Jokowi Terbitkan Beleid Bangun Bandara VVIP di IKN Nusantara

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Presiden atau Perpres No.31/2023 tentang Percepatan Pembangunan Bandara VVIP untuk Mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN).

Yanita Petriella

9 Jun 2023 - 20.22
A-
A+
Jokowi Terbitkan Beleid Bangun Bandara VVIP di IKN Nusantara

Titik Nol IKN Nusantara. /Bisnis

Bisnis, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Presiden atau Perpres No.31/2023 tentang Percepatan Pembangunan Bandara VVIP untuk Mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN). 

Perpres tersebut diteken Presiden Jokowi pada 6 Juni 2023. Dalam beleid itu, disebutkan bahwa percepatan pembangunan dan pengoperasian Bandar Udara Very Very Important Person (VVIP) dilakukan untuk pengembangan infrastruktur penerbangan dan pendukung konektivitas di IKN.

“Pembangunan dan pengoperasian Bandar Udara VIP berlokasi di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur,” demikian bunyi pasal 1 dalam beleid tersebut.

Presiden Jokowi menugaskan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membangun Bandara VVIP. Penugasan untuk Kementerian PUPR meliputi perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, pemeliharaan hingga pendaan.

Adapun, terkait penugasan pembangunan Kementerian PUPR mencakup fasilitas keselamatan dan keamanan, runway strip, runway end safety area, stopway clearway, landasan hubung (taxiway), jalan di dalam kawasan dan jalan akses menuju bandara VVIP di IKN.

Selain memberi penugasan ke Kementerian PUPR, Presiden juga memberi penugasan kepada kementerian lainnya seperti Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pertahanan hingga Kementerian ATR/BPN terkait percepatan pembangunan Bandara VVIP di IKN.

Untuk Kemenhub, Presiden menugaskan untuk menyusun perencanaan teknis berupa studi kelayakan dengan fokus pada kelayakan teknis pembangunan kebandarudaraan, kelayakan operasi penerbangan, masterplan, rencana teknis terinci, kajian kebutuhan fasilitas dan operasi bandara dan studi lingkungan.

Penugasan selanjutnya ialah melakukan verifikasi terhadap hasil pembangunan Bandar Udara VVIP, mengoperasikan dan memelihara Bandar Udara VVIP dan beberapa tugas lainnya.

Adapun, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mendapat penugasan untuk memberikan jalur penerbangan yang dibutuhkan bagi pelayanan penerbangan untuk kepentingan pengoperasian penerbangan VVIP di IKN.

Baca Juga: Kerja Keras Jokowi Turun Tangan Cari Investor Asing Bangun IKN

Sementara itu, untuk Kementerian ATR/BPN mendapat penugasan untuk melakukan fasilitasi penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Selanjutnya, mendukung penyiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan dan pengoperasian Bandar Udara VVIP termasuk jalan akses menuju bandara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan menggunakan tanah yang telah disediakan oleh Badan Bank Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pendanaan untuk penugasan pembangunan dan pengoperasian Bandar Udara VVIP bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian bunyi pasal 7 pada beleid tersebut.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan infrastruktur IKN terhitung sejak tahun 2020 hingga Maret 2023 atau kurun tiga tahun, telah menyerap anggaran Rp24,16 triliun. Sementara total anggaran yang disediakan untuk proyek infrastruktur IKN periode 2020 hingga 2023 adalah sebanyak Rp36,72 triliun. 

“39 paket pekerjaan ini total anggaran Rp 24,16 triliun, progresnya 29,87 persen,” ujarnya. 

Untuk proyek infrastruktur IKN setelah Maret 2023 hingga 2024 yang sudah terkontrak ada 37 paket senilai Rp21,41 triliun. 

“Jadi hitungan kami untuk IKN 2020-2024 itu Rp 62,27 triliun sebanyak 76 paket pekerjaan,”  katanya. 

Untuk diketahui, Kementerian PUPR pada awalnya menerima pagu tahun anggaran 2023 sebesar Rp125,22 triliun. Kemudian Kementerian PUPR mendapatkan pagu tambahan sebesar Rp15,7 triliun sehingga menjadi Rp140,92 triliun. (Fitri Sartina Dewi)
 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Yanita Petriella

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.