Kala Pelebaran Defisit Pertamina Kian Menganga

Dengan harga minyak mentah dunia yang sudah berada di atas US$100 per barel, sedangkan asumsi harga ICP yang ditetapkan dalam APBN 2022 sebesar US$63 per barel, membuat Pertamina harus menanggung selisih antara harga jual eceran BBM dan harga keekonomian.

Ibeth Nurbaiti
May 22, 2022 - 3:30 PM
A-
A+
Kala Pelebaran Defisit Pertamina Kian Menganga

Kantor Pertamina./Istimewa

Bisnis, JAKARTA — Potensi pelebaran defisit neraca keuangan PT Pertamina (Persero) kian menganga, sejalan dengan terus meningkatnya harga keekonomian bahan bakar minyak atau BBM yang mengikuti harga minyak mentah dunia. 

Arus kas operasional BUMN migas itu yang tercatat negatif US$2,44 miliar pada Maret 2022 bahkan berpotensi membengkak hingga US$12,98 pada akhir tahun ini karena terdampak kenaikan harga minyak mentah dunia.

Apalagi, Pertamina sampai hari ini masih mengimpor minyak dari negara lain akibat lonjakan konsumsi di dalam negeri yang tidak diikuti dengan peningkatan kapasitas produksi. Konsumsi bahan bakar nasional diproyeksikan terus meningkat, sedangkan kapasitas produksi tidak banyak berubah.

Baca juga: Pil Pahit yang Sulit Ditelan Meski Subsidi BBM Kian Meradang

Secara rata-rata, berdasarkan catatan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), kebutuhan BBM di dalam negeri saat ini mencapai 1,4 juta barel per hari, sedangkan kapasitas produksi baru mencapai sekitar 800.000 barel per hari. Artinya, Indonesia masih harus mengimpor sekitar 600.000 minyak barel per hari.

Hingga 2030 mendatang, konsumsi minyak bumi di dalam negeri bahkan diproyeksikan naik menjadi 2,27 juta barel per hari (bph) dan konsumsi gas bumi sekitar 11.728 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd). Jumlah itu meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan dengan konsumsi pada 2020 sekitar 1,66 juta bph minyak dan 6.557 MMscfd gas.


Dengan kondisi ini, sudah dapat dipastikan impor minyak bakal terus melonjak jika tidak dibarengi dengan upaya ekstra keras agar target lifting minyak 1 juta barel dan gas 12 miliar kaki kubik per hari pada 2030 bisa tercapai.

“Tentu, kalau dia [Pertamina] harus impor bahan bakar, dia [Pertamina] juga membayarnya dalam bentuk dolar. Ini yang menyebabkan kondisi keuangan Pertamina menurun,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Kamis (19/5/2022). 

Kondisi ini kemudian makin diperparah karena Pertamina tidak memiliki keleluasaan untuk menyesuaikan harga jual BBM di dalam negeri, meskipun sudah berada jauh di bawah keekonomian. 

Baca juga: Simalakama Pertamina ‘Terjerat’ Bisnis BBM Murah

Dengan harga minyak mentah dunia yang sudah berada di atas US$100 per barel, sedangkan asumsi harga minyak Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 sebesar US$63 per barel, membuat Pertamina harus menanggung selisih antara harga jual eceran BBM dan harga keekonomian.

Menurut Menkeu, dengan ICP yang bertengger di atas US$100 per barel berdampak pada harga keekonomian BBM saat ini meningkat tajam, yakni untuk minyak tanah berubah menjadi Rp10.198 per liter, Solar menjadi Rp12.119 per liter, gas LPG Rp19.579 per kilogram, dan Pertalite menjadi Rp12.665 per liter.

Sementara itu, Pertamina menjual Solar bersubsidi seharga Rp5.150 per liter, jauh di bawah harga Solar nonsubsidi yakni Dexlite sebesar Rp12.950 per liter. Begitu juga dengan harga Pertalite yang ditahan pada harga Rp7.650 per liter.

Tanpa adanya dukungan dari pemerintah lewat penambahan subsidi dan kompensasi, sudah dapat dipastikan arus kas operasional Pertamina akan terperosok lebih dalam lagi. 

Itu sebabnya, Menkeu kemudian mengusulkan tambahan subsidi energi senilai Rp74,9 triliun untuk 2022 kepada DPR, yang terdiri dari subsidi BBM dan LPG senilai Rp71,8 triliun serta subsidi listrik Rp3,1 triliun yang akan dibayarkan seluruhnya.

Baca juga: Saatnya Menutup Celah ‘Permainan’ Para Trader BBM di Singapura

Selain subsidi, terdapat pula usulan tambahan kompensasi untuk 2022 sebesar Rp275 triliun. Dengan demikian, total tambahan anggaran yang diajukan Menkeu untuk subsidi dan kompensasi energi tahun ini sebesar Rp349,9 triliun. 

“Jika tidak ada tambahan penerimaan dari pemerintah, maka pada Desember 2022 arus kas operasional Pertamina akan defisit US$12,98 miliar,” kata Menkeu.


Apalagi, seluruh rasio keuangan Pertamina mengalami pemburukan yang signifikan sejak awal 2022. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan peringkat utang atau credit rating Pertamina, yang pada akhirnya akan berdampak pada credit rating pemerintah.

Seperti diketahui, Solar masuk dalam kategori BBM tertentu yang disubsidi pemerintah, sedangkan Pertalite per 10 Maret 2022 ditetapkan sebagai Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) sehingga Pertamina berhak mendapatkan kompensasi untuk pengadaan dan distribusinya.  

Namun demikian, menurut Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat, Pertamina dan pemerintah semestinya bisa lebih kreatif lagi dalam menentukan strategi untuk menekan defisit keuangan Pertamina.

Baca juga: Tenaga Baru Pertamina Mempercepat Transisi Energi Indonesia

“Bila jajaran komisaris dan Direksi Pertamina kreatif, maka seharusnya Pertamina melakukan strategi lain di luar dari mengharapkan penerimaan dari negara. Baik komisaris maupun direksi seharusnya berpikir keras bagaimana Pertamina dapat membangun neraca keuangan yang sehat,” katanya melalui keterangan pers, Sabtu (21/5/2022).

Menurut dia, masyarakat hanya dipaparkan informasi bahwa lesunya kinerja Pertamina karena harga minyak mentah dunia yang di atas asumsi ICP, padahal sejauh ini pemerintah maupun Pertamina tidak cukup solutif menyelesaikan masalah defisit yang sudah terjadi sejak lama.

Menteri ESDM, Menteri BUMN, dan Pertamina, kata Achmad, harus mencari untuk menghilangkan ketergantungan impor BBM sehingga tidak lagi terjebak dengan fluktuasi harga minyak dunia.

Di sisi lain, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra PG Talattov mengingatkan pemerintah agar tidak melupakan target untuk mengubah mekanisme subsidi komoditas menjadi menjadi subsidi tertutup.

Seperti dikutip dari Antara, dia menjelaskan bahwa tambahan subsidi saat ini bisa dilakukan karena Indonesia mendapatkan windflow dari pajak sehingga dari sisi anggaran fiskal memungkinkan. 

“Tapi kalau dibiarkan semisal APBN nantinya nggak bisa tutup subsidi, jadi bom waktu juga. Pemerintah tak bisa terlena, harus percepat reformasi subsidi energi. Jadi nanti tambahan subsidi kompensasi bisa ditekan,” ujarnya.

Di sisi lain, dia juga meminta pemerintah segera memberikan kepastian waktu pembayaran kompensasi atas penjualan BBM dan gas LPG kepada Pertamina yang totalnya hingga tahun ini diperkirakan mencapai Rp324,5 triliun.

“Pembayaran kompensasi harusnya di bulan apa? Jadi kalau memang belum cair, itu lamanya di mana. Dari sisi audit lama atau pencairan, itu semua harusnya transparan. Untuk 5 bulan 2022 saja sudah mencapai Rp100 triliun,” ujar Abra.

Menurut dia, keterlambatan pemerintah membayar utang kompensasi akan mempengaruhi reputasi Pertamina dalam mencari investor saat menerbitkan obligasi. Kalau peringkat kredit turun karena pemerintah terlambat bayar utang, Pertamina terkena penambahan biaya bunga.

Tidak jauh berbeda, Anggota Komisi Energi DPR dari Fraksi Partai Golkar Dyah Roro Esti Widya Putri mengungkapkan bahwa sudah sewajarnya Pertamina sebagai kepanjangan tangan pemerintah berperan dalam menyediakan dan mendistribusikan BBM subsidi dan penugasan dengan harga terjangkau.

Hanya saja, imbuhnya, pemerintah juga berperan mengganti semua biaya yang telah dikeluarkan Pertamina sehingga tidak ada beban ekstra yang ditanggung badan usaha tersebut. Apalagi, untuk mengadakan stok BBM tidak mudah dan butuh pendanaan yang tidak sedikit, sementara penyediaan cadangan migas nasional sejatinya adalah tanggung jawab negara bukan beban badan usaha. 

Baca juga: Menanti Jalan Tengah Mekanisme Subsidi BBM

“Apa yang dilakukan Pertamina menjaga stok BBM nasional, itu harus diapresiasi, tapi perlu diperhatikan kondisi finansial secara keseluruhan,” ujar Dyah dalam diskusi bersama media secara virtual, Jumat (20/5/2022).

Menurut dia, menjaga cadangan migas agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat sangat penting, mengingat saat ini cadangan migas Indonesia adalah 23 hari, masih di bawah sejumlah negara seperti China atau Amerika Serikat yang sudah di atas 50 hari. 

Dalam bauran energi nasional, kontribusi minyak juga masih tinggi, yakni 31,2 persen dan gas 19,3 persen. “Ingat juga ketergantungan kita tinggi, maka ketersediaan migas perlu diamati jangan sampai ada kelangkaan yang menimbulkan multiplier effect yang dampaknya dirasakan masyarakat,” katanya.


Di sisi lain, Pertamina tengah serius mematangkan rencana penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) di tengah arus kas perusahaan yang defisit cukup lebar pada awal tahun ini.

“Masih dipersiapkan [PT Pertamina Geothermal Energy] untuk initial public offering [IPO],” kata Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) Emma Sri Martini saat ditemui Bisnis di Gedung DPR, Kamis (20/5/2022).

Sebagaimana diketahui, Kementerian BUMN sebelumnya menargetkan PGE dapat melakukan IPO pada semester I/2022, dengan target dana yang ingin dicapai antara US$400—US$500 juta atau setara Rp5,72 triliun—Rp7,15 triliun (kurs Rp14.300). 

Dana yang dikumpulkan tersebut akan digunakan untuk pengembangan energi baru terbarukan dari geothermal dengan meningkatkan kapasitas dari 672 megawatt pada 2020 menjadi 1.128 MW selama 4 tahun ke depan. (Jaffry Prabu Prakoso/Nyoman Ary Wahyudi)

Editor: Ibeth Nurbaiti
company-logo

Lanjutkan Membaca

Kala Pelebaran Defisit Pertamina Kian Menganga

Dengan paket langganan dibawah ini :

Tidak memerlukan komitmen. Batalkan kapan saja.

Penawaran terbatas. Ini adalah penawaran untuk Langganan Akses Digital Dasar. Metode pembayaran Anda secara otomatis akan ditagih di muka setiap empat minggu. Anda akan dikenai tarif penawaran perkenalan setiap empat minggu untuk periode perkenalan selama satu tahun, dan setelah itu akan dikenakan tarif standar setiap empat minggu hingga Anda membatalkan. Semua langganan diperpanjang secara otomatis. Anda bisa membatalkannya kapan saja. Pembatalan mulai berlaku pada awal siklus penagihan Anda berikutnya. Langganan Akses Digital Dasar tidak termasuk edisi. Pembatasan dan pajak lain mungkin berlaku. Penawaran dan harga dapat berubah tanpa pemberitahuan.

Copyright © Bisnis Indonesia Butuh Bantuan ?FAQ