Bisnis, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memberikan sinyal tentang keberlanjutan harga gas bumi tertentu (HGBT) pada masa pemerintahan baru atau 2025 nanti. Namun, pembahasan di lintas kementerian belum lah usai.
Kebijakan harga khusus gas yang dipatok US$6 per million British thermal units (MMBtu) bagi tujuh sektor industri tertentu tersebut masih perlu dimatangkan oleh Kementerian ESDM bersama dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan.
Terlebih, masih terdapat silang pendapat ihwal rendahnya realisasi serapan gas harga khusus yang dipatok US$6 per MMBtu tersebut. Di satu sisi, alokasi gas harga khusus itu tidak terserap disebut-sebut karena belum optimalnya serapan dari industri penerima manfaat kebijakan tersebut, tetapi di sisi lain suplai dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) atau PGN juga dinilai masih belum merata.
Belum lagi, penerimaan negara juga terus tergerus akibat kebijakan yang sejatinya menjadi tenaga ekstra bagi sektor manufaktur nasional untuk meningkatkan utilitas produksinya. “Kami akan minta minggu ketiga ini duduk bersama dengan Kemenperin dan Kementerian Keuangan. Kami di ESDM mau melanjutkan [kebijakan HGBT],” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (8/3/2024).