.jpg)
Bisnis, JAKARTA – Pemerintah terus mengebut pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur. Pasalnya, pada 17 Agustus 2024 mendatang, pemerintah menargetkan dapat menggelar Upacara Kemerdekaan RI. Oleh karena itu, pembangunan ibu kota baru ini terus dikebut.
Pembangunan IKN juga bukan hanya dilakukan setahun dua tahun, namun membutuhkan waktu puluhan tahun. Tahapan pembangunan IKN, akan meliputi lima tahapan yang dimulai tahun 2022 hingga selesai 2045 mendatang. Selesainya pembangunan IKN tepat pada saat kemerdekaan Indonesia 100 tahun.
Pemerintah pun terus berupaya menggaet investor untuk membangun IKN Nusantara di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur.
Presiden Joko Widodo pernah menyampaikan pemerintah memperkirakan total kebutuhan anggaran IKN Nusantara mencapai Rp466 triliun diaman sebesar 20 persen di antaranya bakal dipenuhi melalui APBN, sedangkan 80 persen sisanya diupayakan melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KBPU) serta swasta.
Sepanjang 2022, berbagai upaya telah ditempuh untuk dapat menggaet investor bergabung dalam pembangunan ibu kota baru. Beberapa langkah yang ditempuh pemerintah antara lain adalah mengesahkan UU IKN, menggelar tender proyek, hingga mengadakan market sounding atau jajak pasar.
1. UU IKN Disahkan (Januari 2022)
Sejak awal 2022, tepatnya pada 18 Januari, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengetok Undang-Undang IKN melalui rapat paripurna. Dengan disahkannya beleid itu, maka rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.
Salah satu poin dalam beleid tersebut menyebutkan bahwa rencana pemindahan status IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur yang diharapkan bisa dilakukan pada Semester I/2024 sehingga Presiden bisa melaksanakan upacara HUT RI ke-79 IKN baru.
Setidaknya terdapat 9 poin penting yang dicantumkan dalam UU IKN tersebut mulai dari rencana pemindahan status IKN, pembentukan badan otorita, penetapan penataan ruang, pertanahan, pemindahan IKN, klaster, lingkungan hidup.
2. Tender Proyek IKN (Juli 2022)
Setelah memiliki payung hukum, pemerintah kian serius untuk menggarap IKN Nusantara. Untuk dapat menggaet dan menumbuhkan keyakinan para investor, pemerintah dengan cepat memulai pembangunan IKN Nusantara.
Tender pertama yang dilakukan pemerintah dilakukan oleh Kementerian PUPR. Setidaknya terdapat 19 kontrak pekerjaan senilai Rp5,3 triliun.
Adapun, perincian kontrak 19 paket pekerjaan yang telah ditandatangani pada akhir Agustus 2022 meliputi Ditjen Sumber Daya Air total sebanyak 6 paket dengan nilai kontrak Rp42,8 miliar.
Kemudian, di Ditjen Bina Marga sebanyak 8 paket dengan nilai kontrak Rp4,59 triliun. Di susul untuk Ditjen Cipta Karya sebanyak 4 paket dengan nilai kontrak sebesar Rp111,9 miliar, dan Ditjen Perumahan sebanyak 1 paket dengan nilai kontrak Rp567 miliar.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, meminta para pemenang tender yang telah melakukan kontrak pembangunan infrastruktur di IKN untuk dapat menyelesaikan proyek tersebut sesuai target yang ditetapkan.
“Saya berharap seluruh paket pekerjaan yang terkait dapat dilaksanakan sesuai target dan dapat segera dimanfaatkan,” kata Basuki.
Baca Juga: Kiat Jaring Investor IKN dari Pertemuan Privat hingga Insentif
3. Groundbreaking (September 2022)
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan proses pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah resmi dimulai setelah proses persiapan seluruhnya selesai dilakukan.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H. Sumadilaga mengatakan untuk proses konstruksi di IKN Nusantara akan dilakukan secara bertahap.
Dia menjelaskan untuk proses konstruksi yang telah dimulai di antaranya adalah pemetaan lahan, serta proyek-proyek jalan. Danis mengungkapkan pada saat proses kontruksi tersebut dimulai, pihaknya tidak mendapatkan arahan untuk melaksanakan acara seremonial atau groundbreaking.
“Sudah [mulai konstruksi],” kata Danis, kepada Bisnis, Senin (26/9/2022).
4. Market Sounding (Oktober 2022)
Setelah menggelar tender dan memulai pembangunan infrastruktur dasar, pemerintah melanjutkan tahap pembangunan IKN Nusantara dengan menawarkan sejumlah kerja sama kepada para investor.
Dua bulan berselang setelah tender proyek pembangunan IKN Nusantara diteken, Presiden Jokowi melakukan penjajakan pasar atau market sounding dengan para calon investor yang digelar di Jakarta pada 18 Oktober.
Dalam paparannya kepada investor, Jokowi menyampaikan agar para investor tidak perlu ragu untuk berinvestasi pada proyek IKN Nusantara. Jokowi mengatakan bahwa proyek IKN telah memiliki payung hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, yakni UU No.3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang mengatur mengenai IKN Nusantara dan pelaksanaan pemerintahannya yang dilaksanakan oleh Badan Otorita.
“Bapak/Ibu [investor] tidak perlu ragu dan bimbang karena payung hukumnya sudah jelas yaitu UU No.3 tahun 2022 dan ini juga telah disetujui oleh 93 persen fraksi di DPR. Loh, kurang apa lagi? Kalau masih ada [investor] yang belum yakin, maka kurang apa lagi? Tidak perlu lagi untuk dipertanyakan,” kata Jokowi.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara berusaha meyakinkan para calon investor dengan memaparkan progress pembangunan IKN Nusantara yang telah dimulai.
Menurutnya, selain pembangunan yang dilakukan pemerintah, diperlukan dukungan dari pihak swasta dalam pembangunan IKN Nusantara. Pasalnya, pemerintah hanya akan mengucurkan porsinya sebesar 20 persen dengan anggaran APBN untuk pembangunan IKN Nusantara.
“Indonesia sebagai negara besar harus berani melangkah dan punya agenda besar, ini demi kemajuan Negara. Jika kita tidak berani transformasi dari sekarang sampai kapanpun kita akan sulit jadi negara maju,” ujarnya..
5. Rapat Terbatas (November 2022)
Dalam perkembangan terakhir, Jokowi memimpin rapat terbatas bersama sejumlah jajarannya di Istana Merdeka, Jakarta pada akhir November 2022 untuk membahas terkait perkembangan investasi di IKN Nusantara setelah dilakukannya market sounding.
Kepala Badan Otorita IKN, Bambang Susantono, menyebut bahwa minat investasi di IKN sangat tinggi, terutama setelah dilakukan jajak pasar yang dipimpin Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.
“Setelah jajak pasar memang berkembang luar biasa minat para investor yang menghubungi kami sehingga hampir 40 kali, tepatnya 39 kali lipat dari area-area yang memang kami siapkan untuk investasi pada tahap pertama ini. Saya garis bawahi, tahap pertama ya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP),” jelasnya.
Dia menyebut angka itu lebih besar dari minat investasi yang disampaikan pada penjajakan pasar sebelumnya yaitu 25 kali lebih tinggi dari ketersediaan lahan tahap awal di IKN.
Menyikapi tingginya minat investasi tersebut, dia mengungkapkan bahwa Kepala Negara pun memberikan arahan agar area-area di IKN dibuka lagi untuk menampung minat para investor yang tidak tertampung di wilayah 1A. Menurut Bambang, wilayah 1A adalah wilayah tempat Istana Kepresidenan dan sejumlah kementerian nanti berlokasi.
“Sekarang kita buka lagi 1B dan 1C istilahnya. Jadi total daerah dari KIPP atau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan itu akan kita langsung buka untuk para investor yang berminat,” ungkapnya.
6. Otorita IKN Beroperasi Penuh (Desember 2022)
Otorita Ibu Kota Negara (IKN) akan menyelesaikan pengisian 25 posisi jabatan untuk dapat segera dapat beroperasi sesuai dengan target dalam UU IKN.
Sekretaris Otorita IKN, Jaka Santos, mengatakan proses pengisian pejabat akan dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Sementara itu, Tim Transisi IKN akan fokus menyiapkan laporan akhir tahun dan menyiapkan pengalihan pekerjaan kepada Otorita IKN.
“Ya akan diselesaikan sesuai jadwal pada pekan keempat Desember,” kata Jaka kepada Bisnis, Rabu (14/12/2022). (Muhammad Ridwan)