Kalibrasi Performa Industri Sawit Tahun Macan Air

Produksi minyak sawit sepanjang 2021 diterpa anomali. Stok yang umumnya lebih tinggi pada semester II justru mengalami penurunan dibandingkan dengan paruh pertama 2021. Lantas, bagaimana dengan prospek kinerja industri kelapa sawit Tanah Air pada 2022?

Wike Dita Herlinda, Iim Fathimah Timorria & Stepanus I Nyoman A. Wahyudi

30 Jan 2022 - 15.30
A-
A+
Kalibrasi Performa Industri Sawit Tahun Macan Air

Petani membawa kelapa sawit hasil panen harian di perkebunan milik PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk, di kawasan Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Rabu (11/5). Bisnis/Nurul Hidayat

Bisnis, JAKARTA — Di tengah penerapan DMO dan DPO, stok minyak kelapa sawit Indonesia tahun ini ditaksir kembali naik setelah sempat seret sepanjang tahun lalu. Hanya saja, ekspektasi tersebut akan sangat ditentukan oleh iklim produksi sepanjang semester I/2022.

Menurut taksasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) pada tahun ini sanggup menembus 49 juta ton, sedangkan minyak kernel sawit atau palm kernel oil (PKO) mencapai 4,8 juta ton. 

Dengan demikian, produksi minyak sawit Indonesia pada 2022 diproyeksikan berjumlah 53,8 juta ton secara kumulatif. Angka tersebut lebih tinggi 4,87 persen dari realisasi tahun lalu yang sebanyak 51,3 juta ton. 

(BACA JUGA: Jurus Pemungkas Krisis Migor Bakal Cederai Ekspor CPO)

Menurut penjelasan Direktur Eksekutif Gapki Multi Sardjono, produksi minyak sawit sepanjang tahun lalu diterpa anomali. Produksi yang umumnya lebih tinggi pada semester II justru mengalami penurunan dibandingkan dengan paruh pertama 2021.

"Oleh sebab itu, produksi semester I/2022 akan menjadi petunjuk apakah penurunan produksi akan terus berlanjut atau akan terjadi kenaikan," kata Mukti, akhir pekan. 

(BACA JUGA: Menakar Imbas Lartas Ekspor CPO, Buntut Kisruh Minyak Goreng)

Proses produksi yang terkendala tahun lalu akibat kelangkaan dan kenaikan harga pupuk akan memengaruhi produktivitas dan produksi 2022. Cuaca ekstrem basah yang terjadi awal 2022 tidak hanya berpengaruh ke produksi di semester I/2022, tetapi juga di semester II/2022.

Di tingkat global, pasokan minyak nabati juga masih diwarnai ketidakpastian. Harga oilseed—termasuk minyak sawit, kacang, kopra, rapa, biji bunga matahari, kedelai, dan biji kapas—pada Desember 2021 lebih tinggi secara tahunan, tetapi lebih rendah secara bulanan. 

(BACA JUGA: Bau Apak Dugaan Kartel di Balik Tantrum Harga Minyak Goreng)

"Selama Januari 2022, harga minyak nabati cenderung naik kembali. Fluktuasi harga ini disebabkan oleh banyaknya faktor ketidakpastian baik dari segi produksi maupun permintaan minyak nabati," papar Mukti.

Produksi minyak nabati global pada 2022 diperkirakan melimpah meskipun kekeringan di Amerika Selatan masih menjadi faktor yang harus diperhatikan karena bisa menjadi pemicu penurunan produktivitas.

Namun, melimpahnya produksi minyak nabati tidak lantas akan meningkatkan pasokan lantaran harga oilmeal yang kurang menarik akan menjadi salah satu faktor yang menghambat normalisasi stok oilseed, di samping untuk pemulihan pasok yang terkuras pada 2021.

Mukti menjelaskan volume produk minyak sawit yang diekspor Indonesia juga berpotensi turun pada 2022, terimbas kenaikan konsumsi domestik.

Pada 2021 ketika kasus Covid-19 masih merebak, konsumsi domestik CPO untuk pangan tercatat tetap naik 6 persen, oleokimia naik sampai 25 persen, dan biodiesel naik 2 persen.

Konsumsi domestik untuk pangan pada 2022 diramal juga tumbuh dengan laju yang sama dengan volume 9,6 juta ton per tahun. 

Konsumsi oleokimia diprediksi tetap stagnan 2,16 juta ton sepanjang tahun dan serapan untuk biodiesel akan sangat bergantung pada kebijakan mandatori biodiesel yang bisa menyentuh 8,83 juta ton pada 2022.

"Dengan konsumsi domestik 20,59 juta ton dan produksi 53,8 juta ton, maka volume untuk ekspor diperkirakan adalah 33,21 juta ton atau turun sekitar 3 persen daripada 2021," katanya.

Pekerja memuat tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, di Petajen, Batanghari, Jambi./ANTARA FOTO-Wahdi Septiawan

HARGA TBS

Pada perkembangan lain terkait dengan produksi kelapa sawit, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) melaporkan terjadi penurunan harga tandan buah segar (TBS) yang signifikan setelah implementasi kebijakan domestic market obligation (DMO) dengan harga khusus atau domestic price obligation (DPO) mulai Kamis, (27/1/2022). 

Apkasindo mengidentifikasi penurunan harga TBS itu mencapai 27,5 persen yang terjadi di 16 provinsi perkebunan sawit milik petani. 

Adapun, harga TBS saat ini berada di posisi Rp2.550 per kilogram atau terpaut relatif lebar dari harga sebelum kebijakan DMO sebesar Rp3.520 per kilogram.

“[Harga TBS] ini akan makin melorot dalam 3 hari ke depan jika tidak teratasi,” kata Gulat saat dihubungi Bisnis. 

Gulat mengatakan asosiasi sudah meminta Kementerian Perdagangan mengantisipasi dampak negatif dari kebijakan DMO dan DPO terhadap harga TBS petani. 

“Harga DPO [Rp9.300] jangan menjadi patokan pembelian TBS petani. Itu sudah tegas kami sampaikan sejak awal. Faktanya, semua pabrik kelapa sawit menggunakan harga itu sebagai rujukan, maka rontoklah harga TBS kami,” kata dia. 

Kementerian Perdagangan sebelumnya berjanji kebijakan DPO tidak berlaku pada seluruh produk turunan CPO yang dipasok ke dalam negeri. Harga khusus hanya diterapkan pada bahan baku untuk minyak goreng domestik. 

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana mengatakan harga khusus sebesar Rp9.300 per kilogram CPO dan Rp10.300 per liter olein hanya berlaku untuk volume yang wajib dipasok eksportir untuk kebutuhan domestik, yakni 20 persen volume ekspor. 

"Sampai saat ini harga DPO hanya untuk 20 persen dari volume yang diekspor," kata Wisnu ketika dimintai konfirmasi. 

Jika merujuk data Gapki, volume ekspor CPO dan turunannya mencapai 34,2 juta ton sepanjang 2021. Dengan demikian, lanjut Wisnu, pasokan CPO dengan harga Rp9.300 per kg setidaknya menjangkau sekitar 6,8 juta ton yang dipasok untuk kebutuhan domestik. 

"Volume ini untuk minyak goreng cukup. Sementara itu, untuk kebutuhan industri—seperti bahan baku oleokimia dan biodiesel harga—tetap normal [tidak terikat DPO]," kata Wisnu. 

Otoritas perdagangan memperkirakan kebutuhan minyak goreng pada 2022 mencapai 5,7 juta kiloliter (kl). 

Kebutuhan rumah tangga diperkirakan sebesar 3,9 juta kl yang terdiri atas 1,2 juta kl minyak goreng kemasan premium, 231.000 kl kemasan sederhana, dan 2,4 juta kl dalam bentuk curah. Sementara itu, kebutuhan industri diperkirakan mencapai 1,8 juta kl. 

Adapun, akhir pekan ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kembali menegaskan kebijakan DMO dan DPO minyak sawit untuk menekan harga minyak goreng menguntungkan seluruh pemangku kepentingan. 

Stok minyak goreng yang habis di salah satu gerai ritel modern di kawasan KH Syahdan, Palmerah, Jakarta Barat, Kamis (27/1/2022)./Bisnis-Iim F. Timorria 

Hal itu diungkapkan Airlangga saat meninjau kegiatan pasar murah di Pasar Raya I Salatiga, Jawa Tengah, Sabtu (29/1/2022). Program itu merupakan inisiatif Kementerian Perdagangan bersama dengan Asosiasi Peritel Indonesia (Aprindo). 

Sebanyak 1.420 liter minyak goreng dijual di pasar murah tersebut dengan harga Rp14.000 per liter. Selain minyak goreng, pasar murah itu juga menjual paket barang kebutuhan pokok (bapok).

"Jadi semua pihak diuntungkan. Para pengusaha, pekerja, pedagang, dan semua pihak yang terlibat dalam industri minyak goreng diuntungkan dengan harga yang bagus. Sementara itu, masyarakat tidak terganggu dengan ketersediaan dan harga migor," kata Airlangga. 

Di sisi lain, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan program itu bertujuan untuk mendorong sinergi para pemangku kepentingan dalam penetapan kebijakan harga minyak goreng. 

Jerry juga mengapresiasi jaringan Aprindo dan distributor pasar rakyat yang telah mendukung kebijakan minyak goreng dari pemerintah tersebut. 

“Masyarakat tidak perlu panic buying karena pemerintah menjamin ketersediaan minyak goreng. Pemerintah berharap fenomena kelangkaan minyak goreng di berbagai peritel tidak terjadi lagi,” tuturnya. 

Jerry berharap distributor dan peritel terus mematuhi dan mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah untuk menyuplai minyak goreng kepada masyarakat sesuai kualifikasi dan harga yang telah ditetapkan.

PERKARA KARTEL

Di tempat terpisah, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) masih melanjutkan perkara kartel harga minyak goreng dalam negeri yang dilakukan sejumlah produsen besar ke ranah penegakkan hukum. 

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama KPPU Deswin Nur mengatakan ranah penegakkan hukum itu bakal berfokus pada pendalaman berbagai bentuk perilaku yang berpotensi melanggar pasal-pasal tertentu di undang-undang. 

“Berbagai fakta kelangkaan, potensi penimbunan atau sinyal-sinyal harga atau perilaku di pasar akan menjadi bagian dari pendalaman,” kata Desin Nur saat dihubungi Bisnis, akhir pekan. 

Selain itu, kata Deswin, KPPU bakal mengidentifikasi potensi terlapor dalam perkara kartel atau persekongkolan untuk menaikan harga minyak goreng domestik itu sejak akhir tahun lalu.  “Turut mengidentifikasi potensi terlapor dalam permasalahan tersebut,” tuturnya. 

Analisis struktur pasar yang dilakukan KPPU menunjukkan bahwa sejumlah produsen minyak goreng memiliki pangsa yang mendominasi. 

Direktur Ekonomi KPPU Mulyawan Ranamanggala sebelumnya mengatakan 4 produsen utama memiliki pangsa pasar berturut-turut sebesar 14 persen, 13,3 persen, 11 persen, dan 8,2 persen. 

Penghitungan rasio konsentrasi dari 4 produsen tersebut atau CR(4) menunjukkan total pangsa mencapai 46,5 persen yang menunjukkan bahwa pasar bersifat monopolistik dan mengarah ke oligopoli. 

Stok minyak goreng yang kosong di salah satu gerai ritel modern di kawasan Bekasi, Jawa Barat, Kamis (27/1/2022)./Bisnis-Akbar Evandio 

Temuan dari studi yang dilakukan KPPU juga mengungkap bahwa para produsen dengan pangsa besar sejatinya terintegrasi secara vertikal.

Pasar minyak goreng didominasi oleh produsen atau perusahaan yang juga memiliki usaha perkebunan, produsen CPO, dan juga turunan lain termasuk margarin dan minyak goreng.

Di sisi lain, pelaku usaha menolak tegas tudingan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait dugaan praktik kartel dalam pergerakan harga minyak goreng di Tanah Air. 

Mereka menegaskan kenaikan yang terjadi murni dipengaruhi oleh pergerakan harga minyak sawit mentah atau CPO di pasar internasional. 

Ketua Umum Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Bernard Riedo mengatakan CPO merupakan bahan baku utama produksi minyak goreng. 

CPO sendiri merupakan komoditas yang diperdagangkan secara global dan harganya dipengaruhi permintaan dan pasokan internasional.

"Karena mayoritas masih untuk ekspor, harga CPO tidak bisa lari dari harga minyak nabati lainnya, sehingga tidak benar jika perusahaan dalam negeri yang mengatur harga," kata Bernard melalui pesan instan.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Wike Dita Herlinda
Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.