 - BPMI Setpres - Laily Rachev.jpg)
Bisnis, JAKARTA - Setelah pernah diminta mencegah karhutla, mengatasi Covid-19, terdampak aksi penyambutan kedatangan Habib Rizieq Shihab, Kapolda kembali tak bisa duduk tenang. Presiden memberi tugas baru kepada para Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda untuk mengawal investasi. Taruhannya tidak main-main, jabatan bisa dicopot bila dianggap tak berhasil menjaga keamanan daerah dan berdampak pada investasi.
Ssaat memberikan pengarahan kepada Kepala Kesatuan Wilayah (Kasatwil) Tahun 2021, Presiden Jokowi menyinggung soal investasi tersebut.
Presiden meminta jajaran Polri turut mengawal investasi hingga bisa menetas dan direalisasikan. Jokowi mengatakan bahwa motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional adalah investasi, bukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang hanya berkontribusi sebesar 15 persen.
Hal tersebut disampaikan Jokowi di Candi Ballroom, Hotel The Apurva Kempinski, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Jumat (3/12/2021).
“Supaya tahu, APBN itu hanya mempengaruhi kurang lebih 18 sampai 15 persen dari pertumbuhan ekonomi yang kita miliki. Jangan keliru. Artinya apa? 85 persen perputaran uang, pertumbuhan ekonomi itu ada di swasta dan BUMN. Jadi kalau ada yang ganggu-ganggu di daerah urusan investasi, kawal dan dampingi agar setiap investasi betul-betul bisa direalisasikan karena kunci penggerak ekonomi kita ada di situ,” kata Jokowi, Jumat (3/12/2021).
Presiden menjelaskan sekarang ini investasi tidak hanya di Jawa, tetapi juga di luar Jawa. Menurutnya, investasi di luar Jawa justru kini lebih banyak, yakni sekitar 51,7 persen, dibandingkan Jawa yang berkontribusi sekitar 48 persen.
“Investasi yang sudah ada, investasi yang baru berproses, maupun investasi yang baru datang, jaga. Saya sudah titip juga ke Kapolri, Kapolda yang tidak bisa menjaga diperingatkan, sulit tidak bisa mengawal, tidak bisa menyelesaikan yang berkaitan dengan agenda besar negara kita, maaf saya keras, ngomong keras, tidak bisa, diganti,” ujarnya.
Perekonomian Indonesia telah mulai merangkak naik kembali, sebelumnya berada pada posisi minus akibat pandemi. Di kuartal IV tahun 2020, ekonomi nasional masih minus 2,19 persen, kemudian di kuartal I 2021 sudah mulai membaik ke minus 0,74 persen. Bahkan, di kuartal II tahun 2021, ekonomi Indonesia sudah melompat sekitar 7,07 persen.
Pada bulan Juli, varian Delta merebak sehingga pemerintah menerapkan pembatasan mobilitas masyarakat yang membuat perekonomian nasional turun lagi menjadi 3,51 persen.
Kepala Negara berharap, perekonomian nasional pada kuartal keempat tahun 2021 bisa tumbuh di kisaran angka 4,5 sampai 5,5 persen.
“Kalau pengendaliannya masih seperti ini, nah di 2022 inilah kebangkitan ekonomi akan kelihatan, misalkan kondisi, situasi seperti yang kita hadapi sekarang, dan motor penggerak dari pertumbuhan ekonomi adalah investasi,” tandasnya.
Nah, kini para Kapolda punya dua pilihan, menjaga investasi agar tidak terganggu atau merelakan jabatannya dicopot karena dianggap tidak bisa mengamankan agenda negara.