Kasus Apartemen Meikarta Seret DPR & Pemerintah Turun Tangan

Pada Desember lalu, ratusan pembeli apartemen yang berlokasi di Cikarang itu meminta pengembalian dana atau kompensasi atas kerugian yang menimpa konsumen Meikarta. PT MSU anak usaha LPCK menggugat konsumen senilai Rp56,1 miliar. Kasus apartemen Meikarta ini pun menarik perhatian DPR dan Pemerintah.

Yanita Petriella

26 Jan 2023 - 15.58
A-
A+
Kasus Apartemen Meikarta Seret DPR & Pemerintah Turun Tangan

Demo konsumen Meikarta yang menuntut pengembalian dana. /dok. Bisnis

Bisnis, JAKARTA – Kasus proyek apartemen Meikarta lagi-lagi menjadi buah bibir dan berbuntut panjang. Pada Desember lalu, ratusan pembeli apartemen yang berlokasi di Cikarang itu meminta pengembalian dana atau kompensasi atas kerugian yang menimpa konsumen Meikarta. Tak tanggung-tanggung, lebih dari 100 orang pembeli unit apartemen tersebut membentuk Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) dan bersama-sama mengadukan langsung keluhannya ke DPR hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sejumlah pembeli apartemen Meikarta menuntut pengembalian uang karena merasa tak ada kepastian serah terima unit sejak pembayaran pertama tahun 2017 silam hingga kini.

PKPKM pun menghadapi gugatan Rp56,1 miliar. Gugatan dilayangkan pengembang Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU). PT MSU merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK). Adapun MSU menggugat 18 orang konsumen mega proyek Lippo Group tersebut dengan alasan pencemaran nama baik yang dinilai merugikan perusahaan. Seluruh pengurus dan anggota PKPKM yang menjadi tergugat dijadwalkan menghadiri persidangan tersebut. Gugatan tersebut terdaftar sejak 26 Desember 2022 lalu. dengan Nomor Perkara 1194/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt.

Kasus proyek apartemen Meikarta ini pun menarik perhatian kalangan legislatif dan pemerintah. Komisi VI DPR RI pun memanggil MSU dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (25/1/2022). Namun, MSU pun tak hadir dalam RDPU tersebut tanpa adanya informasi atau surat terlebih dahulu dianggap meremehkan lembaga DPR atau disebut contempt of parliament

Baca Juga: Sengkarut Masalah Proyek Apartemen Meikarta yang Tak Kunjung Selesai

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengusulkan adanya rapat gabungan antara Komisi VI dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Menteri Investasi dan Lippo Group sebagai induk usaha PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta. Menurutnya, rapat gabungan perlu digelar untuk meminta penjelasan terkait gugatan Rp56 miliar PT MSU terhadap konsumen Meikarta. Selain itu, Komisi VI juga akan meminta penjelasan dari PT Bank Nationalnobu Tbk. (NOBU) terkait gugatan terhada konsumen Meikarta.

“PT MSU dan Bank Nobu yang menggugat konsumen Meikarta Rp56 miliar, Bank Nobu itu siapa? Bank tempat konsumen membayar cicilan. Maka dari itu saya usulkan untuk menggelar rapat gabungan melibatkan Komisi VI dan mengundang BKPN dan Menteri Investasi,” ujarnya, Rabu (25/1/2023). 

Menurutnya, rapat gabungan tersebut juga akan melibatkan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pasalnya, dalam pembangunan Meikarta ini pasti bermuara di Kementerian Investasi dan BPKN sehingga kehadiran kedua institusi tersebut diharuskan untuk memvalidasi kelengkapan surat perizinan dalam pembangunan Meikarta. Selain itu, rapat gabungan tersebut akan mengundang Komisi III untuk membahas PKPU Meikarta dan Komisi XI dikarenakan adanya kehadiran Bank Nobu.

“Komisi XI dan OJK karena ada andil Bank Nobu, dan pihak Lippo harus datang. Saya usulkan langsung hadirkan pemilik Lippo Group yaitu Keluarga Riady, karena Meikarta hanya pegawai sehingga kita [Komisi VI] undang saja konglomerasinya atau pengambil keputusan,” tuturnya. 

Politikus Gerindra ini menegaskan jika pengembang Meikarta atau Lippo Group tidak hadir pada rapat gabungan tersebut, maka Komisi VI akan mengusulkan pembentukan panitia khusus (Pansus) terkait Meikarta.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Mohammad Hekal meminta Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk terus mengawal penyelesaian kasus sengketa antara konsumen dengan pengembang Meikarta. Hal ini sebagai wujud kehadiran negara dalam penyelesaian masalah Meikarta ini.

“Komisi VI DPR RI juga meminta BPKN terus mengawal penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh konsumen Meikarta serta sebagai wujud hadirnya negara dalam penyelesaian masalah Meikarta ini,” ucapnya. 

Hekal menambahkan konsumen Meikarta digugat oleh pihak pengembang sebesar Rp56 miliar, yang mana pengadilannya atau persidangannya sudah dimulai pada 24 Januari 2023. Komisi VI DPR RI juga mendapat laporan bahwa Meikarta sudah melakukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di mana salah satu poin homologasi bahwa penyerahan unit kepada konsumen dilakukan bertahap mulai tahun 2027 atau 85 bulan sejak tahun 2020.

Keputusan tersebut jelas sangat merugikan konsumen, karena dilakukan terlampau lama, sedangkan konsumen telah melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperjanjikan sebelumnya, serta sebagian besar konsumen merasa tidak pernah dilibatkan dalam negosiasi proses PKPU tersebut. DPR pun akan kembali menggelar rapat untuk membahas terkait Meikarta dengan mengundang BPKN dan Lippo Group selaku induk usaha PT MSU. 

“Namun karena kemarin mereka tidak ada yang hadir, adanya gugatan dari Meikarta kepada orang-orang yang ingin mendapatkan hak-haknya dari Meikarta, termasuk dengan cicilan ke Bank Nobu juga,” kata Hekal. 

Baca Juga: MSU Anak Usaha LPCK Buka Suara Alasan Gugat Konsumen Meikarta



Kasus proyek apartemen Meikarta ini juga membuat geram pemerintah. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal menyiapkan skema penjaminan pembiayaan perumahan bagi masyarakat. Hal ini agar kasus yang menimpa pembeli apartemen Meikarta tak terulang kembali.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna menuturkan
pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban mengenai penyiapan skema penjaminan pembiayaan perumahan. 

“Tadi kami bicara bagaimana yang Meikarta, orang beli rumah malah dituntut balik,” ujarnya. 

Dengan adanya skema penjaminan yang akan diramu, masyarakat bisa memiliki kepastian saat mencicil rumah, termasuk yang belum selesai dibangun. Herry menilai kasus Meikarta merupakan akibat dari ketiadaan skema penjaminan dalam pembiayaan perumahan. Untuk itu, dalam waktu dekat dia akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mengembangkan skema tersebut.

“Nah nanti dengan skema penjaminan, harusnya masyarakat punya kepastian, bahwa ketika dia mencicil, even rumahnya belum selesai ada kepastian completion guarantee dan sebagainya,” katanya. 

Direktur Rumah Umum dan Komersial Kementerian PUPR Fitrah Nur menyarankan para konsumen Meikarta untuk segera mengadukan permasalahannya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau BPKN. Menurutnya, penyelesaian sengketa melalui BPSK merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mediasi.
   
“Kedua lembaga ini hadir untuk merespons dinamika dan kebutuhan perlindungan konsumen yang berkembang dengan cepat di masyarakat. Sebaiknya konsumen segera mengadukan permasalahan kepada BPSK atau BPKN sehingga bisa ditindaklanjuti. Biasanya kalau terkait permasalahan properti, dalam hal ini apartemen, kedua institusi itu berkonsultasi dengan Kementerian PUPR,” tutur dalam pesan singkat kepada Bisnis.  

Lembaga BPSK dan BPKN ini memiliki perangkat aturan berupa Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Selain itu, kedua institusi ini akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) setempat yang mengeluarkan perizinan kepada proyek properti terkait. 

Kendati demikian, sampai sekarang belum ada pengaduan resmi terkait kasus Meikarta ini yang disampaikan kepada Kementerian PUPR. Pemerintah pun menjamin akan melakukan tindakan aktif pencarian solusi apabila ada pengaduan kepada Kementerian PUPR dengan menyampaikan dokumen-dokumen resmi, seperti PPJB dan bukti pembayaran lainnya. 

“Sebelumnya kami telah menerima pengaduan sengketa properti antara konsumen dan pengembang. Kebanyakan terkait dengan pengelolaan apartemen. Ada satu apartemen di Bandung. Konsumen tidak bisa mendapatkan sertifikat hak milik satuan rumah susun (SHMSR) karena sebagian unit digadaikan oleh pengembangnya,” terangnya. 

Dia mengimbau agar para pengembang properti taat dan mengimplementasikan regulasi-regulasi yang sudah ditetapkan. Dia juga meminta agar para pemda terus berhati-hati dalam mengeluarkan perizinan proyek properti.

“Kami selalu menyampaikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendorong agar pemda menyiapkan aturan turunannya, seperti pada PP 12 yang menyatakan bahwa pengawasan dari pemasaran harus dilakukan oleh pemda. Di aturan tersebut terdapat informasi dalam pemasaran harus mengandung poin-poin yang bisa diminta oleh konsumen, seperti legalitas lahan, Perizinan Bangunan Gedung (PBG) agar konsumen bisa melihat lokasi proyek properti yang mereka minati, tidak akan tertipu oleh pengembang nakal,” ucap Fitrah.

Baca Juga: Polemik Apartemen Meikarta antara Homologasi dan Tuntutan Konsumen


Dihubungi terpisah, Ketua BPKN Rizal E. Halim berpendapat kasus Meikarta ini sebagai bom waktu yang tidak pernah ada ujung tombaknya, seperti diketahui kasus ini masuk ke BPKN RI pada 2018 – 2019 di mana terdapat 3 opsi yang pertama konsumen ditawarkan pindah lokasi clean and clear, yang kedua ditawarkan dijual unitnya di pasar sekunder, yang ketiga pengembalian dana (refund).

Sesuai amanat UUPK, BPKN terus berupaya akan terus memberikan perlindungan kepada konsumen dan menjamin adanya kepastian hukum yang sudah diatur dalam Pasal 4 terutama ketika Konsumen bertransaksi membeli suatu barang/jasa: Hak mendapat kompensasi dan ganti rugi yaitu Konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi maupun ganti rugi atas kerugian yang diterimanya dalam sebuah transaksi jual beli yang dilakukan.

Hak mendapat barang/jasa yang sesuai yaitu Konsumen berhak untuk mendapat produk dan layanan sesuai dengan kesepakatan yang tertulis serta hak menerima kebenaran atas segala informasi pasti seperti Hal yang paling utama bagi para konsumen, guna mengetahui apa saja informasi terkait produk yang dibelinya. Produsen dilarang menutupi ataupun mengurangi informasi terkait produk maupun layanannya.

“BPKN akan terus mendorong untuk melindungi konsumen korban apartemen Meikarta sebagai wujud hadirnya negara bagi para korban pengembang apartemen Meikarta serta akan terus mengawal penyelesaian hak korban penipuan apartemen Meikarta dengan stakeholder terkait khususnya untuk membatalkan putusan yudikatif atas PKPU Meikarta,” ujarnya. 

Wakil Ketua BPKN Rolas Sitinjak menambahkan pihaknya memiliki peran dalam melindungi konsumen Meikarta. Namun, peran tersebut kini tersendat oleh berlakunya putusan pengadilan terkait PKPU Meikarta. Adapun, produk hukum tersebut tercatut dalam Putusan No. 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jakarta Pusat pada 18 Desember 2020 atau disebut sebagai Putusan Homologasi.

Dengan berlakunya putusan tersebut, pihaknya tak bisa bertindak jauh. Namun, sebelumnya, dia mengaku telah melakukan tugas perlindungan kepada konsumen Meikarta.

Pada tahun 2018, ketika Bupati Kab. Bekasi tertangkap KPK terkait kasus perizinan lahan, kala itu banyak menerima aduan konsumen Meikarta yang ingin meminta pengembalian dana atau refund. Pihaknya pun telah melakukan mediasi dengan konsumen dan pihak Meikarta.

“Semua yang mengadu ke BPKN [pada 2018] diganti oleh pihak Meikarta semuanya, semua yang mengadu ke kami ada yang uangnya di kembalikan dan ada yang tukar unit,” katanya. 

Kala itu semua aduan konsumen Meikarta telah diselesaikan dengan dua cara tersebut, baik refund maupun tukar unit. Namun, ternyata perkara tak berakhir sampai di sana. Pengembang Meikarta, PT MSU digugat dan muncul putusan homologasi tersebut.

“Setelah dikabulkan PKPU datang lah konsumen-konsumen melaporkan ke BPKN, terus kami bilang ini kan sudah PKPU sudah keputusan hukum, ya kita sudah gak bisa bikin apa-apa lagi kecuali belum PKPU,” ucapnya. 

Menurutnya, setelah PKPU berlaku artinya keputusan terkait pembayaran atau penarikan uang dari perusahaan tersebut harus berdasarkan izin dan persetujuan dari pengurus PKPU. 

Di sisi lain, dia memahami kekecewaam konsumen terhadap pihak Meikarta sehingga melakukan demonstrasi. Namun, dia tak bisa memungkiri adanya PKPU tersebut membuat PT MSU tak bisa berkelit untuk melakukan refund.

“PKPU itu sudah disahkan, sudah ada keputusannya, bisa gak itu dicabut? itu bisa-bisa saja tergantung pengurusnya [PKPU],” tuturnya. 

Rolas pun menyayangkan sikap pihak PT MSU yang melakukan gugatan hingga Rp56 miliar kepada konsumen. Tuntutan tersebut dilayangkan kepada 18 anggota PKPKM. 

Menurutnya, pun perlu memahami legal standing atas PKPU yang berlaku saat ini. Sebagaimana disebutkan dalam putusan tersebut, salah satunya terkait perpanjangan serah terima unit yang mulanya dijanjikan 2019 menjadi 2027.

Dengan adanya produk hukum tersebut, mau tak mau konsumen mengikuti jangka waktu pemberlakuan PKPU. Terkait, KPKM yang mengaku tidak pernah menyetujui PKPU tersebut, Rolas menuturkan proses pengadilan telah diumumkan melalui koran.

Hal tersebut telah sesuai dengan persyaratan undang-undang kepailitan. Pihak Meikarta maupun pengadilan disebut tak memiliki kapasitas untuk turun langsung ke ribuan konsumen untuk mengumumkan. Dia juga berkelit jika pengadilan melakukan permainan hukum terkait dengan kasus ini.

“Maksud saya, kita ini kan negara hukum, taat hukum, ada produk hukum. Nanti kalau semua produk hukum putusan pengadilan diganggu kaya gini ya enggak ada kepastian hukum,” ucap Rolas.  

Baca Juga: Drama Apartemen Meikarta Rugikan Konsumen, Dimanakah Pemerintah? 

Direktur Pusat Studi Properti Indonesia (PSPI) Panangian Simanungkalit meminta agar pembeli untuk waspada jika ada promosi dan bonus yang diberikan terlampau besar. Hal itu menunjukkan bahwa produk hunian yang dijual tersebut tidak laku sehingga memberikan iming-iming promosi dan bonus. 

“Harus hati-hati karena bonus besar itu ciri perusahaan kesulitan menjual produknya. Bonus besar berarti risikonya juga besar, jadi harus curiga,” katanya. 

Selain itu, calon konsumen juga penting melakukan penelusuran rekam jejak para pengembang. Untuk menghindari masalah yang dapat terjadi di kemudian hari seperti penyegelan oleh pihak berwenang, penolakan kredit bank, dan masalah lainnya, maka calon konsumen wajib memperhatikan legalitas hunian yang akan dibeli. Konsumen wajib menanyakan terkait kepemilikan lahan yang akan dibangun hunian, Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/PBG, Sertifikat Hak Milik (SHM), dan lain sebagainya. 

“Calon pembeli juga harus rajin-rajin juga untuk mengecek pemberitaan di media dan internet untuk mengetahui apakah developer tersebut pernah tersandung kasus-kasus negatif yang merugikan konsumennya.” ucap Panangian. 

Lebih lanjut, konsumen harus memeriksa kembali kondisi fisik properti yang hendak dibeli. Pasalnya, pengembang baru boleh menjual proyeknya jika bangunan sudah dibangun melebih 30 persen. Bank juga baru dapat memberikan kredit pinjaman jika bangunan sudah dibangun 30 persen.(Afifah Rahmah Nurdifa/Yanita Petriella)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Yanita Petriella

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.