Bisnis, JAKARTA — Insiden kebakaran hebat yang terjadi di kawasan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang milik PT Pertamina (Persero) atau Depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara pada Jumat (3/3/2023) telah berdampak pada kerugian fisik maupun materi yang sangat besar terhadap masyarakat sekitar objek vital negara tersebut.
Banyaknya korban jiwa serta sangat luar biasanya dampak yang ditimbulkan akibat ledakan disusul kebakaran di TBBM Plumpang, menjadi pemantik bagi pemerintah untuk segera melakukan evaluasi dan penataan ulang objek vital nasional (obvitnas) agar tidak berada di sekitar permukiman warga.
Baca juga: Kebakaran Terminal BBM Plumpang dan Catatan Kelam HSSE Pertamina
Tak hanya bagi PT Pertamina (Persero), penataan ulang akan dilakukan untuk seluruh objek vital yang dikelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya, seperti PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), MIND ID, serta Pupuk Indonesia agar memiliki batasan yang jelas dan aman bagi masyarakat.
Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk menyinkronkan tata ruang secara bersama-sama pascakebakaran di Depo Pertamina Plumpang.
Baca juga: Fakta Harga BBM Nonsubsidi Naik Turun, Masyarakat Sudah Biasa
Kalau melihat kondisi obvitnas saat ini, kata Erick, rata-rata zona penyangganya (buffer zone) sangat tipis atau berdekatan dengan permukiman warga. Seperti halnya untuk Pertamina, imbuhnya, sekitar 1971—1987 zona penyangganya masih dalam kondisi aman.
Namun, setelah era Reformasi pada 1998 makin banyak kehilangan lahan. Itu sebabnya, lanjut Erick, dirinya sudah berbicara kepada Pertamina, Mind ID, PLN, dan Pupuk Indonesia untuk mulai menzonakan agar kondisi zona penyangga di sekitar objek vital nasional bisa kembali seperti dulu.
Kalau tidak memungkinkan, maka akan dilakukan relokasi seperti yang didorong pada 2 tahun lalu untuk memindahkan Terminal BBM Plumpang ke Pelindo. “Memang sejak awal kami sudah menekankan kepada seluruh BUMN yang masuk menjadi kawasan objek vital, tidak hanya kilang, juga pupuk yang saya tinjau di Sumatra Selatan, agar tidak terlalu dekat dengan permukiman warga,” kata Erick, Sabtu (4/3/2023).
Di sisi lain, dia menekankan bahwa penataan ulang obvitnas harus dilakukan secara tepat agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar. Hanya saja, relokasi juga tidak bisa berjalan sendirian, tetapi juga harus dibantu kesadaran masyarakat untuk tidak mendirikan tempat tinggal di kawasan-kawasan objek vital.
Baca juga: Pertamax Campur Bioetanol Berpotensi Kerek Harga BBM Nonsubsidi
“Kami ingin ini menjadi solusi juga supaya masyarakat mengerti kawasan itu tidak aman, jangan ditinggali lagi. Pertamina akan mencari solusi [relokasi warga] maka berikan kami waktu,” ujarnya.
Seperti yang disampaikan Wakil Presiden KH Maruf Amin, kata Erick, juga telah mengarahkan agar Pertamina segera mencari solusi terhadap permukiman penduduk yang berada di area sekitar TBBM maupun kilang.
Baca juga: Simpang Siur Penyebab Kebakaran Kilang Balongan Akhirnya Terjawab
Sejalan dengan itu, pemerintah juga meminta Pertamina untuk melakukan analisa risiko terhadap semua fasilitas yang dimiliki perseroan. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM sudah menurunkan tim dan melakukan inspeksi di lokasi kebakaran di area TBBM.
“Kami meminta Pertamina untuk melakukan analisa risiko terhadap seluruh fasilitas yang dimiliki,” kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi dalam keterangannya, Sabtu (4/3/2023).
Wapres Ma'ruf Amin (tengah kanan) didampingi Menteri BUMN Erick Thohir (tengah kiri) meninjau permukiman penduduk yang hangus terbakar dampak kebakaran Depo Pertamina Plumpang di kawasan Jalan Koramil, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta, Sabtu (4/3/2023). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar-foc.
Menurut dia, Ditjen Migas Kementerian ESDM akan melakukan investigasi menyeluruh untuk mencari root causes kejadian kebakaran guna perbaikan ke depannya. Investigasi itu dilakukan paralel dengan upaya Pertamina melakukan evaluasi dan perbaikan yang diperlukan terhadap keandalan dan kelayakan pada instalasi dan peralatan TBBM Plumpang, yang dioperasikan PT Pertamina Patra Niaga tersebut.
Untuk diketahui, TBBM Plumpang menjadi tanki penyimpanan BBM terbaik kedua setelah Saudi Aramco Terminal dalam kategori paling efisien pada gelaran Global Tank Storage pada 2018 lalu.
Baca juga: Daya Lemah Ungkit Lifting Migas, Target 1 Juta Barel Hanya Mimpi
Dalam publikasi Global Tank Storage, TBBM Plumpang dinilai sebagai terminal BBM terpenting di Indonesia. Hal ini karena Plumpang menyuplai ke sekitar 20 persen kebutuhan BBM harian di Indonesia, atau ke sekitar 25 persen dari total kebutuhan SPBU Pertamina.
Thruput BBM rata rata sebesar 16.504 kiloliter per hari dan wilayah distribusi utamanya meliputi wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
Beroperasi mulai 1974, Terminal BBM Plumpang memiliki kapasitas tangki timbun sebesar 291.889 kiloliter. Terminal BBM Plumpang menyalurkan produk dengan varian yang sangat lengkap yaitu Premium, Bio Solar, Dex, Dexlite, Pertamax, Pertalite, dan Pertamax Turbo, melalui Terminal Automation System (TAS) berkelas dunia yang biasa disebut New Gantry System ke kompartemen 249 unit mobil tangki.
Baca juga: Mengejar Ketertinggalan Pertamina di Proyek Kilang
TBBM Plumpang juga memiliki bangsal pengisian yang compact dan multiproduk sehingga dapat mengisi mobil tangki untuk beberapa jenis produk secara bersamaan. Selain itu, TBBM Plumpang juga lebih aman karena memiliki sistem interlock pada proses pengisian BBM untuk mencegah terjadinya tumpahan BBM akibat kegagalan saat pengisian, mencegah terjadinya kebakaran serta mencegah kesalahan dalam proses pengisian BBM.
Sistem otomatis saat pengisian pun menghilangkan kesalahan pencatatan akibat kesalahan manusia sebagai operator secara manual. TBBM Plumpang juga memiliki sistem pipa overhead sehingga memudahkan dalam pemeliharaan dan modifikasi.
Tak hanya itu, TBBM Plumpang juga memiliki sistem monitoring dan kontrol yang redundant untuk menghindari adanya kegagalan operasi dengan menjamin sistem dapat bekerja 24 jam. (Akbar Evandio)