Bisnis, JAKARTA - Sengkarut data pangan di kalangan pemerintah telah menjadi perkara klasik di Tanah Air. Alhasil status ketahanan pangan Indonesia menjadi tanda tanya besar. Selain itu, data yang saling silang antar kementerian dan lembaga dikhawatirkan akan menciptakan kebijakan tak tepat sasaran.
Dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR bersama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pada Senin (16/1/2023), Ketua Komisi IV DPR Sudin langsung menyinggung soal tata kelola pangan di Indonesia.
Secara terang-terangan, Sudin meminta Kementerian Pertanian mengevaluasi diri terkait dengan berbagai persoalan yang masih membayangi Indonesia dalam memenuhi target kedaulatan pangan.
“Pangan ini masalah klasik. Keadaannya makin memburuk, salah satu indikator yakni kebijakan impor beras dan beberapa komoditas pangan lainnya ada kecenderungan [impor] meningkat. Ini secara kasat mata, tidak mampu memenuhi kebutuhan nasional,” katanya.
