Kebijakan Satu Peta Bantu Kurangi Sengketa Lahan

Kebijakan satu peta atau one map policy pemerintah nyatanya telah membantu menyelesaikan sejumlah sengketa lahan.

Annasa Rizki Kamalina

2 Apr 2024 - 19.50
A-
A+
Kebijakan Satu Peta Bantu Kurangi Sengketa Lahan

Ilustrasi lahan./Bisnis-FNY

Bisnis, JAKARTA – Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) menjadi babak baru dari aksi pemerintah untuk memberikan kepastian berusaha di bidang agraria. Kebijakan satu peta ini digadang bisa meminimalisir sengketa lahan serta memudahkan investor untuk memetakan area ideal penanaman modal.

Selain memberikan kepastian, meminimalisir konflik atau sengketa. Lahan yang didistribusikan oleh pemerintah bisa lebih produktif. Ada 2.000 lahan usaha yang diambil alih oleh pemerintah karena tidak produktif.

Kementerian Koordinator bidang Perekonomian mengungkapkan salah satu langkah reformasi agraria melalui Kebijakan Satu Peta terbukti berhasil mengurangi tumpang tindih lahan.

Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan Kemenko Perekonomian Marcia menyampaikan Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT (PITTI) hasil sinkronisasi kebijakan ini menunjukkan wilayah yang tumpang tindih semakin berkurang dalam kurun 2019-2023.

“Ada sekitar 9% pengurangan [tumpang tindih lahan] dari 2019-2023,” ujarnya dalam Media Briefing OMP Summit 2024, Selasa (2/4/2024). 

Marcia menjelaskan PITTI hasil Sinkronisasi menunjukan penurunan tumpang tindih sebesar ini setara 29,5 juta hektare (ha) lahan di Indonesia. Pada 2019, tercatat terdapat 40,6% wilayah Indonesia atau 77 juta hektare (ha) lahan yang mengalami tumpeng tindih. 

Seiring dengan sinkronisasi peta, komposisi lahan yang tumpang tindih pada 2023 menjadi 31,59% atau sekitar 47 juta ha. Sementara pada 2024, pemerintah menargetkan adanya penyelesaian 9 juta hektare lahan yang tumpang tindih.  

“Potensi konflik masih cukup besar, ke depan kita akan fokus menyelesaikan ketidaksesuain ini, di 2021 sudah kita perkuat dengan PP No. 43/2021 sehingga kita akan turun lebih detail untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih 47 juta ha,” jelasnya. 

Sejak awal kebijakan ini pada 2016 hingga saat ini, One Map Policy yang terdiri dari kompilasi, integrasi, sinkronisasi, dan bagi pakai data hampir rampung. 

Masing-masing telah mencakup 100%, 90%, 86%, sementara bagi pakai data peta ini telah digunakan oleh 42 K/L, 35 provinsi, dan 467 kab/kota.

“Ada 3 provinsi yang belum, itu provinsi pemekaran di Papua. Di kab/kota masih PR kita baru 467 dari 514. Dalam penyusunan RT//RW, RDTR, RPJMN, butuh peta ini,” ungkap Kepala Badan Informasi Geospasial Aris Marfai. 

Baca Juga : Alasan Bahlil Cabut 2.051 Izin Tambang

Rencananya, pemerintah akan menyelenggarakan One Map Policy Summit 2024 pada 26 Juni – 27 Juni 2024 untuk menyampaikan kemajuan dari kebijakan ini sekaligus peluncuran akses peta secara publik dalam portal https://onemap.big.go.id.  

Melalui peta tersebut, akan sangat berguna utamanya untuk penentuan lokasi usaha, baik pembangunan IKN, pertambangan, dan menghindarkan dari tumpang tindih lahan yang kini menjadi persoalan utama. 

Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sekaligus Sekretaris Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta Susiwijono Moegiarso menerangkan pemanfaatan Kebijakan Satu Peta menjadi dukungan perbaikan kualitas rencana tata ruang, mendukung dalam percepatan penetapan batas daerah, serta mendukung dalam masterplan pengembangan beberapa kawasan di Indonesia.

Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta melibatkan 24 Kementerian/Lembaga dan 34 Provinsi serta mencakup 158 Peta Tematik yang mencakup Informasi Geospasial Tematik (IGT) Perencanaan Ruang, Status, Potensi, Perekonomian, Keuangan, Kebencanaan, Perizinan Pertanahan, dan Kemaritiman. Hingga Maret 2024, seluruh IGT telah terkompilasi, kemudian sebanyak 141 IGT telah terintegrasi, sedangkan 16 IGT dalam proses verifikasi perbaikan, dan sebesar 86% Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT telah tersinkronisasi. Sebagai target penurunan ketidaksesuaian perizinan dan Hak atas Tanah hingga akhir 2024 yakni sebesar 9.264.325 hektare atau 8,6%.

Baca Juga : Satgas BLBI Beraksi! Sita Aset Dari Awal Tahun

Produk peta tematik Percepatan Kebijakan Satu Peta juga telah dimanfaatkan dalam mendukung berbagai program atau kebijakan berbasis spasial, seperti Reforma Agraria, Peta Tutupan Kelapa Sawit, Strategi Nasional – Pencegahan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (Stranas-PK) KPK, Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang, Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan, Masterplan Pengembangan Kawasan Batam-Bintan-Karimun (BBK), Perbaikan Kualitas Rencana Tata Ruang, Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk Percepatan Perizinan Berusaha, Delineasi Wilayah Area Of Interest (AOI) untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Program Ketahanan Pangan Nasional (Food Estate), serta sistem Online Single Submission (OSS).

Presiden Joko Widodo telah meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta pada akhir 2018, dan peraturan portal tersebut saat ini sedang direvisi terkait akses data produk Kebijakan Satu Peta dengan penambahan mekanisme akses masyarakat dan klasifikasi akses untuk peta-peta tematik baru.

Jadi, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kewenangan Akses Untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, diamanatkan bahwa data dan informasi geospasial yang sebelumnya diperuntukan untuk pemegang akses yang terdiri atas Presiden dan Wakil Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Informasi Geospasial, Menteri atau Pimpinan Lembaga, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota, untuk saat ini ditambahkan “Masyarakat” selaku pemegang akses yang terdiri dari orang-perseorangan, Badan Hukum dan Badan Usaha.

“Walaupun sekarang akses ke publik belum dibuka, nanti setelah peluncuran Geoportal 2.0 akan dibuka, namun tetap akan diatur tentang aksesnya karena ada juga hal-hal yang tidak bisa di-share. Nanti peta yang ditampilkan di Geoportal akan jadi referensi tunggal untuk pembuatan program/kebijakan yang butuh data spasial,” ungkapnya.

Pemerintah juga akan menggelar One Map Policy Summit 2024 pada 26-27 Juni 2024 mendatang. Tujuan kegiatan tersebut antara lain ingin menyampaikan kemajuan pelaksanaan percepatan Kebijakan Satu Peta dan penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang kepada publik dan masyarakat luas, peluncuran perluasan pemanfaatan Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 untuk akses publik, serta pembahasan ide, gagasan, serta terobosan dalam menjawab tantangan dan keberlanjutan Kebijakan Satu Peta dan penyelesaian Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang setelah 2024.(Rinaldi Azka)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Rinaldi Azka
Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.