KECELAKAAN LALU LINTAS : Kemenhub Prioritaskan Angkutan Umum

Kementerian Perhubungan mendorong penggunaan transportasi umum massal untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia yang didominasi oleh penggunaan sepeda motor.

Rahmi Yati
Sep 22, 2021 - 12:52 AM
A-
A+
KECELAKAAN LALU LINTAS : Kemenhub Prioritaskan Angkutan Umum

Dari total 146,6 juta unit kendaraan bermotor di Indonesia, sekitar 80% adalah sepeda motor. - Foto Antara

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Perhubungan mendorong penggunaan transportasi umum massal untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia yang didominasi oleh penggunaan sepeda motor.

Data Korps Lalu Lintas Polri, sepanjang tahun lalu terjadi 100.028 kecelakaan lalu lintas di Indonesia dengan 75% melibatkan sepeda motor.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dipicu maraknya penggunaan kendaraan pribadi beroda dua tersebut.

“Kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia saat ini cukup tinggi sekali,” katanya dalam webinar Indonesia Youth Road Safety Warriors, Selasa (21/9).

Menurutnya, Indonesia masuk dalam tiga besar negara dengan jumlah kepemilikan sepeda motor terbanyak di dunia setelah Amerika Serikat dan Turki.

Dari total 146,6 juta unit kendaraan bermotor di Indonesia, sekitar 80% adalah sepeda motor. Jumlah itu berdampak pada kemacetan lalu lintas, pemborosan bahan bakar, serta tingginya angka kecelakaan dengan tingkat fatalitas akut.

“Sampai dengan September 2020 data yang kami dapatkan dari Korlantas Polri yang meninggal dunia karena kecelakaan ada 23.529 orang. Angka ini cukup tinggi dengan rata-rata tiap bulan itu 2.600 orang meninggal,” sebutnya.

Budi melanjutkan pertumbuhan sepeda motor di Indonesia memang tidak terkendali. Oleh karena itu, dia terus berupaya memitigasi kejadian kecelakaan dan meningkatkan aspek keselamatan.

Dia menyebutkan salah satu yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan sarana transportasi ramah lingkungan yang secara bertahap mengubah kebiasan masyarakat yang kurang peduli dengan keselamatan.

“Saya melihat ke depan transportasi yang harus kita dorong dan bangun betul adalah transportasi yang berbasis angkutan umum massal dan green transportasi. Contohnya penggunaan sepeda, sepeda listrik, dan pejalan kaki,” ucap Budi.

Selain itu, Kemenhub juga mengembangkan program subsidi angkutan umum dengan skema Buy the Service (BTS), yaitu operasional bus yang dibiayai pemerintah.

Saat ini, program BTS telah hadir di lima kota besar yakni Solo, Palembang, Yogyakarta, Medan, dan Denpasar. “Pada tahun ini kami rencanakan ada lima kota lagi yang bakal menyusul yaitu Bandung, Surabaya, Makassar, Banyumas, dan Banjarmasin,” tambahnya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan kini Kemenhub tak hanya fokus pada peningkatan kesadaran dalam penggunaan transportasi, tetapi juga mendorong masyarakat berjalan kaki.

“Berdasarkan kajian, jalan kaki punya kesempatan untuk selamat dalam sebuah crash sejumlah 90% jika kecelakaan itu tidak melampaui 30 km per jam,” kata Budi Karya.

Data yang ada menunjukkan bahwa usia 15-29 tahun merupakan usia yang rentan menjadi korban meninggal terbesar akibat kecelakaan lalu lintas yang didominasi oleh kendaraan bermotor roda dua.

Menhub melanjutkan sepeda motor kini menjadi pilihan moda transportasi favorit bagi mereka yang berada di usia tersebut. Kondisi yang secara emosional sangat bergelora membutuhkan upaya besar untuk mengurangi tingkat kecelakaan.

“Mereka memerlukan upaya pengendalian diri dan harus diimbangi dengan skill berkendara dan rasa empati yang tinggi terhadap pengguna jalan yang lain,” ujar Budi.

INSENTIF PPNBM

Sementara itu, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan keberhasilan program pengadaan bus bersubsidi dengan skema BTS bakal terhambat perpanjangan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor.

Menurutnya, kebijakan perpanjangan insentif PPnBM kendaraan bermotor bertolak belakang dengan program pengalihan penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum massal.

“Kebijakan ini bertolak belakang dan dapat menghambat keberhasilan program BTS,” ujar Djoko.

Namun, dia menyebutkan bahwa membeli kendaraan adalah hak semua orang. Menurutnya, pemda perlu membuat kebijakan yang berpihak ke angkutan umum dengan membatasi penggunaan kendaraan pribadi.

“Sekarang tergantung pada kepala daerahnya apakah mau memperpanjang macet atau nggak,” tutur Djoko.

Pemerhati transportasi Darmaningtyas juga berpendapat perlunya mengurangi penggunaan kendaraan pribadi termasuk sepeda motor.

Untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan bersama, dia menyarankan pemerintah memperbanyak pengadaan angkutan umum yang berkeselamatan, sehingga masyarakat dapat mengurangi penggunaan sepeda motor.

Menurutnya, strategi itu dapat mengubah kebiasaan masyarakat yang cenderung memilih menggunakan kendaraan bermotor pribadi ketimbang angkutan umum.

“Kemudian untuk para pelajar, sediakan juga angkutan khusus. Misalnya di beberapa kota atau kabupaten ada lihat ada yang membeli layanan angkot untuk melayani pelajar secara gratis. Itu harus dikembangkan di banyak tempat,” imbuhnya.

Editor: Fatkhul Maskur

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar