Kecerdasan Buatan (AI) Kian Membumi, Bersiap Diregulasi

Laporan terbaru Salesforce menyebut kecerdasan buatan bakal semakin menjamur di Indonesia. Hal ini seiring pemanfaatan teknologi yang kian dalam. Menyadari hal ini, pemerintah pun menyiapkan langkahnya.

Redaksi

1 Des 2023 - 09.16
A-
A+
Kecerdasan Buatan (AI) Kian Membumi, Bersiap Diregulasi

Ilustrasi kecerdasan buatan./Istimewa

Bisnis, JAKARTA - Perusahaan CRM, Salesforce (NYSE: CRM), merilis laporan State of IT terbaru, membahas pendapat dari 4.000 lebih pemimpin TI di 28 negara, termasuk 150 pemimpin TI di Indonesia mengenai pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intellegent/AI).

Laporan tersebut menyoroti tren yang berdampak pada organisasi TI, seperti perubahan pada langkah-langkah pengembangan aplikasi, kesenjangan yang semakin besar antara permintaan dan ketersediaan layanan TI, serta dampak transformatif dari otomatisasi dan kecerdasan buatan (AI).

Vice President & Chief Technology Officer, Solutions, Asean Salesforce Gavin Barfield menerangkan dalam iklim ekonomi saat ini, AI yang terpercaya dapat berkontribusi besar bagi para pemimpin TI di Indonesia. Terutama, bagi mereka yang tengah menghadapi berbagai tekanan dalam memenuhi tuntutan bisnis dan kebutuhan pelanggan yang terus berubah. 

“Seiring dengan upaya Indonesia memperkuat ekosistem AI secara nasional, para pemimpin TI pun harus bisa memanfaatkan keunggulan yang ditawarkan oleh AI dan otomatisasi, agar dapat semakin meningkatkan kecepatan, produktivitas, dan personalisasi dalam skala besar," ungkapnya, Jumat (1/12/2023).

Hasil laporannya, AI generatif akan merevolusi bidang TI. Sebanyak 87% pemimpin TI di Indonesia mengatakan bahwa peran AI dalam organisasi mereka sudah cukup diakui, dan persentase ini diperkirakan akan terus meningkat karena 86% dari mereka meyakini bahwa AI generatif akan segera memainkan peran penting dalam organisasi mereka. 

Namun, mereka tetap melihat hal tersebut dengan penuh kehati-hatian, mengingat 53% di antaranya memiliki kekhawatiran terhadap praktik etika terkait AI generatif.

Kemudian, kapasitas Tim TI terkuras dengan adanya transformasi digital saat ini. Ada beberapa penyesuaian penting yang perlu dilakukan oleh tim TI dalam aktivitas kerjanya, yang meliputi perubahan target atau KPI, tuntutan kebutuhan bisnis, evolusi teknologi, dan tekanan ekonomi. 

Sebanyak 47% organisasi TI di Indonesia menghadapi kesulitan dalam menjawab berbagai tuntutan bisnis yang ada. Situasi ini menjadi semakin menantang karena 69% dari mereka memproyeksikan adanya peningkatan permintaan layanan TI selama 18 bulan ke depan. Menanggapi hal ini, 91% pemimpin TI di Indonesia pun semakin terdorong untuk berfokus pada efisiensi operasional.

Temuan lain yakni, adanya dorongan meningkatkan upaya pengembangan aplikasi. Permintaan terhadap pengembangan aplikasi terus meningkat, baik yang ditujukan bagi kebutuhan pelanggan maupun karyawan internal. Namun, hanya 50% dari organisasi TI di Indonesia yang bisa mengimbangi semua permintaan tersebut. 

Untuk meningkatkan kapasitas kerjanya, 74% organisasi TI pun sudah mengadopsi alat low-code atau no-code. Selain itu, 63% di antaranya pun menerapkan konsep komposabilitas, di mana blok pengembangan yang terstandarisasi dapat digunakan kembali untuk menggantikan beberapa ‘kode khusus’.

Tim TI diharuskan untuk mempertimbangkan semua opsi yang ada guna menjamin keamanan. Meskipun perkembangan teknologi membawa berbagai inovasi, namun hal tersebut juga dapat mengakibatkan timbulnya celah atau kelemahan baru pada sistem keamanan sebuah organisasi, yang dapat dieksploitasi oleh para peretas. 

Inilah satu alasan mengapa 60% pemimpin TI di Indonesia tengah mengalami kesulitan dalam menyeimbangkan antara tuntutan bisnis dan keamanan. Maka dari itu, tim TI pun diharuskan untuk mempertimbangkan semua opsi keamanan yang ada. Sebanyak 68% organisasi TI di Indonesia menerapkan enkripsi data, sementara 46% menggunakan otentikasi multi-faktor.

BAKAL DIREGULASI

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tengah menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang ditargetkan selesai sebelum Oktober 2024.

Kepala Badan Pengembangan dan SDM Kemenkominfo Harry Budiarto menyebut PP tersebut akan mengatur etika saat menggunakan AI. Adapun isinya akan mirip dengan surat edaran segera dikembangkan oleh Program Kerja (Prokja) Kemenkominfo. 

Harry mengatakan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) juga akan memprakarsai PP Kecerdasan Buatan tersebut. “Nanti kalau BRIN sudah buat final, itu diuji oleh beberapa lembaga yang memiliki keterkaitan dengan Strategi Nasional (Stranas),” ujar Harry.

Adapun menurutnya, lembaga yang akan menguji draft PP adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Pertahanan (Kemenham), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan sejumlah kementerian lainnya. 

Setelah itu, ujar Harry, PP Kecerdasan Buatan baru bisa diberikan kepada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk diharmonisasi.

Harry mengaku sebenarnya PP ini direncanakan untuk selesai pada Agustus 2023 karena bertepatan dengan bulan teknologi nasional. Namun, Harry mengaku penyusunan ini ternyata mundur, sehingga diharapkan pada 2024 regulasi sudah dapat ditandatangani.

Baca Juga : Jelajah Sinyal 2023, Peran Gen Z Optimalkan Infrastruktur Telko 

Harry pun menargetkan PP Kecerdasan Buatan ini akan selesai sebelum pergantian pemerintahan atau Oktober 2024.

“Jangan sampai pemerintahan baru yang mengeluarkan karena ini hasil dari pemerintahan saat ini. Nanti pemerintah baru ngeluarin siapa yang tanggung jawab? Karena bagaimanapun yang bikin pemerintahan sekarang,” ujar Harry.

Ketua Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Tri Handoko menyebut regulasi terkait kecerdasan buatan sudah masuk ke Program Legislatif Nasional (Prolegnas), karena sudah berproses sejak UU Perlindungan Data Pribadi (PDP).

“Jadi kalau kita bicara Stranas, kita rencananya memang akan dijadikan Perpres dan saat ini sudah masuk ke prolegnas,” ujar Tri.

Pakar keamanan siber dari CISSReC Pratama Persadha mengatakan regulasi terkait privasi sudah ada di dalam UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), misinformasi dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan perlindungan hak cipta (UU Hak Cipta).

“Beberapa isu yang disampaikan tersebut seharusnya tidak perlu sampai dibuatkan regulasi baru, karena sudah ada beberapa regulasi yang mengaturnya,” ujar Pratama kepada Bisnis, Senin (27/11/2023).

Baca Juga : Mengakselerasi Literasi, Memperkuat Talenta Digital 

Sebagai informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan mempublikasikan surat edaran terkait regulasi AI pada Desember 2023.

Wakil Menteri Kemenkominfo (Wamenkominfo) Nezar Patria mengatakan edaran tersebut akan mengatur tentang etika dalam penggunaan AI, layaknya transparansi ataupun inklusifitas yang dimiliki oleh AI. Adapun surat edaran tersebut yang nantinya akan menjadi regulasi AI. 

Oleh karena itu, Pratama berharap saat membuat regulasi terkait AI, pemerintah dapat memperhatikan UU yang sudah ada. 

Pratama mengatakan regulasi baru jangan sampai berkontradiksi atau menganulir peraturan yang sudah ada.

Selain itu, Pratama juga mengungkapkan pembuatan regulasi juga harus efektif dan menguntungkan semua pihak. Menurutnya, jangan sampai hanya satu pihak yang mengambil keuntungan, sementara pihak lain justru dirugikan. 

“Efektifitas sebuah regulasi sangat tergantung pada beberapa hal seperti siapa badan yang bertanggung jawab menjalankan, mengawasi serta memberikan hukuman, bagaimana hukum turunan dari regulasi tersebut, apakah perlu waktu jeda untuk peraturan mulai berlaku,” ujar Pratama.

Pratama berharap UU Kecerdasan Buatan tidak seperti UU PDP yang hingga saat ini belum dapat ditegakan karena belum memiliki badan atau otoritas untuk memantau hal tersebut. Selain itu, UU PDP juga masih belum memiliki regulasi terkait sanksi yang akan diberikan.(Rinaldi Azka, Crysania Suhartanto)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Rinaldi Azka
Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.