Kegamangan Pajak Global

Jika dicermati lebih saksama, skema Pilar 1 juga berisiko menggerus basis pajak di dalam negeri. Musababnya, ada beberapa syarat yang wajib dipenuhi sebelum perusahaan multinasional itu menyerahkan pajak kepada negara pasar.

Tegar Arief Fadly

13 Okt 2023 - 08.05
A-
A+
Kegamangan Pajak Global

Indonesia berpotensi meraih tambahan penerimaan pajak atas penghasilan korporasi global. Peluang itu muncul setelah The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) merampungkan Multilateral Convention (MLC) Pilar 1 soal pendistribusian pajak perusahaan multinasional kepada negara pasar.

Akan tetapi jika dicermati lebih saksama, skema Pilar 1 juga berisiko menggerus basis pajak di dalam negeri. Musababnya, ada beberapa syarat yang wajib dipenuhi sebelum perusahaan multinasional itu menyerahkan pajak kepada negara pasar. Apalagi, tarif PPh Badan tidak memainkan peran dalam Pilar 1. Fungsinya digantikan oleh adanya kebijakan threshold pada tiap komponen.

Dalam mekanisme pemajakan tersebut, perusahaan yang wajib membayar pajak harus beromzet di atas 20 miliar euro setahun secara global dan profitabilitas di atas 10%. Ketentuan lain yang wajib dipahami adalah adanya dasar nexus atau tanggung jawab pajak perusahaan atas suatu negara, yakni penghasilan di atas 1 juta euro setahun di negara pasar, dan residual profit 25% yang harus dibagi perusahaan ke negara pasar.

Baca juga: Babak Baru Implementasi Pajak Global

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Ibeth Nurbaiti
Anda belum memiliki akses untuk melihat konten

Untuk melanjutkannya, silahkan Login Di Sini

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.