Keran Ekpor Dibuka Lagi Senin, CPO Akan Kembali “Licin”?

Pemerintah kembali mengizinkan komoditas tersebut diperdagangkan kembali di pasar global. Mulai Senin (23/5/2022) CPO dari Indonesia akan kembali mengalir ke pasar dunia.

Saeno
May 22, 2022 - 3:39 AM
A-
A+
Keran Ekpor Dibuka Lagi Senin, CPO Akan Kembali “Licin”?

Pemerintah kembali membuka keran ekspor CPO mulai Senin (23/5/2022)./Antara

Bisnis, JAKARTA – Setelah menghentikan sementara izin ekspor CPO dan produk turunannya, pemerintah kembali mengizinkan komoditas tersebut diperdagangkan kembali di pasar global. Mulai Senin (23/5/2022) CPO dari Indonesia akan kembali mengalir ke pasar dunia.

Keputusan membuka kembali ekspor CPO dan minyak goreng diambil pemerintah setelah memperhatikan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini serta mempertimbangkan para tenaga kerja dan petani di industri sawit. 

“Berdasarkan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini serta mempertimbangkan adanya 17 juta orang tenaga kerja di industri sawit, baik petani, pekerja, dan juga tenaga pendukung lainnya, maka saya memutuskan bahwa ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin, 23 Mei 2022,” kata Presiden Jokowi, Kamis (19/5/2022). 

Kebijakan larangan ekspor CPO sendiri tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 22 tahun 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized palm olein dan Used Cooking Oil. Melalui Permendag 22/2022 ini, pemerintah melarang sementara ekspor CPO dan turunannya seperti tertera dalam beleid tersebut. 

Pelarangan ekspor CPO dan turunannya berawal dari lonjakan harga minyak goreng di dalam negeri. Ironi muncul, ketika masyarakat di dalam negeri kesulitan mendapatkan monyak goreng murah sementara pasok CPO ke pasar internasional tetap mengalir. Pemerintah berharap dengan menutup keran ekspor CPO, pasokan ke dalam negeri akan melimpah. 

 

Logikanya, ibarat memijit balon berisi udara di satu sisi, maka gelembung udara akan mengalir ke sisi lain. Kurang lebih, dengan menekan pasok ekspor maka pasok bahan minyak goreng di dalam negeri akan melimpah. Ketika semua berjalan dengan baik, keran ekspor akan kembali dibuka.

Namun, upaya pemerintah mengerem ekspor demi menjaga pasok di dalam negeri menghasilkan dampak sampingan. Korporasi yang tidak ingin rugi, karena logika dagang di mana pun selalu begitu, tak ingin mengeluarkan dana “terlalu banyak” untuk membeli tandan buah segar jika tak bisa menghasilkan pendapatan besar dari ekspor. Hukum dagang pun berlaku, harga TBS anjlok. Eksesnya, petani menjerit dan popularitas pemerintah “sedikit” tergelincir.

Monopoli Pembelian TBS dari Petani

Sekelompok mahasiswa mengadukan dua perushaan terkait dugaan monopoli pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit Kantor Wilayah I Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). 

Mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Islam Padang Lawas Utara menilai ada ketidakwajaran pembelian sawit. 

Perwakilan mahasiswa, Ilham Syahputra, mengatakan harga beli TBS yang dipatok dua perusahaan pada kurun 22-28 April 2022 dinilai merugikan kalangan petani. 


Pekerja memuat tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, di Petajen, Batanghari, Jambi, Jumat (11/12/2020)./Antara-Wahdi Septiawan


Kurun 22-23 April 2022, kedua perusahaan disebut membeli TBS kelapa sawit seharga Rp3.000-Rp3.300 per kilogram. Harganya kemudian turun kurun 24-26 April 2022 menjadi Rp1.400-Rp1.700 per kilogram. 

Pada 27 April 2022, harga TBS oleh kedua perusahan itu kemudian naik senilai Rp300 per kilogram. 

"Penurunan harga tersebut mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan para pengepul sawit di Kabupaten Padang Lawas Utara," kata Ilham, Jumat (20/5/2022). 

Menurut Ilham, penurunan harga yang terjadi diduga melanggar Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Perkebunan. 

Kepala Bidang Kajian dan Advokasi Kantor Wilayah I KPPU Devi Siadari mengatakan, KPPU tengah mencermati perilaku para pelaku usaha kelapa sawit. Khususnya kalangan produsen minyak goreng. 

Mereka berpotensi melakukan penyelewengan demi tetap meraup keuntungan besar meski ekspor CPO dilarang. 

Selain melakukan penyelundupan, celah lain yang berpeluang dimanfaatkan para produsen yakni dengan membatasi kapasitas produksi minyak gorengnya. Sehingga terjadi kelebihan kapasitas dan memaksa pabrik kelapa sawit berhenti menampung TBS. 

Hal itu tentu akan menyebabkan harga TBS di tingkat petani anjlok. "Saat ini KPPU masih menyelidiki permasalahan minyak goreng. Dengan informasi dari kawan-kawan mahasiswa, KPPU bisa mengambil inisiatif untuk mendalami permasalahan mengenai CPO dan TBS ini," kata Devi. 

 

Harga Wajar

Terkait kondisi yang terjadi, pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meminta pengusaha membeli TBS dengan harga yang wajar. Tak hanya itu, 

pemerintah pun menyiapkan aturan teknis untuk menjamin harga tandan buah segar (TBS) sawit di petani. 

Sebagai catatan, sejak pertama kali Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan kebijakan minyak goreng pada 22 April 2022, harga TBS mulai anjlok. Sebelum pemerintah resmi menerapkan pelarangan ekspor minyak goreng dan CPO pada 28 April 2022 pun harga TBS sudah anjlok hingga 60 persen. 

“Untuk menjamin ketersediaan volume bahan baku minyak goreng, pemerintah akan menerbitkan kembali pengaturan pasokan pengendalian harga. Yang secara teknis akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Perdagangan,” kata Airlangga dalam pernyataan resminya secara virtual, Jumat (20/5/2022). 

Para produsen atau perusahaan diminta mengikuti aturan mengenai pembelian TBS di tingkat petani dengan harga yang wajar. 

"Untuk menjamin pembelian TBS dari petani dengan harga yang wajar, ini dilakukan pengaturan yang melibatkan pemerintah daerah dan tentu bagi para perusahaan ini diharap agar bisa membeli CPO ataupun perusahaan CPO membeli TBS dari petani pada tingkat harga yang wajar,” ujar Airlangga. 

Data Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) per Selasa (17/5/2022), harga TBS rata-rata Rp600 hingga Rp1.200 per kilogram. Jauh dari harga yang ditetapkan Dinas Perkebunan, yakni Rp3.900 per kilogram. 

Kondisi ini terjadi sejak larangan ekspor minyak goreng dan crude palm oil (CPO) pertama kali diumumkan pada 22 April 2022. Dalam 26 hari, harga sudah anjlok 70 persen hingga membuat para petani melayangkan protes dan meminta larangan ekspor dicabut.
 
DMO 10 Juta Ton 

Menyambung keputusan membuka kembali keran ekspor, pemerintah memberlakukan kembali domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) yang diatur oleh Kementerian Perdagangan. 

Airlangga menyampaikan kebijakan DMO dan DPO diharapkan dapat menjamin ketersediaan bahan baku minyak goreng dalam negeri. 

“Kebijakan tersebut akan diikuti dengan upaya tetap menjamin ketersediaan bahan baku minyak goreng dengan penerapan DMO oleh Kemendag dan DPO yang mengacu pada kajian BPKP, ini juga akan ditentukan oleh Kemendag,” kata Airlangga. 

Pemerintah akan menjaga jumlah DMO sebesar 10 juta ton minyak goreng dengan perincian sebesar 8 juta ton minyak goreng dan 2 juta ton sebagai stok atau cadangan minyak goreng. Produsen minyak goreng yang tidak memenuhi kewajban DMO akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang ditentukan. 

Pelaksanaan ekspor oleh produsen juga akan diawasi secara ketat dan terintegrasi bersama Bea Cukai, Satgas Pangan Polri, K/L, Pemda, dan melibatkan Kejaksaan Agung RI. 

Menurut Airlangga kebutuhan minyak goreng curah dalam negeri per bulannya sebanyak 194,634 ton. Sejauh ini, pelarangan ekspor berhasil meningkatkan jumlah pasokan minyak goreng curah yang pada April 2022 tercatat sebesar 211.638,65 ton per bulan atau 108,74 persen dari jumlah kebutuhan. 

Jumlah tersebut sudah melebihi kebutuhan bulanan nasional. Sebelum dilakukan pelarangan ekspor, pada Maret 2022 pasokan minyak goreng curah dalam negeri hanya sebesar 64.626,52 ton atau 33,2 persen dari kebutuhan per bulan. 

Kendala Distribusi Harus Diatasi

Penerapan kembali DMO dan DPO dinilai tidak akan efektif jika kendala yang ada tidak dapat diatasi. Center of Reform on Economics (Core) menggarisbawahi bahwa pemerintah perlu membenahi tata kelola distribusi di hilir. 

Direktur Eksekutif Core Mohammad Faisal menyebutkan permasalahan utama berada di distribusi dari produsen minyak goreng ke konsumen. 

“Apakah efektif, belum tentu, karena akar masalah itu distribusi dari produsen ke konsumen. Bisa efektif dengan syarat kalau membenahi tata kelola distribusi di hilir dilakukan,” ungkap Faisal, Jumat (20/5/2022). 

Faisal menilai pembukaan pintu ekspor tersebut tentunya memiliki syarat (DMO dan DPO) serta restriksi, yakni pungutan yang bersifat progresif. 


“Sekarang sudah ada penangkapan oknum-oknum bottleneck dalam penyaluran subsidi migor. Pemerintah berencana untuk distribusi khusus untuk masyarakat kelas bawah, ini salah satu langkah baik jangka pendek yang dilakukan, tinggal bagaimana nanti implementasinya,” lanjut Faisal. 

Sejauh ini, ujar Faisal, tindakan pemerintah dalam penyelidikan penyelewengan distribusi minyak goreng sudah berjalan dengan baik. 

Selain itu, dia mengingatkan, apakah ke depan program Warung Pangan dan Minyak Goreng Rakyat dapat menyelesaikan masalah minyak goreng. 

 

TBS Beranjak Naik

 

Harga tandan buah segar (TBS) sawit yang sempat anjlok dalam satu bulan terakhir mulai kembali naik setelah Presiden Joko Widodo membuka kembali ekspor minyak goreng dan bahan bakunya pada Senin, 23 Mei 2022. 

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) melaporkan TBS di tingkat petani, baik swadaya maupun plasma (bermitra), sudah mulai bergerak positif meskipun masih sedikit kenaikannya. 

“Harga TBS hari ini sudah bergerak naik. Pabrik sudah bergairah karena sudah ada kepastian cabut larangan ekspor,” ungkap Ketua Umum Apkasindo Gulat Manurung, Jumat (20/5/2022). Berdasarkan data yang diberikan Gulat, harga TBS petani di 22 provinsi pada Kamis (19/5/2022), rata-rata mengalami kenaikan Rp59 per kilogram untuk petani swadaya dibandingkan hari sebelumnya. 

Sementara itu, untuk inti-plasma, pada periode yang sama harga TBS naik Rp566 per kilogram. “TBS petani swadaya pada 18 Mei masih minus, tetapi pada 19 Mei sudah mulai surplus, meskipun tipis, yakni Rp59/kg. Tidak demikian dangan TBS petani yang bermitra, sejak 18 Mei sudah surplus, di mana tanggal 16 dan 17 Mei minus,” ungkap Gulat. 


Pekerja menimbang buah kelapa sawit di salah satu tempat pengepul kelapa sawit di Jalan Mahir Mahar, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Selasa (26/4/2022)./Antara-Makna Zaezar


Di Riau, per Jumat (20/5/2022), harga TBS terpantau naik dibandingkan, dari Rp2.200 per kilogram menjadi Rp2.400 per kilogram untuk petani swadaya. Hal serupa terjadi di wilayah Sulawesi Barat, harga TBS untuk petani swadaya naik dari Rp1.900 menjadi Rp2.200 per kilogram. 

Meski demikian, harga tersebut masih belum sesuai dengan aturan Dinas Perkebunan wilayah setempat. Di wilayah Riau harga yang ditetapkan Disbun adalah Rp2.947 per kilogram, sedangkan di Sulawesi Barat Rp2.750 per kilogram. 

 

Menjelang Senin (23/5/2022), tentu para petani sawit berharap harga kembali pulih, syukur-syukur bisa lebih naik lagi. Pemerintah juga berharap CPO kembali menyumbang devisa dari sisi ekspor. Begitu pula pengusaha, mereka menginginkan capital inflow-nya bertambah. Semua tentunya berharap gejolak CPO bisa kembali reda, dan semua pihak bisa kembali merasakan manfaat dari licinya bahan baku minyak goreng dan berbagai produk lainnya tersebut.  

 

(Ika Fatma Ramadhansari/Nanda Fahriza Batubara/Annasa Rizki Kamalina)

Editor: Saeno
company-logo

Lanjutkan Membaca

Keran Ekpor Dibuka Lagi Senin, CPO Akan Kembali “Licin”?

Dengan paket langganan dibawah ini :

Tidak memerlukan komitmen. Batalkan kapan saja.

Penawaran terbatas. Ini adalah penawaran untuk Langganan Akses Digital Dasar. Metode pembayaran Anda secara otomatis akan ditagih di muka setiap empat minggu. Anda akan dikenai tarif penawaran perkenalan setiap empat minggu untuk periode perkenalan selama satu tahun, dan setelah itu akan dikenakan tarif standar setiap empat minggu hingga Anda membatalkan. Semua langganan diperpanjang secara otomatis. Anda bisa membatalkannya kapan saja. Pembatalan mulai berlaku pada awal siklus penagihan Anda berikutnya. Langganan Akses Digital Dasar tidak termasuk edisi. Pembatasan dan pajak lain mungkin berlaku. Penawaran dan harga dapat berubah tanpa pemberitahuan.

Copyright © Bisnis Indonesia Butuh Bantuan ?FAQ