Keran Ekspor Migor Dibuka, Selamat Datang Kembali Jurus DMO

Pemerintah rupanya tak mau main-main dalam mengawasi tata ekspor CPO dan turunannya seiring dengan telah dibukanya ekspor komoditas yang dimulai Senin (23/5). Rencananya, pencabutan larangan ekspor minyak goreng dan CPO akan diikuti dengan pemberlakuan kembali DMO dan DPO.

Yanita Petriella
May 20, 2022 - 1:24 PM
A-
A+
Keran Ekspor Migor Dibuka, Selamat Datang Kembali Jurus DMO

Ilustrasi Kelapa sawit /dok. Bisnis

Bisnis, JAKARTA – Pemerintah rupanya tak mau main-main dalam mengawasi tata ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya seiring dengan kembali dibukanya ekspor komoditas ini. Setelah ditutup selama 22 hari, pemerintah akhirnya membuka keran ekspor CPO dan produk turunannya termasuk minyak goreng mulai Senin (23/5/2022). Keputusan tersebut diumumkan oleh Presiden Joko Widodo melalui keterangan resminya secara virtual pada Kamis (19/5/2022).

Tentu kembali dibukanya keran ekspor CPO dan produk turunannya ini membawa angin besar bagi pelaku usaha. Pasalnya, sejak larangan ekspor diberlakukan pada 28 April 2022, tangki-tangki CPO penuh sehingga berimbas kepada tandan buah segar (TBS) sawit di petani tidak terserap bahkan busuk. 

Dengan demikian, dibukanya keran ekspor ini produksi sawit dapat mengalir kembali. Namun, rencananya, pencabutan larangan ekspor CPO dan produk turunannya akan diikuti dengan pemberlakuan kembali Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO).

Kebijakan DMO dan DPO kembali menjadi andalan pemerintah untuk mengendalikan persoalan minyak goreng yang sempat langka pada waktu lalu. Kebijakan ini pun diharapkan dapat menjamin ketersediaan bahan baku minyak goreng dalam negeri.

DPO merupakan harga penjualan minyak sawit dalam negeri yang sudah diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 129/2022. Dalam keputusan tersebut dikatakan jika harga minyak sawit adalah Rp9.300 per kg dan sudah termasuk nilai PPN.

Melalui harga tersebut, nantinya minyak goreng curah dapat dijual sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni Rp14.000 per liter. Kehadiran DMO dan DPO menjadi salah satu jaring pengaman untuk memastikan ketersediaan pasokan minyak goreng di dalam negeri sehingga harga sesuai dengan HET.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan menetapkan besaran jumlah DMO yang perlu atau harus dipenuhi masing-masing produsen dan juga mekanisme untuk memproduksi serta mendistribusikan minyak goreng kepada masyarakat secara merata dan tepat sasaran. Pemerintah akan menjaga jumlah DMO sebesar 10 juta ton minyak goreng dengan perincian sebesar 8 juta ton minyak goreng dan 2 juta ton sebagai stok atau cadangan minyak goreng.

“Kebijakan tersebut akan diikuti dengan upaya tetap menjamin ketersediaan bahan baku minyak goreng dengan penerapan DMO oleh Kemendag dan DPO yang mengacu pada kajian BPKP, ini juga akan ditentukan oleh Kemendag,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (20/5/2022).

Airlangga menegaskan bahwa produsen minyak goreng yang tidak memenuhi kewajban DMO akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang ditentukan. Pemerintah akan menindak tegas setiap penyimpangan baik distribusi maupun ekspor oleh pihak pihak yang tidak sesuai dengan kebijakan yang ada.

Kemendag akan mencabut peraturan menteri perdagangan (Permendag) No 22 tahun 2022 mengenai Larangan Sementara Ekspor CPO, Refined, Bleached and Deodorized (RBD) Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized (RBD) Palm Olein dan Used Cooking Oil (USO).

Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menuturkan sesuai arahan Jokowi ekspor CPO dan turunannya akan mulai dibuka kembali tanggal Senin mendatang. Nantinya pembukaan keran ekspor kembali tersebut akan diatur dalam peraturan menteri perdagangan yang akan segera diluncurkan.

Aturan tersebut nantinya mencakup aturan-aturan terkait tapi tidak terbatas pada eksportir terdaftar, ketentuan DMO dan turunannya serta mekanisme pengawasan dengan melibatkan aparat penegak hukum.

Ke depannya, pelaksanaan ekspor oleh produsen akan dilakukan pengawasan secara ketat dan terintegrasi bersama Bea Cukai, Satgas Pangan Polri, kementerian/lembaga, Pemda, dan melibatkan Kejaksaan Agung RI.

Pembukaan keran ekspor CPO dan produk turunannya ini didasarkan atas pengecekan di lapangan dan laporan sejumlah kementerian terkait dengan penurunan harga minyak goreng dan penambahan pasokan.

Salah satu pertimbangan Presiden Jokowi membuka keran ekspor komoditas tersebut adalah kondisi di lapangan yang menunjukkan harga minyak goreng curah penurunan, meski belum mencapai HET Rp14.000 per liter.

Jokowi mengklaim terdapat penurunan harga minyak goreng secara nasional. Pada april sebelum pelarangan ekspor, harga rata rata nasional minyak goreng curah Rp19.800 dan setelah adanya pelarangan ekspor harga rerata Rp17.200 hingga Rp17.600. 

Tak hanya dari segi harga, pasokan minyak goreng pun diklaim terpantau meningkat sejak adanya larangan ekspor. Adapun kebutuhan minyak goreng curah dalam negeri per bulannya sebanyak 194,634 ton. Sejauh ini, pelarangan ekspor berhasil meningkatkan jumlah pasokan minyak goreng curah yang pada April 2022 tercatat sebesar 211.638,65 ton per bulan atau 108,74 persen dari jumlah kebutuhan. 

Artinya, jumlah tersebut sudah melebihi kebutuhan bulanan nasional. Sebelum dilakukan pelarangan ekspor, pada Maret 2022 pasokan minyak goreng curah dalam negeri hanya sebesar 64.626,52 ton atau 33,2 persen dari kebutuhan per bulan. Menurutnya, penambahan pasokan dan penurunan harga merupakan minyak goreng curah merupakan usaha bersama, baik dari pemerintah, BUMN, maupun swasta.


Jokowi tak menampik memang ada beberapa daerah harga minyak gorengnya masih relatif tinggi. Namun diyakini dalam beberapa minggu ke depan, harga minyak goreng curah akan semakin terjangkau menuju harga yang ditentukan karena ketersediaan makin berlimpah. 

“Sejak kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng diterapkan, pemerintah terus memantau dan mendorong berbagai langkah untuk memastikan ketersediaan minyak goreng dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan pengecekan di lapangan dan laporan yang saya terima, alhamdulillah pasokan minyak goreng terus bertambah. Oleh karena kondisi pasokan dan harga minyak goreng, serta mempertimbangkan adanya 17 juta tenaga di industri sawit, baik petani, pekerja, dan tenaga pendukung lainnya, saya memutuskan ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin 23 Mei 2022,” tuturnya. 

Secara kelembagaan, pemerintah juga akan melakukan pembenahan prosedur dan regulasi di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) agar terus disederhanakan dan dipermudah agar lebih adaptif dan solutif menghadapi dinamika pasokan dan harga minyak dalam negeri, sehingga masyarakat dapat dilindungi dan dipenuhi kebutuhannya.

Di sisi lain, mengenai dugaan adanya pelanggaran dan penyelewengan dalam distribusi dan produksi minyak goreng, Jokowi telah memerintahkan aparat hukum untuk terus melakukan penyelidikan dan memproses hukum para pelakunya. 

“Saya tidak mau ada yang bermain-main, yang dampaknya mempersulit rakyat, merugikan rakyat,” tegasnya. 

Untuk menjamin ketersediaan volume bahan baku minyak goreng, pemerintah akan menerbitkan kembali pengaturan pasokan pengendalian harga. Secara teknis, pengendalian harga akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Perdagangan.

Para produsen pun juga diminta untuk mengikuti aturan mengenai pembelian TBS di tingkat petani dengan harga yang wajar. Untuk menjamin pembelian TBS dari petani dengan harga yang wajar ini dilakukan pengaturan yang melibatkan pemerintah daerah dan tentu bagi para perusahaan ini diharap agar bisa membeli CPO ataupun perusahaan CPO membeli TBS dari petani pada tingkat harga yang wajar.  

Data Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mencatat per Selasa (17/5/2022), harga TBS rata-rata Rp600 hingga Rp1.200 per kilogram. Jauh dari harga yang ditetapkan Dinas Perkebunan, yakni Rp3.900 per kilogram.

Kondisi ini terjadi sejak larangan ekspor minyak goreng dan CPO pertama kali diumumkan pada 22 April 2022. Padahal, sebelum pemerintah resmi menerapkan pelarangan CPO dan produk turunannya pada 28 April 2022 pun harga TBS sudah anjlok hingga 60 persen.

Dalam 26 hari, harga sudah anjlok hingga 70 persen hingga membuat para petani melayangkan protes dan meminta larangan ekspor dicabut. Sementara itu, batas atas pungutan ekspor dan bea keluar CPO naik ke angka US$75 per ton, dari harga US$375 per ton.

Ketua Umum Apkasindo Gulat Manurung menuturkan diumumkannya keran ekspor yang mulai dibuka pada Senin mendatang, harga TBS hari ini sudah bergerak naik. Pabrik sudah bergairah karena sudah ada kepastian cabut larangan ekspor.

Adapun pada Kamis (19/5/2022) terpantau harga TBS petani di 22 provinsi rata-rata mengalami kenaikan Rp59 per kilogram untuk petani swadaya dibandingkan hari sebelumnya. Sementara inti-plasma, pada periode yang sama harga TBS naik Rp566 per kilogram.

“TBS petani swadaya pada 18 Mei masih minus, tetapi pada 19 Mei sudah mulai surplus, meskipun tipis, yakni Rp59/kg. Tidak demikian dangan TBS petani yang bermitra, sejak 18 Mei sudah surplus, di mana tanggal 16 dan 17 Mei minus,” katanya. 

Sementara per Jumat (20/5/2022), harga TBS di Riau terpantau naik dibandingkan kemarin, yakni dari harga Rp2.200 per kilogram menjadi Rp2.400 per kilogram untuk petani swadaya. Hal serupa juga terjadi di wilayah Sulawesi Barat, harga TBS untuk petani swadaya naik dari Rp1.900 per kilogram menjadi Rp2.200 per kilogram.

Meski demikian, harga tersebut masih belum sesuai dengan aturan Dinas Perkebunan wilayah setempat. Sebut saja di wilayah Riau harga yang ditetapkan Disbun adalah Rp2.947 per kilogram, sedangkan di Sulawesi Barat yaitu Rp2.750 per kilogram.

“Iya [rata-rata] turun 35 persen untuk [petani] swadaya dibanding harga Disbun. Petani bermitra turunnya 22 persen,” ucapnya.

Petani sawit berterima kasih kepada Jokowi yang telah menyatakan akan membuka kembali keran ekspor minyak goreng dan bahan bakunya, yakni CPO sehingga TBS dari petani dapat terserap atau tidak busuk.


Saat ini dari 1.118 pabrik sawit se-Indonesia paling tidak 25 persen telah menghentikan pembelian TBS sawit petani. Ini terjadi setelah harga TBS petani sudah anjlok 40 persen hingga 70 persen dari harga penetapan dinas perkebunan dan ini terjadi secara merata sejak larangan ekspor 28 April lalu.

Alhasil, petani menanggung beban berat akibat pelarangan tersebut. Keputusan Jokowi yang baru diumumkan ini menjadi oksigen bagi para petani untuk melakukan kegiatannya secara normal kembali, serta perusahaan yang dapat kembali mengalirkan CPO ke negara importir. 

Sejak pelarangan ekspor diumumkan pada 22 April 2022, petani sawit telah mengalami kerugian hingga Rp15 triliun per 18 Mei 2022. Banyak TBS yang rusak karena tidak dipanen dan membusuk di kebun akibat perusahaan kelapa sawit sudah tidak dapat menampung CPO karena tangki-tangki sudah penuh.

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menyambut gembira atas keputusan tersebut. Sekretaris Jenderal SPKS Mansuetus Darto mengucapkan rasa terima kasih sehingga petani dapat berkegiatan seperti normal lagi.

“Terima kasih kepada bapak presiden yang sudah membuka kembali larangan ekspor minyak sawit. Kami mengapresiasi atas pernyataan bapak presiden untuk pencabutan larangan ini sehingga para petani sawit di daerah bisa kembali normal seperti semula dan roda ekonomi petani sawit lebih baik kembali,” ujarnya.

Para petani mengaku mendukung kebijakan Jokowi dan telah memaklumi kebijakan sebelumnya.

SPKS berharap akan ada konsistensi dari kementerian terkait seperti Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Pertanian untuk mengubah tata kelola sawit Indonesia serta memperbaiki tata kelola BPDPKS yang selama ini hanya berpihak kepada segolongan orang tertentu.


Pengusaha Menunggu

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono meyakini dengan pembukaan kembali jalan yang ditunggu ini, jumlah ekspor akan kembali naik karena memang banyak negara pengimpor minyak sawit yang membutuhkan CPO tersebut. Ekspor yang sudah dapat dilakukan pada Senin mendatang ini akan melakukan koordinasi dengan negara importir terkait pengiriman barang. Kapal-kapal yang biasa mengangkut minyak goreng dan CPO perlu persiapan untuk melakukan pemberangkatan barang.

“Tergantung dengan kesiapan kapal, sebab kemarin sempat terhenti dengan larangan. Eksportir akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dgn importir utamanya masalah pengangkutan yang tidak bisa dadakan,” katanya.

Saat ini, Gapki tengah bersiap dan berkoordinasi dengan negara importir selagi menunggu aturan pasti terkait DMO dan DPO yang akan keluar. Kebijakan DMO dan DPO yang berlaku sebelumnya dinilai tidak berjalan dengan lancar karena tidak semua pabrik minyak goreng melakukan ekspor. 

DMO merupakan batas wajib pasok yang mengharuskan produsen minyak sawit untuk memenuhi stok dalam negeri sesuai ketentuan. Aturan terakhir, pengusaha yang akan melakukan ekspor harus memenuhi kewajiban DMO 30 persen, artinya produsen CPO wajib memasok 30 persen produksinya untuk kebutuhan dalam negeri.

Senada dengan Eddy, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat sinaga juga menyampaikan masih menunggu kebijakan dari pemerintah, khususnya berasal dari Kemendag.

“Tergantung model DMO DPO ini apakah sama dengan model yang dipakai di bulan Februari lalu atau ada modifikasinya. Jadi lebih baik lihat dahulu tertulisnya itu DMO DPO apa,” tuturnya. 

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal berpendapat kembali berlakunya kebijakan DMO dan DPO ini dapat efektif asalkan pemerintah membenahi tata kelola distribusi di hilir. Hal ini karena permasalahan utama berada di distribusi dari produsen minyak goreng ke konsumen. 

“Apakah efektif, belum tentu, karena akar masalah itu distribusi dari produsen ke konsumen. Bisa efektif dengan syarat kalau membenahi tata kelola distribusi di hilir dilakukan,” katanya.

Menurutnya, pengusaha dapat sedikit girang dengan pernyataan Presiden Jokowi yang akan mencabut larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya. Namun saat ini memang pengusaha tetap harus menunggu aturan lengkap yang akan dikeluarkan Kementerian Perdagangan untuk dapat melakukan ekspor. Tentunya, pembukaan pintu ekspor tersebut tentunya memiliki syarat DMO dan DPO serta restriksi, yakni pungutan yang bersifat progresif.   

“Sekarang sudah ada penangkapan oknum-oknum bottleneck dalam penyaluran subsidi migor. Pemerintah berencana untuk distribusi khusus untuk masyarakat kelas bawah, ini salah satu langkah baik jangka pendek yang dilakukan, tinggal bagaimana nanti implementasinya,” ucap Faisal.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bima Yudhistira menyarankan setelah membuka keran ekspor minyak goreng dan CPO ini terdapat sejumlah langkah yang bisa diambil pemerintah. Pertama, menugaskan dan memberi kewenangan kepada Bulog untuk mengambil alih setidaknya 40 dari total distribusi minyak goreng.

“Selama ini, mekanisme pasar gagal mengatur marjin yang dinikmati para distributor minyak goreng. Bulog nantinya membeli dari produsen minyak goreng dengan harga wajar, dan melakukan operasi pasar atau menjual sampai ke pasar tradisional,” ujarnya.

Lalu, menghapus kebijakan subsidi ke minyak goreng curah, dan diganti dengan minyak goreng kemasan sederhana. Sebab, pengawasan minyak goreng kemasan dinilai jauh lebih mudah dibandingkan dengan minyak curah.

"Selain itu, perlu dilakukan revisi target biodisel karena harus fokuskan terlebih dahulu pemenuhan minyak goreng dalam negeri," tuturnya. (Annasa Rizki Kamalina/Rahman Fauzan/Fitri Sartina Dewi)

Editor: Yanita Petriella
company-logo

Lanjutkan Membaca

Keran Ekspor Migor Dibuka, Selamat Datang Kembali Jurus DMO

Dengan paket langganan dibawah ini :

Tidak memerlukan komitmen. Batalkan kapan saja.

Penawaran terbatas. Ini adalah penawaran untuk Langganan Akses Digital Dasar. Metode pembayaran Anda secara otomatis akan ditagih di muka setiap empat minggu. Anda akan dikenai tarif penawaran perkenalan setiap empat minggu untuk periode perkenalan selama satu tahun, dan setelah itu akan dikenakan tarif standar setiap empat minggu hingga Anda membatalkan. Semua langganan diperpanjang secara otomatis. Anda bisa membatalkannya kapan saja. Pembatalan mulai berlaku pada awal siklus penagihan Anda berikutnya. Langganan Akses Digital Dasar tidak termasuk edisi. Pembatasan dan pajak lain mungkin berlaku. Penawaran dan harga dapat berubah tanpa pemberitahuan.

Copyright © Bisnis Indonesia Butuh Bantuan ?FAQ