,Kemlu.jpg)
Bisnis, JAKARTA - Kehadiran Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian ke Indonesia ternyata tak hanya menghasilkan kesepatan di bidang pertahanan. Sejumlah kesepakatan lain dicapai Indonesia dan Prancis dan dituangkan dalam rencana aksi atau plan of action.
Menurut Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, Rabu (24/11/2021), Indonesia dan Prancis telah menandatangani Plan of Action for the Deepening of Strategic Partnership between Indonesia-France for the Period of 2022-2027.
"Beberapa prioritas dalam rencana aksi tersebut antara lain kerja sama di sektor kesehatan, pertahanan, perubahan iklim, energi dan maritim," ujar Menlu Retno saat memberikan keterangan kepada media secara virtual bersama Menlu Le Drian.
Prancis adalah salah satu mitra penting Indonesia di Eropa. Prancis merupakan mitra dagang kelima terbesar dari Eropa dan investor terbesar kedua dari Benua Biru tersebut.
Baca Juga: Menhan Prabowo Bertemu Menlu Prancis, Bahas Kemitraan Pertahanan
Tahun ini merupakan tahun kesepuluh kemitraan strategis Indonesia-Prancis. Tahun depan, Indonesia-Prancis berencana melakukan dialog maritim yang pertama kalinya.
Kerja sama kesehatan akan dilanjutkan dengan memperkuat arsitektur kesiapan dunia dalam menghadapi pandemi yang akan datang.
"Untuk vaksin, Indonesia menyampaikan apresiasi rencana tambahan dukungan vaksin sebesar 1 juta dosis dari Prancis. Sebelumnya Perancis telah memberikan dukungan 3.8 juta dosis vaksin AstraZeneca kepada Indonesia," ujar Menlu Retno.
Indonesia-Prancis juga sepakat untuk mengintensifkan komunikasi, khususnya pada tahun depan. Hal itu seiring dengan peran Indonesia yang akan memegang presidensi G20 dan Prancis memegang presidensi Dewan Uni Eropa pada paruh pertama 2022.
"Oleh karena itu, kami sepakat untuk mengintensifkan komunikasi terhadap beberapa isu, baik yang terkait dengan G20 maupun isu yang terkait dengan Uni Eropa," ujar Menlu Retno.
Dia juga menegaskan harapan Indonesia agar perundingan Indonesia-EU CEPA mencapai kemajuan penting semasa presidensi Prancis di UE.
Terkait hubungan perdagangan kedua negara, Menlu Indonesia dan Menlu Prancis juga membahas pentingnya perdagangan yang adil, terbuka dan nondiskriminatif.
"Perdagangan yang adil, terbuka dan nondiskriminatif akan berkontribusi banyak bagi pemulihan ekonomi," ujar Menlu Retno.
Dia menambahkan, perdagangan yang adil, terbuka dan nondiskriminatif akan sangat membantu pencapaian target SDGs yang menyisakan waktu 9 tahun lagi.
"Saya menekankan agar berbagai kebijakan ekonomi hijau ditempatkan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Hanya dengan demikian sustainbility yang sesungguhnya akan dapat tercapai. Selain itu kita juga harus mencegah penyalahgunaan isu lingkungan sebagai hambatan bagi perdagangan," tambah Retno.
Percepatan transisi energi juga termasuk yang dibicarakan kedua menlu. "Saya jelaskan bahwa transisi energi merupakan salah satu prioritas presidensi G20 Indonesia. Transisi energi bukan merupakan opsi, namun merupakan sebuah keniscayaan." ujar Retno.
Baca Juga: Mengetuk Prancis, Kanada, dan Banyak Negara dengan Batok Kelapa
Dia menegaskan kolaborasi diperlukan untuk mendukung proses transisi tersebut, antara lain melalui investasi dan transfer teknologi.
"Dalam kaitan ini, saya sangat mengapresiasi komitmen Prancis untuk mendukung pendanaan bagi proyek transisi energi di Indonesia sebesar 500 juta Euro. Komitmen ini akan ditandatangai hari ini antara Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, PT PLN, dan Agen Pembangunan Prancis atau
AFD," ujar Retno.
Terkait peningkatan kerja sama pertahanan, Menlu Retno mengulangi apa yang disampaikan Presiden Jokowi kepada Presiden Macron pada bulan Oktober di Roma. Indonesia menekankan pentingnya alih teknologi joint development and production dalam kerja sama pertahanan.
"Kita juga membahas penguatan mekanisme pertemuan bilateral kedua negara dengan melibatkan bidang pertahanan, dan kita sepakat untuk memulai pertemuan atau mekanisme 2+2 Meeting mulai tahun depan," ujar Menlu Retno.
Terkait isu kawasan dan dunia, kedua menlu membahas isu Indo-Pasifik, multilateralisme, dan perkembangan situasi di Myanmar.
"Kita tahu bahwa untuk isu multilateralisme, upaya memperkuat multilateralisme ini sejalan dengan inisiatif yang dikeluarkan oleh Prancis dan Jerman di PBB di mana Indonesia ikut di dalamnya, yaitu Alliance for Multilateralism," urai Menlu Retno.
Selain itu, Indonesia dan Prancis merupakan bagian dari inisiatif multilateral di bidang kesehatan Foreign Policy and Global Health (FPGH).