Kesulitan Bappenas Turunkan Kemiskinan Ekstrem

Kementerian PPN/Bappenas mengakui kesulitan mengakomodasi target Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengentaskan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen. Malah, Kementerian pimpinan Suharso Monoarfa ini meminta anggaran tambahan.

Rinaldi Azka

19 Jun 2023 - 19.30
A-
A+
Kesulitan Bappenas Turunkan Kemiskinan Ekstrem

Angka kemiskinan ekstrem agaknya masih sulit dientaskan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo./Bisnis

Bisnis, JAKARTA – Keinginan Presiden Joko Widodo mengentaskan kemiskinan ekstrem di akhir masa jabatannya sudah didahului nada pesimistis menterinya. Malah, ada permohonan anggaran tambahan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa memaparkan tugas yang berat untuk merealisasikan target Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk turunkan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2024. 

Suharso Monoarfa mengatakan bahwa akurasi data penerima terkait kemiskinan ekstrem tersebut bahkan cenderung menurun. 

“Deviasi target terjadi mulai 2021, karena adanya pandemi Covid meskipun tingkat kemiskinan terus menurun, masih berat untuk mencapai target ini akurasi data masih rendah bahkan menurun,” ungkapnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR, Senin (19/6/2023). 

Bahkan, pada 2020 akurasi data penerima program bantuan untuk masyarakat miskin ekstrem sebesar 48 persen, pada 2021 sebesar 43 persen, dan pada tahun lalu sebesar 41 persen. 


Untuk itu, diperlukan tiga syarat utama, yaitu memutakhirkan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) melalui suksesnya Registrasi Sosial dan Ekonomi (Regsosek) oleh Badan Pusat Statistik (BPS), serta integrasi progam lintas K/L. 

Berdasarkan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) Tahun 2024, disebutkan bahwa terdapat 14 provinsi yang masih mengalami kenaikan jumlah penduduk kemiskinan ekstrem pada 2022.

Tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi yaitu di Papua, mencapai 10,92 persen dan di Papua Barat sebesar 8,35 persen. Adapun, per September 2022 BPS menyebut kemiskinan ekstrem sudah turun menjadi 1,74 persen dari periode Maret 2022 yang mencapai 2,04 persen. 

Baca Juga : Strategi Kerek PPN dan Rumah Subsidi  

Penyaluran bantuan untuk penduduk miskin ekstrem pun masih belum tepat sasaran. Kementerian Keuangan mencatat rumah tangga miskin yang mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) desa masih kurang dari 20 persen. Di sisi lain, terdapat rumah tangga tidak miskin yang mendapatkan BLT desa.  

Sementara itu, sebagai upaya penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2024, pemerintah telah menyusun tiga strategi utama, yaitu pengurangan beban pengeluaran kelompok miskin ekstrem, peningkatan pendapatan kelompok miskin ekstrem, dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan.

Baca Juga : Loyalitas Investor Korea Selatan Suntik Dana Bank di Indonesia 

Minta Tambahan Anggaran

Dalam rapat tersebut, Suharso malah meminta tambahan anggaran dari APBN sebesar Rp300 miliar untuk periode 2024.

Sebagai informasi, pagu indikatif Bappenas dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tercatat sebesar Rp2,1 triliun. 

“Usulan tambahan anggaran, pertama pengembagnan evaluasi kontribusi K/L terhadap kinerja pembangunan nasional sebesar Rp50 miliar,” ungkapnya. 

Keperluan lain adanya tambahan anggaran, yaitu untuk penguatan pengendalian perencanaan dan pelaksanaan rencana meliputi manajemen risiko perencanaan dan penguatan pengendalian perencanaan wilayah dengan nilai Rp150 miliar.  

Terakhir, tambahan anggaran akan digunakan untuk penguatan kapasitas SDM perencana dalam mengawal pencapaian sasaran Indonesia Emas 2045 dengan nilai Rp100 miliar. 

“Karena ada 40 kab/kota yang diminta oleh presiden untuk diselesaikan masterplan di tahun yang akan datang,” tambahnya. 

Sementara dalam pagu indikatif yang telah dialokasikan sebesar Rp2,1 triliun, akan digunakan untuk program dukungan manajemen (dukman) senilai Rp614,84 miliar dan program perencanaan pembangunan nasional sebesar Rp1,49 triliun.

Baca Juga : Menjaga Daya Tarik “Warung” SBN dan Saham Indonesia 

Salah satu program prioritas yaitu dalam Deputi bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp246,8 miliar dengan kegiatan prioritas yaitu penyusunan sasaran makro ekonomi.

Selain itu, juga agenda transformasi ekonomi Indonesia dengan pembuatan master plan yang akan rampung pada 2024. Penguatan ekosistem kedirgantaraan, yaitu penuntasan prototype N219 amphibi menuju komersialisasi.

Adapun, belum disepakati tambahan anggaran tersebut dan DPR meminta Suharso untuk mempertajam usulan program yang terkait dalam menuntuaskan RPJMN 2020-2024.

Tahun lalu, Bappenas juga meminta tambahan anggaran untuk 2023 senilai Rp400 miliar, sehingga total pagu menjadi Rp1,89 triliun. (Annasa Rizki Kamalina)


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Rinaldi Azka

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.