Kiat Dorong Penggunaan Produk Dalam Negeri Belanja Pemerintah

LKPP telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan pengelolaan anggaran pemerintah terkait pembelian produk dalam negeri dan produk usaha mikro, kecil, koperasi.

Yanita Petriella

5 Agt 2023 - 14.54
A-
A+
Kiat Dorong Penggunaan Produk Dalam Negeri Belanja Pemerintah

pengadaan barang dan jasa digital. /istimewa

Bisnis, JAKARTA – Berbagai upaya dilakukan untuk mewujudkan kolaborasi berbagai pihak untuk menggalakkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) melalui belanja pemerintah dengan tujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi negara. 

Salah satunya dengan digelarnya Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) tahap VI pada 3 Agustus hingga 5 Agustus 2023. Fokus utama kegiatan ini adalah meningkatkan belanja PDN dan mendukung produksi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi (UMK-Koperasi), dengan tujuan besar memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menuju kemandirian bangsa. 

Sejalan dengan arahan Presiden Nomor 2 Tahun 2022, para pelaku usaha nasional yang menghasilkan produk dan layanan berkualitas dan kompetitif diimbau untuk terus mendorong pertumbuhan bisnis mereka dengan memanfaatkan iklim belanja yang kondusif di lingkungan instansi pemerintah, lembaga, BUMN/BUMD menggunakan APBN dan APBD.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi mengatakan LKPP telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan pengelolaan anggaran pemerintah terkait pembelian produk dalam negeri dan produk usaha mikro, kecil, koperasi.

Salah satunya dengan bersinergi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM RI, serta Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) melalui kegiatan temu bisnis ICEF 2023.
 
“Kegiatan ini menyasar hampir Rp800 triliun anggaran pemerintah yang belum ditransaksikan. Dari rencana umum pengadaan sekitar Rp1.100 triliun, transaksinya baru sekitar Rp387 triliun,” ujarnya dalam keterangan resmi dikutip Sabtu (5/8/2023). 

Menurutnya, semakin banyak penyedia yang bergabung dalam toko dalam jaringan (daring) dan e-katalog yang menyediakan produk dalam negeri, tentunya akan menciptakan pasar yang semakin kompetitif.

Terlebih Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga berkomitmen kuat, dengan menetapkan target pembelian produk dalam negeri hingga 95 persen dari pagu anggaran barang/jasa harus berupa PDN. 

“Komitmen dan semangat bersama seluruh pihak dalam menyerukan penggunaan produk dalam negeri melalui pemanfaatan belanja APBN/APBD  diharapkan dapat membuka peluang usaha seluas-luasnya, juga membuka kesempatan penambahan tenaga kerja, dan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa dan negara,” tutur Hendrar. 

Baca Juga: Jurus Pemprov Jatim Genjot Pengadaan Barang & Jasa Digital

CEO & Founder Mbizmarket Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan menuturkan dengan bertransaksi di Mbizmarket, pejabat pengadaan pemerintah dengan mudah dapat mencari produk dalam negeri dan mengetahui prosentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), 

Terkait dengan laporan, pejabat pemerintah yang membutuhkan juga dapat dengan mudah memperoleh laporan belanja PDN dan TKDN, dalam bentuk laporan akumulasi jumlah barang dan nilai, termasuk prosentasenya,” ucapnya. 

Dengan transformasi digital sistem pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya melalui marketplace mitra toko daring LKPP, kini transaksi pengadaan bisa dilakukan dengan lebih transparan. 

“Hanya dengan klik melalui Mbizmarket, mitra Toko Daring LKPP, APBN/APBD diharapkan dapat dibelanjakan secara efisien, cepat dan tepat melalui penyedia usaha mikro kecil (UMK) yang telah bergabung di platform. Mbizmarket hadir sebagai exhibitor di hall A booth A67 dalam kegiatan ICEF 2023 sebagai bentuk komitmen dalam mendukung upaya LKPP untuk menggalakkan penggunaan PDN,” tutur Ryn.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Yanita Petriella

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.