Free

Kiat Prabowo Capai Misi Muskil Kejar Target Rasio Pajak

Bappenas telah menetapkan kerangka ekonomi makro (KEM) untuk tahun pertama pemerintahan baru presiden terpilih Prabowo Subianto, termasuk tax ratio.

Annasa Rizki Kamalina

22 Apr 2024 - 18.32
A-
A+
Kiat Prabowo Capai Misi Muskil Kejar Target Rasio Pajak

Prabowo Subianto. Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis, JAKARTA – Tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto akan dihadapi salah satu misi sulit. Rasio pajak ditarget capai di atas 11%. Sesuatu hal yang tak pernah dicapai pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Hal itu terungkap melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenasyang menargetkan rasio pendapatan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) atau tax ratio (rasio pajak) sebesar 11,2—12% pada 2025. 

Dalam dokumen rancangan awal rencana kerja pemerintah (RKP) 2025, Bappenas telah menetapkan kerangka ekonomi makro (KEM) untuk tahun pertama pemerintahan baru presiden terpilih Prabowo Subianto, termasuk tax ratio.

Target tersebut cukup tinggi bila dibandingkan dengan realisasi 2023 yang sebesar 10,21% dan target tahun ini berada pada kisaran 10,2%. 

Baca juga: Simalakama Penerimaan Tumbuh, Daya Beli Lumpuh

Bappenas mencatat untuk mencapai target hingga 12%, pemerintah akan melakukan optimalisasi pendapatan negara yang diarahkan kepada upaya perbaikan administrasi dan pemungutan pajak yang lebih efektif 

Optimalisasi tersebut sebagaimana tercantum dalam amanat Undang-Undang No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Setidaknya terdapat lima cara pemerintah untuk mewujudkan rasio pajak yang lebih tinggi terhadap PDB, termasuk di dalamnya salah satu program milik Prabowo – Gibran untuk membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN). 

Pertama, pembenahan kelembagaan perpajakan melalui pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara untuk meningkatkan tax ratio sehingga APBN dapat menyediakan ruang belanja yang memadai bagi pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

 

 

Kedua, percepatan implementasi core tax system dengan mengoptimalkan pengelolaan data yang berbasis risiko dan interoperabilitas data. Ketiga, mendorong sistem perpajakan lebih compatible dengan struktur perekonomian. 

Keempat, penguatan kegiatan ekstensifikasi pajak dan pengawasan atas wajib pajak high wealth individual, penegakan hukum yang berkeadilan melalui optimalisasi pengungkapan ketidakbenaran perbuatan dan pemanfaatan kegiatan digital forensic.

 Kelima, penajaman tax incentive tepat sasaran untuk mendorong sektor prioritas seperti pertanian, manufakur, pariwisata, dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). 

Target Prabowo

Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki ambisi untuk menaikkan rasio pajak ke level negara peers, yakni Thailand, yang saat ini berada di level 16,4%. 

Per 2023, tax ratio Indonesia tercatat berada di level 10,21%. Masih di bawah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 tax ratio dipatok sebesar 10,7%-12,3% terhadap PDB.  

Baca juga: Pemerintah Patok Rasio Pajak hingga 12% pada Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo

"Rasio pajak Indonesia bisa jauh lebih baik, sekarang tax ratio Indonesia sekitar 10%, tetapi tetangga kita Malaysia, Thailand, Vietnam, Kamboja sekitar 16-18%, masih ada ruang untuk perbaikan," tutur Prabowo di acara Mandiri Investment Forum (MIF) 2024, Selasa (5/3/2024). 

Menurut Prabowo, salah satu upaya yang bakal dilakukan dirinya adalah melakukan efisiensi dalam pengelolaan anggaran dan menaikkan rasio pajak.

"Tenang saja, saya rasa itu bisa dilakukan dari 10% kita bisa naikkan menjadi 16% seperti Thailand. Kalau sekarang US$1.500 miliar dari GDP, jika naik ke 16% maka meningkat signifikan menjadi US$1.900 miliar," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Jaffry Prabu Prakoso
Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.