Kinerja Penyitaan Aset eks-BLBI, Negara Kalah Lawan Obligor?

Hingga 31 Maret 2022 total aset obligor dan debitur Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang telah disita Satgas BLBI baru mencapai Rp19,16 triliun.

Saeno
Apr 23, 2022 - 7:48 AM
A-
A+
Kinerja Penyitaan Aset eks-BLBI, Negara Kalah Lawan Obligor?

Ilustrasi - Warga melintas di dekat pelang pengaman yang di pasang satgas untuk menguasai aset tanah eks BLBI di Karet Tengsin. Satuan Tugas (Satgas) BLBI telah menyita tanah seluas 26.928,9 m2 milik eks debitur Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) PT Sinar Bonana Jaya eks Bank Yakin Makmur (YAMA) di Karet Tengsin, Jakarta Pusat./Bisnis-Suselo Jati

Bisnis, JAKARTA – Realisasi penyitaan aset obligor eks-BLBI masih jauh dari target yang diharapkan. Hingga 31 Maret 2022 total aset obligor dan debitur Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang telah disita Satgas BLBI baru mencapai Rp19,16 triliun. Masih rendahnya capaian aset yang telah disita dibandingkan target Rp110 triliun menimbulkan pertanyaan soal efektivitas kerja penyitaan.

Kementerian Keuangan mencatat total aset obligor dan debitur Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang telah disita Satgas BLBI mencapai Rp19,16 triliun per 31 Maret 2022. 

“Hasil Satgas BLBI per 31 Maret 2022, maka kita melihat dalam bentuk uang tunai yang disetorkan ke kas negara nilainya adalah Rp371,29 miliar,” kata Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara DJKN Kementerian Keuangan Purnama T Sianturi dalam acara Bincang DJKN, Jumat (22/4/2022). 


Ilustrasi-Aksi unjuk rasa terkait BLBI/Antara


Selain uang tunai, hasil aset sitaan berupa barang jaminan atau harta kekayaan lain yang mencapai Rp12,25 triliun. Sedangkan sitaan berupa aset properti tercatat mencapai Rp5,38 triliun dengan luas tanah sebesar 19,12 juta meter persegi. 

Aset yang disita Satgas dalam bentuk penetapan status penggunaan untuk Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah mencapai Rp1,14 triliun. 

Purnama menyampaikan, berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021, nilai aset eks-BLBI diperkirakan mencapai Rp110,45 triliun. 

Aset tersebut terdiri atas aset kredit eks BPPN/PPA dan piutang Bank Dalam Likuidasi (BDL) sebesar Rp101,8 triliun, aset properti senilai Rp8,06 triliun, dan aset surat berharga senilai Rp489,4 miliar. 

Selain itu, terdapat aset saham Rp77,9 miliar. aset inventaris Rp8,47 miliar, dan aset nostro (aset berupa saldo rekening giro Bank Asal, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing di Bank Indonesia dan/atau bank lain) senilai Rp5,2 miliar. 

Kerja satgas untuk mengetahui keberadaan obligor BLBI rupanya tak selamanya mudah.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut ada seorang buronan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang sulit terdeteksi karena sering berpindah-pindah. 

Purnama mengatakan hal itu merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian aset BLBI.


Saat ini ada 46 obligor/debitur yang tengah ditangani Satgas BLBI. Sebanyak 35 di antaranya berada di dalam negeri, sementara 11 obligor/debitur diketahui berada di luar negeri. 

 “Ternyata ada yang di luar negeri 11, 35 di dalam negeri, di dalam negeri juga ada yang kita belum tahu keberadaannya,” kata Purnama. 

Purnama menyampaikan, kebanyakan obligor/debitur yang berdomisili di luar negeri tersebut diketahui berada di Singapura. 

“Ada 1 orang yang berpindah-pindah, tapi semuanya dari yang 11 tadi, 10 ada di Singapura,” kata dia. 

Purnama mengatakan, pemerintah bersama otoritas terkait akan terus bersinergi untuk mencari obligor/debitur yang tidak diketahui keberadaannya tersebut. 

Moral Hazard

Masalah lain yang sempat dihadapi terkait penyitaan aset obligor adalah adanya penyelewengan (moral hazard) di kalangan DJKN.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD pernah menyebut adanya oknum dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang ditahan lantaran memalsukan surat tanah terkait aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). 

"Mereka melakukan sebelum terbentuknya satgas, setelah BLBI terbentuk dibuka semua dokumennya, ternyata ada yang berubah, ditangkap orangnya," kata Mahfud seperti diberitakan Bisnis.com, Senin (14/1/2022). 

Mahfud menjelaskan Satgas saat ini terus berupaya menginventaris dan menelusuri semua aset BLBI. 

Menurutnya langkah tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan proses pemulihan hak negara yang ditargetkan senilai Rp110 triliun. 

Mahfud menjelaskan, selain aset yang sebelumnya telah disita oleh negara, pihaknya terus mengejar aset-aset lain yang masih dikuasai oleh obligor atau pihak lainnya. 

"Kami akan berupaya semaksimal mungkin, nanti akan ada lagi yang menaruh jaminan setelah diselidiki ternyata jaminannya laut," jelasnya. 

Bareskrim Polri telah menelisik kasus pemalsuan surat dan penjualan aset BLBI. Pihak Bareskrim memaparkan bahwa kasus yang ditangani Bareskrim adalah kasus pemalsuan dengan obyek surat DJKN. 

Surat itu disinyalir terkait dengan lepasnya sejumlah aset BLBI di Kabupaten dan Kota Bogor. Sementara itu, ringkasan Laporan Keuangan Transaksi Khusus Pemerintah Pusat - yang diperoleh Bisnis dari kalangan pemerintah - secara spesifik menunjukan aset-aset mana saja yang suratnya dipalsukan oleh jaringan mafia tanah. Mereka diduga berkolaborasi dengan pejabat di Kementerian Keuangan. 

Aset pertama yang telah berpindah tangan adalah tanah seluas 2.991.360 m2 atau 2.991 hektare di Desa Neglasari. 

Kedua, aset seluas 2.013.060 m2 di Cikopomayak, Kabupaten Bogor. 

Soal lahan di Cikopomayak, Satgas BLBI sebelumnya telah menyita lahan eks-BLBI seluas 5.004.429 m2. 

Ketiga, aset berupa lahan dan bangunan seluas 3.911 m2 di Kawasan Bogor Utara, Kota Bogor. Total kerugian negara menurut laporan keuangan tersebut senilai Rp52 miliar rupiah.

Bareskrim Polri telah menetapkan tiga orang sebagai tersangkaa kasus pemalsuan surat aset jaminan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di kawasan Bogor Utara, Bogor, Jawa Barat. Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi mengatakan dua dari tiga tersangka adalah bekas anak buah Mneteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 

Pelaku adalah bekas staf Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu dan mantan staf Badan Pertanahan Nasional (BPN). 

"Ada yang mantan staf DJKN, ada yang mantan staf BPN," kata Andi, dikutip Sabtu (19/3/2022). 

Andi mengatakan satu tersangka lainnya merupakan seorang makelar. Modus para tersangka adalah melakukan pemalsuan surat. Alhasil, surat tanah tersebut berpindah hak. 

"Kalau yang Bogor itu modusnya pemalsuan. Di depannya pemalsuan sehingga berpindah hak itu," katanya. 

Dugaan pemalsuan surat terkait lahan BLBI juga terjadi di Jasinga, Kabupaten Bogor.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban membenarkan adanya keterlibatan oknum tersebut. Rionald memaparkan kasus ini berawal dari adanya surat terkait aset BLBI yang dikeluarkan oleh pejabat Kemenkeu. Setelah ditelisik, pejabat tersebut tidak pernah mengeluarkan surat pelepasan aset BLBI. 

Merasa ada yang janggal, pihaknya kemudian melaporkan ke Bareskrim Polri. Kasus ini kemudian sampai ke Polres Bogor. 

"Ada pegawai muda kami yang terlibat pemalsuan surat," ujarnya di DPR, Rabu (26/1/2022). 

Di luar adanya oknum yang bermain, penting untuk dipastikan bahwa kerja satgas BLBI tidak kendor. Sebagai pelaksana di lapangan, satgas BLBI berkewajiban menepis dugaan bahwa pemerintah kalah menghadapi para obligor.

 

(Maria Elena/Edi Suwiknyo/ Setyo Aji Harjanto)

Editor: Saeno
company-logo

Lanjutkan Membaca

Kinerja Penyitaan Aset eks-BLBI, Negara Kalah Lawan Obligor?

Dengan paket langganan dibawah ini :

Tidak memerlukan komitmen. Batalkan kapan saja.

Penawaran terbatas. Ini adalah penawaran untuk Langganan Akses Digital Dasar. Metode pembayaran Anda secara otomatis akan ditagih di muka setiap empat minggu. Anda akan dikenai tarif penawaran perkenalan setiap empat minggu untuk periode perkenalan selama satu tahun, dan setelah itu akan dikenakan tarif standar setiap empat minggu hingga Anda membatalkan. Semua langganan diperpanjang secara otomatis. Anda bisa membatalkannya kapan saja. Pembatalan mulai berlaku pada awal siklus penagihan Anda berikutnya. Langganan Akses Digital Dasar tidak termasuk edisi. Pembatasan dan pajak lain mungkin berlaku. Penawaran dan harga dapat berubah tanpa pemberitahuan.

Copyright © Bisnis Indonesia Butuh Bantuan ?FAQ