Kisi-Kisi Regulasi Bank dari OJK Terbit pada 2024

Otoritas Jasa Keuangan sudah melakukan ancang-ancang penerbitan aturan baru bagi bank. OJK akan habiskan aturan-aturan yang menjadi mandat UU PPSK.

Fahmi Ahmad Burhan

2 Jan 2024 - 13.58
A-
A+
Kisi-Kisi Regulasi Bank dari OJK Terbit pada 2024

Nasabah bertransaksi di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Center, Jakarta. Bisnis/Abdurachman

Bisnis, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merilis sederet regulasi baru kepada sektor perbankan pada 2023. OJK pun tengah ancang-ancang menerbitkan sederet regulasi anyar bagi bank pada 2024.

Teranyar, OJK menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 21 tahun 2023 tentang Layanan Digital Oleh Bank Umum dan Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24/SEOJK.03/2023 tentang Penilaian Tingkat Maturitas Digital Bank Umum pada akhir 2023.

OJK menerbitkan aturan tersebut dengan tujuan meningkatkan kualitas pelaksanaan transformasi digital sektor perbankan seiring perubahan perilaku ekonomi masyarakat yang semakin ke arah daring atau online.

“Salah satu poin penting dari POJK Layanan Digital adalah untuk memberikan level of playing field yang sama kepada industri perbankan dalam pengembangan layanan digital,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam keterangan tertulis, Jumat (29/12/2023).

Baca juga: Peta Persaingan Aset Industri Perbankan Tak Kunjung Berimbang 

Sebelumnya, pada Juli 2023 OJK menerbitkan POJK Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Unit Usaha Syariah. Regulasi itu terbit sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) Pasal 68 mengenai ketentuan pemisahan unit usaha syariah (UUS), konsolidasi, dan sanksi.

Terdapat sejumlah ketentuan bagi bank yang akan menjalankan pemisahan atau spin off UUS menjadi bank umum syariah (BUS). Misalnya adalah bank yang memiliki UUS dengan share asset lebih dari 50 persen dan/atau total aset UUS mencapai lebih dari Rp50 triliun wajib untuk melakukan spin off.

Kemudian, OJK menerbitkan POJK Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum pada 14 September 2023. Di antara ketentuan dalam POJK itu adalah otoritas mengatur mengenai tebaran dividen emiten perbankan.

 

Logo Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

 

OJK juga mengatur batasan porsi kepemilikan saham milik direksi bank untuk menjaga independensi pengurus perbankan. Selain itu, POJK itu diterbitkan guna mengantisipasi agar pengurus bank tidak asal diutak-atik oleh pemegang saham.

Selain POJK, OJK juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 10/SEOJK.03/2023 tentang Produk Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

Selanjutnya, ada Surat Edaran Nomor 11/SEOJK.03/2023 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

Bocoran Aturan OJK yang Bakal Terbit pada 2024

Dian mengatakan pada 2024, pihaknya sudah melakukan ancang-ancang penerbitan aturan baru bagi bank. OJK akan habiskan aturan-aturan yang menjadi mandat UU PPSK.

"Prioritasnya misalnya terkait dengan transparansi tingkat suku bunga, kemudian terkait dengan digital resilien, dan lainnya," tuturnya.

Baca juga: Deretan Regulasi Bank dari OJK Terbit pada 2023, Ini Bocoran 2024

Selain itu, OJK pun menyiapkan peta jalan atau roadmap BPR pada awal 2024. Dalam roadmap tersebut, OJK akan mendorong adanya konsolidasi BPR.

Tujuan dari konsolidasi itu tak lain agar BPR semakin sedikit dan efisien. Dengan begitu, BPR yang beroperasi hanya BPR-BPR yang berkualitas. Dari 1.600 penyelenggara BPR saat ini, kemudian akan dikurangi menjadi hanya sekitar 1.000 untuk melayani nasabah di seluruh Indonesia.

"Kami upayakan dengan konsolidasi. Di satu lokasi itu persaingannya akan sehat. Ada indikator-indikator yang kita pakai supaya [BPR] cukup segini saja jumlahnya," ujar Dian.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Jaffry Prabu Prakoso

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.