Free

Knalpot Brong Dirazia, Omzet Muffler Aftermarket Rontok

Tingkat kebisingan kendaraan bermotor itu diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7 tahun 2009.

Redaksi

26 Feb 2024 - 20.12
A-
A+
Knalpot Brong Dirazia, Omzet Muffler Aftermarket Rontok

Ilustrasi - Ratusan knalpot 'brong' motor disita di Satlantas Polres Jombang, Jawa Timur, Senin (31/12/2018). - Foto ANTARA

Bisnis, JAKARTA – Produsen muffler aftermarket mengeluhkan penurunan omzet hingga 70% lantaran razia terhadap knalpot brong yang marak belakangan ini. Kementerian Koperasi dan UKM mengusulkan regulasi baru terkait produk exhaust.

Ketua Asosiasi Knalpot Seluruh Indonesia (AKSI) Asep Hendro menegaskan, dampak salah persepsi terkait knalpot brong mengakibatkan penjualan anggotanya anjlok drastis karena maraknya razia oleh aparat kepolisian.

"Kalau dalam waktu 2-3 bulan ini tidak ada tindak lanjut, usaha kami bisa gulung tikar. Dari 20 anggota kami saja sudah mempekerjakan 15.000 orang. Jadi mereka sangat perlu untuk dilindungi," kata Asep dalam diskusi AKSI di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Jumat (23/02/2024).

Asep Hendro menjelaskan, razia knalpot brong oleh aparat kepolisian mengakibatkan penjualan knalpotnya anjlok dratis. Hal ini, menurutnya, terjadi karena ada salah persepsi terkait dengan knalpot brong

Asep mengungkapkan, maraknya knalpot palsu juga memicu penurunan penjualan produknya. 

Dia berharap agar regulasi yang baru bisa lebih jelas dan mudah dipahami oleh aparat sehingga tidak terjadi lagi razia yang merugikan pelaku usaha. "Dengan tidak adanya aturan baru itu akan sangat berat bagi kami. Mudah-mudahan secepatnya dalam beberapa bulan ini bisa terealisasi.”

Baca Juga:

Start Lambat Penjualan Sepeda Motor 2024

Polisi Tidur di Jalur Cepat Pasar Sepeda Motor

Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman mengatakan, produsen UMKM yang sudah mengikuti ketentuan mengenai ambang batas, emisi,  merasa dirugikan terkait maraknya razia terhadap kendaraan dengan knalpot yang dinilai brong.

"Produsen knalpot aftermarket itu sudah mengikuti ketentuan mengenai ambang batas, emisi, dan lainnya. Nah, ini kita akan cari jalan keluar supaya aparat mudah memahami mana knalpot brong dan mana knalpot yang sesuai ketentuan," ujar Hanung

Hanung mengharapkan agar regulasi baru lebih memudahkan aparat kepolisian di lapangan untuk membedakan knalpot standar produksi UMKM dan knalpot brong. “Kami akan melihat regulasinya agar dapat dilakukan penyempurnaan.”

Selain itu, pihaknya juga mendorong agar dapat dikeluarkan standardisasi knalpot aftermarket, yang membedakannya dengan knalpot brong. Faktanya, menurutnya, sejauh ini belum ada sertifikasi teknis atau SNI untuk knalpot aftermarket

Sebagai perbandingan, Filipina telah mengumumkan perubahan standar nasional untuk knalpot motor melalui Undang-Undang Muffler 2022, yang merekomendasikan batas suara maksimal 99 desibel (dB), dan diukur pada putaran mesin 2.000 hingga 2.500 rpm. 

Oleh sebab itu produsen knalpot dalam negeri dituntut untuk menyesuaikan standar mereka dan memperoleh sertifikasi teknis yang sesuai dengan regulasi ini.

Setiap kendaraan bermotor yang digunakan di jalan diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan UU ini, salah satu syarat kendaraan dinilai laik jalan adalah memenuhi syarat kebisingan suara.

Adapun tingkat kebisingan kendaraan bermotor itu diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7 tahun 2009. Dalam peraturan ini, sepeda motor dengan kapasitas mesin hingga 80 cc memiliki batas kebisingan 77 desibel, kapasitas mesin 80 - 175 cc batas kebisingannya 80 desibel dan kapasitas mesin di atas 175 cc batas kebisingannya 83 desibel. (Nanda Silvia Okti)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Fatkhul Maskur

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.