Komentar AS soal Pengesahan KUHP: Ganggu Iklim Investasi

Duta Besar AS untuk Indonesia Sung Y. Kim menyebut bahwa pengesahan RKUHP menjadi UU akan berdampak pada investasi di Indonesia.

Jaffry Prabu Prakoso

6 Des 2022 - 18.51
A-
A+
Komentar AS soal Pengesahan KUHP: Ganggu Iklim Investasi

DPR RI sahkan RKUHP menjadi undang-undang. /Bisnis-Surya Dua Artha

JAKARTA – Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP (RKUHP) mendapat sorotan dari Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Sung Y. Kim. Dia menilai pengesahan RKUHP menjadi UU akan berdampak pada investasi di Indonesia.

Dalam sambutannya pada acara 10th US-Indonesia Investment Summit di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Selasa (6/12/2022), Kim merasa prihatin terhadap pasal-pasal yang tercantum dalam RKUHP. 

“Kami tetap prihatin bahwa pasal-pasal moralitas yang mencoba mengatur apa yang terjadi dalam rumah tangga antara orang dewasa yang saling menyetujui,” kata Kim, Selasa (6/12/2022).

Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Sung Y. Kim dalam konferensi pers di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta Pusat, Kamis (11/8/2022). - Bisnis/Ni Luh Anggela.

Menurut Kim, adanya RKUHP justru dapat mengganggu iklim investasi di Indonesia. 

“Mengkriminalkan keputusan pribadi individu akan menjadi bagian besar dalam matriks keputusan banyak perusahaan yang menentukan apakah akan berinvestasi di Indonesia. Hasilnya dapat mengakibatkan berkurangnya investasi asing, pariwisata, dan perjalanan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Kim mengungkapkan bahwa keberhasilan G20 telah menunjukkan lintasan positif bagi masa depan Indonesia. Oleh karena itu, dia melihat pentingnya melanjutkan dialog dan memastikan semua pihak saling menghormati satu sama lain, termasuk kalangan LGBTQI+.

“Negara-negara seperti Indonesia dan AS dapat saling belajar tentang cara memastikan masyarakat inklusif untuk semua,” ujarnya.

Baca juga: KUHP dari Sisi Korupsi, UU Tipikor Turun Derajat dan Melemah

Salah satu substansi RKUHP di antaranya menjatuhkan pidana kepada setiap orang yang hidup bersama di luar perkawinan. Aturan terkait ‘kumpul kebo’ tersebut tercantum dalam pasal 411 hingga 413.

Adapun DPR resmi menyetujui RKUHP sebagai undang-undang. RKUHP tersebut disahkan DPR dalam Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (6/12/2022).

Disorot Berbagai Media Asing

BBC memberitakan pengesahan RKUHP dengan menyoroti pasal yang melarang hubungan intim di luar nikah. Media massa asal Britania Raya tersebut memberi judul “Indonesia Passes Criminal Code Banning Sex Outside of Marriage” atau “Indonesia Mengesahkan Hukum Pidana yang Melarang Seks di Luar Nikah.”

Laporan tersebut menjelaskan bahwa KUHP akan berlaku paling lama tiga tahun setelah disahkan. BBC menyoroti pasal-pasal seperti pidana kohabitasi, penghinaan presiden, dan ajaran paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Baca juga: Dugaan Korupsi Impor Garam Industri Memanas

“Ini adalah bagian dari serangkaian perubahan yang menurut para kritikus mengikis kebebasan politik,” tulis laporan itu, Selasa (6/12/2022).

Judul serupa juga dibuat oleh Al Jazeera. Media asal Qatar tersebut memberi judul “Indonesia Passes New Criminal Code, Outlaws Sex Outside Marriage” atau “Indonesia Mengesahkan Hukum Pidana Baru, Melarang Seks di Luar Nikah.”

“Perubahan kontroversial memicu protes ketika pertama kali diusulkan pada 2019 dan masih bisa digugat di pengadilan,” tulis lead laporan Al Jazeera, Selasa (6/12/2022).

Berita tersebut juga menyoroti pasal-pasal kontroversial seperti larangan penghinaan presiden, lembaga negara, dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila.

Al Jazeera mengatakan bahwa RKUHP sebagai campuran dari hukum Belanda, hukum adat, dan hukum Indonesia modern.

Sementara itu, CNN memberitakan dengan judul “Indonesia Bans Sex Outside Marriage as Parliament Passes Sweeping New Criminal Code” atau “Indonesia Larang Seks di Luar Nikah ketika Parlemen Mengesahkan Hukum Pidana Baru.”


Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat/beritajakarta.id 


Berita tersebut dibuka dengan menyebutkan RKUHP mengancam hak asasi manusia dan kebebasan di Indonesia.

Bahkan, CNN juga menyoroti perkembangan konservatisme agama beberapa tahun terakhir di Indonesia. Laporan itu menyinggung juga campur tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sempat menunda pengesahan RKUHP pada 2019.

Kemudian, Channel News Asia (CNA) memberi judul “Indonesian Parliament Approves Legislation to Outlaw Extra-Marital Sex” atau “Perlemen Indonesia Menyetujui Undang-undang yang Melarang Seks di Luar Nikah.”

“[Pengesahan ini] bagian dari serangkaian perubahan hukum yang menurut para kritikus merusak kebebasan sipil di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia itu,” tulis pembukaan berita, Selasa (6/12/2022).

Media asal Singapura itu menyoroti pernyataan Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul tentang KUHP Indonesia yang merupakan peninggalan pemerintahan kolonial Belanda.

CNA juga menambahkan keterangan mengenai meningkatnya konservatisme agama di Indonesia beberapa tahun terakhir, yang menurut laporan itu, berpengaruh ke pasal-pasal yang mengatur tentang moralitas di KUHP. (Ni Luh Anggela dan Surya Dua Artha Simanjuntak)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Jaffry Prabu Prakoso

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.