Komitmen Besar BPKH Percepat Realisasi Sukuk Daerah

Badan Pengelola Keuangan Haji kian gencar berkontribusi dalam upaya memperkuat pasar keuangan syariah. Selain bermitra melalui MoU dengan Bursa Efek Indonesia sebagai penyelenggara pasar, BPKH juga melakukan pendekatan ke daerah untuk penyediaan instrumen investasi berupa sukuk daerah.

Lorenzo Anugrah Mahardhika

25 Nov 2021 - 16.19
A-
A+
Komitmen Besar BPKH Percepat Realisasi Sukuk Daerah

Jajaki Potensi Investasi Daerah, BPKH Selenggarakan FGD Pembahasan Naskah Akademik Sukuk Daerah. Sumber: BPKH.go.id

Bisnis, JAKARTA — Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BKPH) terus berupaya mempercepat realisasi pembiayaan sukuk daerah. Pengembangan instrumen ini diharapkan dapat menjadi bagian dari pembangunan daerah-daerah di Indonesia.

Dikutip dari laman resmi BPKH pada Kamis (25/11), upaya ini salah satunya dilakukan dengan melakukan FGD Pembahasan Naskah Akademik Tentang Sukuk Daerah bersama dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada Jumat (19/11) lalu.

Anggota Bidang Investasi Surat Berharga BPKH Beny Witjaksono menyebutkan, sukuk daerah merupakan surat berharga syariah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah atau lembaga milik pemerintah daerah yang bertujuan untuk membiayai pembangunan daerah.

Menurutnya, sukuk daerah merupakan salah satu pembiayaan yang strategis.

“Jamaah haji berasal dari daerah, pembiayaan sukuk daerah sangat strategis untuk pembiayaan daerah,” katanya dikutip dari laman resmi BPKH.

Pembiayaan sukuk daerah merupakan upaya BPKH untuk meningkatkan portofolio investasi serta harapan BPKH untuk dapat menjadi bagian dari pembangunan daerah melalui skema pembiayaan daerah.

Beny menambahkan bahwa model bisnis pembiayaan daerah sudah dilakukan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang merupakan BUMN di bawah Kementerian Keuangan. Ia mengatakan, pihaknya terus berkomunikasi dengan DSNI MUI untuk menyesuaikan aspek syariah instrumen pembiayaan ini.

BPKH terus berhubungan dengan DSN MUI untuk mengawal skema, fatwa, underlying assets, akad-akad, struktur, serta yang terutama  adalah kesesuaian syariah.

DSN MUI juga  mendukung rencana BPKH untuk melakukan pembiayaan sukuk daerah. Bendahara DSN MUI Gunawan Yasni mengatakan Indonesia merupakan satu-satunya negara yang sudah berorientasi kepada framework green sukuk.

“Hal ini karena green bond PT SMI sudah terbit tahun 2017 lalu, daerah harus mencontoh dengan sistem ini,” tambahnya.

Sementara itu, ketua bidang Bidang Pasar Modal Syariah MUI yang juga merupakan Sekjen Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Iggi H. Achsien mengatakan sudah saatnya Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama muslim melakukan pembiayaan daerah berprinsip syariah.

“Jangan sampai potensi sukuk daerah tidak dapat berjalan”, pungkas Iggi.

Selain MUI, BPKH  juga aktif  berkomunikasi dengan kementerian Koordinator Perekonomian, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan seluruh kementerian dan lembaga terkait termasuk Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama.

Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas Ramdhan Ario Maruto mengatakan, upaya percepatan realisasi sukuk daerah merupakan hal positif dalam pendalaman pasar keuangan syariah. Hal ini juga sejalan dengan langkah pemerintah dan otoritas terkait yang ingin mengembangkan pasar modal serta pasar keuangan syariah di Indonesia.

Ia melanjutkan, pengembangan pasar keuangan syariah ini masih sangat dibutuhkan, terutama untuk BPKH. Menurutnya, sebagai salah satu lembaga pengelola dana, BPKH memerlukan instrumen-instrumen yang aman dan sesuai dengan ruang lingkup investasinya, yakni yang sesuai dengan prinsip syariah.

“Instrumen syariah di Indonesia memang belum cukup dalam pengembangannya. Di sisi lain, BPKH juga butuh banyak instrumen untuk menyebar risikonya serta memenuhi target returnnya,” jelas Ramdhan saat dihubungi pada Kamis (25/11).

Di sisi lain, sukuk daerah dapat berimbas positif bagi pembangunan sebuah wilayah jika dikelola dan diregulasikan dengan baik. Ramdhan memaparkan, emisi obligasi daerah dapat menarik investor-investor sekaligus mengurangi ketergantungan sebuah wilayah terhadap pemerintah pusat.

RINTANGAN

Meski demikian, ia mengingatkan kewenangan terkait obligasi daerah di sebuah wilayah masih perlu diperjelas. Menurutnya, salah satu rintangan yang menghalangi realisasi obligasi dan sukuk daerah di Indonesia adalah unsur politis yang sangat kental di daerah.

“Di daerah itu yang berwenang DPRD dan mereka diisi oleh partai-partai politik. Tidak semuanya akan mengerti masalah ini, mulai dari emisi, pengawasan, dan lain-lain,” katanya.

Oleh karena itu, regulasi yang dipermudah serta peran dari masing-masing perangkat di daerah masih perlu diperjelas sebelum instrumen sukuk daerah diterbitkan. Setelah itu, daerah juga harus merancang rencana penerbitan, penggunaan dana, dan lainnya sebelum sukuk daerah dapat disahkan.

“Fungsi penilaian, pengawasan, dan perangkat terkait lainnya perlu disiapkan dulu agar emisinya berjalan optimal,” tambahnya.

Ramdhan menjelaskan, pasar sukuk di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik selama beberapa tahun terakhir. Seiring dengan pertumbuhan tersebut, tingkat likuiditas pada instrumen ini juga turut meningkat.

“Likuiditas ini terutama ditopang investor dari dalam negeri, karena serapannya juga lebih banyak dari domestik,” jelasnya.

Adapun Ramdhan mengatakan, perkembangan pasar sukuk Indonesia sejauh ini turut ditopang oleh industri-industri terkait. Ia menjelaskan, pertumbuhan instrumen terkait seperti reksa dana syariah, ataupun kemunculan bank-bank syariah turut meningkatkan emisi maupun minat investor terhadap sukuk.

Pertumbuhan minat terhadap sukuk tidak hanya terjadi pada investor besar dan pelaku pasar lainnya, tetapi juga investor ritel. Hal tersebut terlihat dari tingginya angka penjualan sukuk ritel yang ditawarkan pada tahun ini.

“Ini menandakan masyarakat juga semakin teredukasi tentang industri keuangan syariah dan instrumen-instrumen terkait,” lanjutnya.

Ramdhan memperkirakan, prospek pertumbuhan instrumen ini ke depannya sangat positif. Ia mengatakan, jumlah emisi sukuk dan minat investor akan menguat seiring dengan pertumbuhan literasi terhadap instrumen ini serta industri keuangan syariah.

Selain itu, kondisi makroekonomi Indonesia yang diprediksi stabil sepanjang tahun depan juga turut membantu menjaga perkembangan pasar sukuk. Hal ini seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia setelah pandemi virus corona.

“Ke depannya, korporasi juga akan semakin banyak yang emisi sukuk. Sejauh ini, jumlah penerbitnya memang belum tumbuh signifikan dan kebanyakan berasal dari BUMN,” pungkasnya.

KERJA SAMA BPKH & BEI

Sebelumnya, BPKH telah menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Bursa Efek Indonesia dalam rangka pengembangan pasar modal syariah di Indonesia.

Langkah-langkah yang ditempuh BPKH ini mencerminkan keseriusan lembaga ini untuk meningkatkan kontribusinya terhadap perkembangan dunia investasi syariah di Indonesia.

Ruang lingkup kerja sama antara BEI dan BPKH tersebut meliputi lima poin. Pertama, melakukan pengembangan variasi instrumen investasi syariah di pasar modal Indonesia. Kedua, mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan dana haji.

Ketiga, melakukan kajian dalam rangka penyusunan indeks syariah. Keempat, menyelenggarakan kegiatan edukasi untuk meningkatkan literasi terkait investasi di pasar modal syariah, maupun edukasi mengenai Go Public di pasar modal Indonesia.

Selanjutnya, BEI dan BPKH juga akan melakukan pertukaran informasi untuk pengembangan pasar modal syariah Indonesia.

Data dari BEI mencatat, pertumbuhan jumlah saham syariah mengalami peningkatan 37 persen dari 318 saham syariah pada tahun 2015 menjadi 436 saham syariah pada 23 November 2021. Nilai kapitalisasi pasar Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) naik sebesar 48 persen dari Rp2.601 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp3.845 triliun pada 23 November 2021.

Selain itu, dana kelolaan pada reksa dana syariah juga meningkat sebesar 271 persen dari Rp11,02 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp40,95 triliun per Oktober 2021.

Selanjutnya, jumlah akumulasi fund raised dari penerbitan sukuk korporasi juga meningkat sebesar 306 persen dari Rp16,11 triliun pada 2015 menjadi Rp65,41 triliun per September 2021. Sedangkan jumlah sukuk negara secara outstanding juga meningkat sebesar 287 persen dari Rp297,6 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp1.151,6 triliun pada September 2021.

“Melalui kerja sama ini, diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan pasar modal syariah, menambah jumlah variasi instrumen investasi syariah, serta memberikan kemudahan fasilitas bagi pengelolaan keuangan dana haji dalam bentuk alokasi investasi pada Surat Berharga atau efek syariah,” pungkas manajemen BEI.

Sementara itu, berdasarkan laporan BPKH, dana kelolaan pada semester I/2021 tercatat dalam rentang Rp155 triliun hingga Rp160 triliun. Di mana dana kelolaan tersebut dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Jika ditarik selama sepuluh tahun lalu, dana kelolaan BPKH tercatat sebanyak Rp38,4 triliun. Lalu terus mengalami peningkatan dan pada 2016 tercatat sebanyak Rp90,6 triliun, dan terus naik pada tahun 2019 menjadi Rp124,3 triliun.

Adapun pada tahun 2020, dana kelolaan BPKH kembali meningkat menjadi sebanyak Rp144,9 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Emanuel Berkah Caesario

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.