Komoditas Nikel Indonesia Bisa Bebas Masuk AS Lewat KTT Asean

Tujuh dari 11 negara Asean dalam forum Asean Indo-Pacific Forum (AIPF) 2023 telah bersepakat untuk mendukung potensi sumber mineral Asean, khususnya Indonesia dan Filipina untuk masuk dalam kriteria penerima insentif dari AS.

Ibeth Nurbaiti

8 Sep 2023 - 17.04
A-
A+
Komoditas Nikel Indonesia Bisa Bebas Masuk AS Lewat KTT Asean

Ilustrasi bijih nikel. Presiden Joko Widodo telah menjabarkan potensi besar sumber daya mineral di kawasan Asia Tenggara, terutama nikel. Sejalan dengan itu, Jokowi juga terus melobi AS agar Indonesia dan negara Asean lainnya mendapatkan insentif melalui AIBN. Sumber: tbpnickel.com

Bisnis, JAKARTA — Komoditas nikel Indonesia diyakini bisa bebas masuk dalam kriteria penerima insentif yang tertuang dalam Undang-Undang Penurunan Inflasi (Inflation Reduction Act/IRA) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Amerika Serikat.

Dengan adanya pertemuan negara-negara Asean dengan Vice President AS Kamala Harris, setidaknya bisa dijadikan momentum untuk melobi Negeri Paman Sam itu terkait dengan kebijakan insentif yang tertuang dalam IRA tersebut.

Terlebih, tujuh dari 11 negara Asean dalam forum Asean Indo-Pacific Forum (AIPF) 2023 telah bersepakat untuk mendukung potensi sumber mineral Asean, khususnya Indonesia dan Filipina untuk masuk dalam kriteria penerima insentif dari AS. 

Baca juga: Menggalang Dukungan Asean demi Mendapatkan Insentif IRA AS

Wakil Menteri BUMN Rosan Perkasa Roeslani mengatakan pengajuan Asean terkait dengan IRA dituangkan melalui inisiasi Asean Indo-Pacific Business Network (AIBN) yang dihadiri oleh delegasi AS, yakni Vice President Kamala Harris. 

“Tanggapannya sangat positif, sangat baik, dan akan menjadi follow up. Ini jangka waktu diskusinya akan cepat karena diharapkan pada pertengahan November sudah ada konkret dari diskusi itu tadi,” kata Rosan kepada wartawan di JCC, Rabu (6/9/2023). 

Menurut Rosan, Presiden Joko Widodo telah menjabarkan potensi besar sumber daya mineral di kawasan Asia Tenggara, terutama nikel. Sejalan dengan itu, Jokowi juga terus melobi AS agar Indonesia dan negara Asean lainnya mendapatkan insentif melalui AIBN. 

Baca juga: Membaca Prospek Saham Mineral dari Emiten Nikel hingga Emas

Di sisi lain, Rosan memastikan bahwa tidak ada tensi panas yang terjadi dalam diskusi antara negara-negara Indo-Pacific. Pembicaraan berlangsung secara positif dan memberikan hasil yang potensial untuk masa depan. 

“Kita bicara bagaimana ke depannya kita membangun perekonomian bersama-sama dan juga kita bersama-sama akan melihat beberapa hal yang memang penting untuk Indonesia,” tuturnya. 


Lebih lanjut, Rosan menyebutkan diskusi lainnya akan terus berlanjut dan diharapkan selesai pada November, sebelum APEC United States 2023 dimulai pada 15—17 November 2023. 

Adapun, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya menyebutkan bahwa Indonesia sudah dekat dalam menyelesaikan permasalahan mengenai kebijakan IRA AS.

“Saya yakin November mendatang [2023] kita akan mendapatkan solusinya,” ujar Luhut dalam Bloomberg CEO Forum di Hotel Fairmont, Rabu (6/9/2023). 

Luhut menjelaskan bahwa ia telah pergi ke Washington bersama dengan tim dan membentuk gugus tugas, berbicara dengan Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo, berbicara dengan USTR, dan dengan Gedung Putih.

Baca juga: Kilas Balik Larangan Ekspor Nikel Indonesia & Tekanan Uni Eropa

Menurut dia, solusi tersebut bukan hanya menguntung bagi Indonesia, tetapi untuk AS juga akan diuntungkan mengingat Negeri Paman Sam itu satu-satunya negara yang bisa mengimpor bahan baku baterai Lithium dari Indonesia.

“Mereka [AS] tidak memiliki bahan yang cukup untuk baterai lithium tanpa Indonesia. Dengan mereka memberikan lebih banyak insentif untuk baterai lithium mereka sendiri maka [akan] lebih mahal,” ungkap Luhut.

Tak bisa dimungkiri, mineral kritis telah memegang peranan sangat strategis dan vital sebagai bahan baku industri pembuatan panel surya, turbin angin, dan industri baterai yang digunakan untuk kendaraan listrik, serta storage pembangkit energi baru terbarukan (EBT).

Baca juga: Mengamankan Potensi Mineral Kritis Indonesia dan Negara Asean

Tak hanya itu, mineral kritis juga mempunyai harga yang tinggi dikarenakan termasuk dalam kategori sulit untuk ditemukan, sulit diekstraksi dalam jumlah ekonomis, dan sulit disubstitusi logam atau material lain.

Wajar jika belakangan ini banyak negara terutama China dan Amerika Serikat melakukan aksi saling balas dengan melakukan kontrol terhadap mineral kritis yang digunakan dalam pembuatan semikonduktor, kendaraan listrik, dan industri teknologi tinggi tersebut.


Adapun, pemerintah Indonesia tengah mengajukan proposal untuk mendapatkan perjanjian perdagangan bebas terbatas (limited free trade agreement/FTA) dengan AS menyusul kekhawatiran diskriminasi pajak untuk mineral kritis asal Indonesia yang diatur dalam IRA.

Untuk diketahui, IRA merupakan undang-undang yang disahkan oleh Presiden AS Joe Biden pada 16 Agustus 2022 dan dinilai sebagai tindakan signifikan oleh kongres mengenai energi bersih dan perubahan iklim dalam sejarah bangsa. 

Beleid tersebut menjanjikan US$370 miliar atau setara dengan Rp5,4 kuadriliun kredit pajak dan insentif lainnya untuk rantai pasok kendaraan listrik (electric vehicle/EV) hingga energi terbarukan.

Baca juga: ESDM Buka Ruang Pemegang IUPK Ganti Proyek Hilirisasi Batu Bara

Hanya saja, prasyarat untuk memperoleh fasilitas kredit pajak konsumen yang diatur dalam IRA menjadi kekhawatiran Indonesia dalam mengembangkan industri baterai kendaraan listrik berbasis nikel, lantaran IRA memperketat kriteria mineral logam yang dapat menerima insentif kendaraan listrik yang dialokasikan pemerintah AS selepas 2023. 

Beberapa kriteria itu di antaranya mewajibkan mineral logam diolah di AS, serta bahan baku yang diperoleh wajib berasal dari sejumlah negara yang telah memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan pemerintah AS.

Selain itu, pada Maret 2023 lalu, pemerintah AS juga melengkapi kebijakan IRA dengan memasukkan ketentuan larangan untuk mendapatkan insentif kendaraan bagi produk yang dibuat dengan memanfaatkan rantai pasok dari perusahaan berkategori 'Entitas Asing yang Menjadi Perhatian' (FEOC).

Baca juga: Kala Inflasi Dibakar Bahan Bakar, BBM dan LPG Subsidi Dijaga

Namun, Pemerintah AS belum mengklasifikasikan secara jelas mengenai siapa saja perusahaan yang berkategori FEOC. Kendati demikian, FEOC diartikan sebagai perusahaan yang berasal atau dikendalikan oleh negara yang menjadi musuh geopolitik Negeri Paman Sam, yakni China dan Rusia. (Afiffah Rahmah Nurdifa)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Ibeth Nurbaiti

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.