Bisnis, JAKARTA – Komunikasi antara konsorsium Indonesia dengan China yang buruk menjadi penyebab kelambanan konstruksi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo mengatakan koordinasi dua konsorsium di bawah PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang tidak mulus itu membuat konstruksi proyek baru mencapai 77,9% sejak dimulai 9 Juni 2018. Padahal, kereta cepat ditargetkan beroperasi secara komersial awal 2023.
“Jadi, Bapak Pimpinan [DPR], selama ini komunikasi antara pihak Indonesia dengan China itu tidak smooth," ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Kamis (2/9/2021).
KCIC terdiri atas dua konsorsium.
Pertama, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang terdiri atas PT Wijaya Karya (Persero) dengan kepemilikan saham 38%, KAI 25%, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. 12%, dan PTPN VIII 25%. Total saham PSBI 60% di KCJB.
Kedua, Beijing Yawan HSR Co. Ltd., yang terdiri atas CRIC dengan porsi saham 5%, CREC 42,88%, Sinohydro 30%, CRCC 12%, dan CRSC 10,12%. Adapun, jumlah saham konsorsium China ini di KCJB 40%.
Sementara itu, Didiek menilai Wijaya Karya sebagai pimpinan proyek KCJB kurang tepat karena Wika merupakan BUMN di sektor konstruksi, bukan perkeretaapian.
"Pimpinan [DPR] bisa membayangkan lead dari proyek ini adalah Wijaya Karya. Itu perusahaan apa? Konstruksi. Sekarang yang dibangun apa? Kereta api. Nyambung enggak nih bahasanya? Sehingga sekarang mari kita luruskan apa yang selama ini belum lurus," ujar Didiek.
Dalam kesempatan itu, dia menyampaikan proyek KCJB mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sekitar US$4,9 miliar atau setara Rp69 triliun.
KAI mendukung usulan Komisi VI DPR untuk melakukan audit investigatif atas perkara pendanaan proyek strategis nasional itu. Didiek Hartantyo mengatakan sudah membicarakan kemungkinan itu dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN.