Kondisi Pinjol Legal Belum Stabil, Mayoritas Merugi

Dari 102 penyelenggara pinjol terdaftar dan berizin, mayoritas masih mengalami kondisi yang tidak stabil.

Jaffry Prabu Prakoso

3 Des 2022 - 12.02
A-
A+
Kondisi Pinjol Legal Belum Stabil, Mayoritas Merugi

Masyarakat menggunakan salah satu aplikasi penyedia jasa pinjol. OJK mengungkapkan bahwa sebanyak 61 dari 102 penyelenggara pinjol terdaftar masih mengalami kerugian. /Bisnis- Fanny Kusumawardhani

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa sebanyak 61 dari 102 penyelenggara pinjaman online (pinjol) terdaftar masih mengalami kerugian. Selain itu, 3 pinjol masih mencatatkan ekuitas yang negatif.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan (IKNB OJK) Ogi Prastomiyono mengatakan bahwa industri pinjol mempunyai potensi yang besar untuk tumbuh. Sebab, kondisi di lapangan, masih banyak masyarakat yang belum terlayani lembaga jasa keuangan (LJK) yang sudah ada seperti perbankan.

OJK pun berupaya menjadikan sektor pinjol terus berkembang dan berkelanjutan. "Bukan hanya euforia yang muncul, kemudian tiba-tiba hilang begitu saja," katanya dalam acara diskusi media pada Jumat (2/12/2022).

Ilustrasi pinjol Kredinesia/Istimewa


Namun, menurutnya saat ini kondisi pinjol banyak yang belum stabil. OJK mencatat bahwa hingga saat ini jumlah pinjol yang terdaftar dan berizin mencapai 102 penyelenggara.

"Ada 61 yang masih rugi, ada 3 negative equity, ada 21 yang modalnya masih di bawah Rp25 miliar," ungkap Ogi.

Untuk itu, OJK terus melakukan pembenahan. OJK misalnya mengeluarkan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPBBTI/Fintech P2P Lending).

Baca juga: Alarm Tren Peningkatan Rasio Kredit Macet Fintech Lending

"Aturan ini sangat ketat. Kita lihat mana yang survive dan mana yang tidak," katanya.

Salah satu poin penting ketentuan baru yang diatur dalam POJK LPBBTI ini adalah ketentuan permodalan saat pendirian. 

Penyelenggara LPPBTI harus didirikan dalam bentuk badan hukum perseroan terbatas dengan modal disetor pada saat pendirian paling sedikit Rp25 miliar. Selain itu, penyelenggara pinjol juga diwajibkan memiliki ekuitas paling sedikit Rp12,5 miliar.

"Kenapa Rp25 miliar? Awalnya Rp 2,5 miliar, dari situ masih ada yang survive setengahnya," ujarnya.

Menurutnya, bisnis model pinjol pada 2 tahun pertama akan rugi. "Maka kita alokasin 50 persen untuk menyerap tahun pertama," ungkapnya.

OJK juga menyoroti bunga yang diterapkan pinjol. "Komunikasi harus jelas [terkait bunga] 0,4 persen per hari diterjemahkan 144 persen. Jangka waktu konsumtif jangka pendek, ada 1-3 bulan. Akan tetapi ada juga sifat produktif 12-24 persen tergantung risiko," ujar Ogi.

Baca juga: Atur Ulang Suku Bunga hingga Permodalan Fintech Pinjol

Upaya tersebut dilakukan OJK agar bisnis pinjol bisa berkelanjutan. Kemudian, ada fit and proper test pengurus. Lalu, dilakukan penerapan risk management, tata kelola, hingga audit di industri pinjol.

Gagal KPR karena Pinjol

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BBTN mengungkapkan bahwa salah satu kendala yang dialami masyarakat dalam pengajuan pinjaman kredit pemilikan rumah (KPR) adalah jeratan pinjol.

Wakil Direktur Utama Bank BTN Nixon Napitupulu mengatakan bahwa berdasarkan data BTN, 30 persen pengajuan pinjaman KPR yang gagal adalah karena kredit macet di pinjol. 

"BI checking ini makin ke sini makin seru. Dahulu banyak ditolak karena credit card, sekarang itu pinjol," katanya dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (23/11/2022).

Ilustrasi sistem pembayaran dengan metode Paylater/Freepik

Menurutnya, pinjaman calon nasabah di pinjol itu sebenarnya tidak besar, berada di bawah Rp5 juta. Namun, kesulitan BTN dalam menerima pengajuan pinjaman KPR ini karena pinjol bukan perbankan. Jadi, BTN tidak bisa berkoordinasi dengan mudah.

BTN telah memberikan solusi agar ada tambahan top up dari limit rumah. Kemudian, calon debitur bisa melunasi pinjol. "Tapi pinjol ini kadang-kadang tidak koperatif, bunga dendanya dimasukin lagi," katanya.

Perseoran juga telah memberikan keringanan untuk debitur yang kredit macetnya mencapai 3 bulan atau 90 hari. "Tapi kalau sudah macet dan macetnya di pinjol itu yang menjadi ruwet," ujar Nixon. (Fahmi Ahmad Burhan)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Jaffry Prabu Prakoso

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.