Koperasi Dirombak, Mengenal Pengawasan Open Loop & Close Loop

Revisi Undang-undang tentang Perkoperasian dinilai mendesak seiring makin banyaknya kasus penipuan dan penggelapan dana nasabah koperasi simpan pinjam.

Jaffry Prabu Prakoso

23 Feb 2023 - 13.44
A-
A+
Koperasi Dirombak, Mengenal Pengawasan Open Loop & Close Loop

Karyawan Koperasi Batur Jaya tengah mengoperasikan salah satu mesin peralatan produksi. /bisnis.com

Bisnis, JAKARTA - Pemerintah tengah melakukan penataan ulang koperasi guna mencegah berkembangnya praktik shadow banking yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menduga banyak koperasi simpan pinjam (KSP) yang melakukan praktik lancung tersebut, seperti yang dilakukan oleh KSP Indosurya. Terkait ini, KSP Indosurya diduga melakukan penghimpunan dana untuk diinvestasikan di perusahaan sekuritas.

“Kami menduga banyak KSP yang melakukan praktik shadow banking. Untuk yang ini akan kami minta mereka mengubah kelembagaannya bukan lagi KSP, tapi berubah menjadi koperasi jasa keuangan yang izin usaha dan pengawasannya berada di bawah pengawasan OJK,” katanya beberapa waktu lalu. 


Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki memberikan penjelasan pada ngorol bareng bersama para pelaku koperasi dan UKM tentang Omnibus Law di Jakarta, Senin (9/3/2020). Bisnis/Dedi Gunawan


Teten mengaku, sampai saat ini masih banyak KSP di Indonesia yang berlindung di balik filisofi 'jati diri koperasi' yang menolak pengawasan di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Untuk itu, seiring disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), pengaturan dan pengawasan KSP akan ditata ulang. 

Keberadaan UU PPSK tersebut semakin memperjelas pengawasan usaha koperasi, di mana pengawasan usaha koperasi akan terbagi menjadi open loop dan close loop. 

Lantas, apa yang dimaksud dengan koperasi close loop dan open loop?

Koperasi close loop merupakan koperasi simpan pinjam murni. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi sejatinya hanya dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan; koperasi lain dan/atau anggotanya. 

Baca juga: Tiga Usulan Paling Krusial dari Rencana Revisi UU Koperasi

Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi. Pengaturan, perizinan, dan pengawasan koperasi close loop sepenuhnya akan tetap berada di bawah Kementerian Koperasi dan UKM.

Sementara itu, koperasi open loop atau koperasi yang melakukan kegiatan sektor jasa keuangan akan diatur dan diawasi oleh OJK sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) yang baru diundangkan pada 12 Januari 2023.

Berdasarkan Pasal 202 UU PPSK, koperasi yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan merupakan koperasi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. menghimpun dana dari pihak selain anggota koperasi yang bersangkutan;

b. menghimpun dana dari anggota koperasi lain;

c. menyalurkan pinjaman ke pihak selain anggota koperasi yang bersangkutan dan/atau menyalurkan pinjaman ke anggota koperasi lain;

d. menerima sumber pendanaan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya melewati batas maksimal yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi; dan/atau

e. melakukan layanan jasa keuangan di luar usaha simpan pinjam seperti usaha perbankan, usaha perasuransian, usaha program pensiun, pasar modal, usaha lembaga pembiayaan, dan kegiatan usaha lain yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai sektor jasa keuangan.

Baca juga: Zarkasih Nur, Politisi Sejati dari Betawi

UU PPSK juga mengamanatkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi harus melakukan penilaian sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 tersebut. Penilaian harus diselesaikan paling lambat 2 tahun terhitung sejak UU PPSK diundangkan.

Dalam upaya penataan ulang koperasi, pemerintah juga berencana merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menuturkan, upaya revisi undang-undang tersebut dilakukan untuk memperkuat pengawasan pada koperasi. Terdapat tiga poin revisi UU Perkoperasian tersebut. 

Dua poin penting, yaitu pembentukan lembaga pengawasan koperasi selayaknya OJK di industri keuangan dan lembaga penjamin serupa LPS bagi industri perbankan.

"Saya sudah sampaikan ke Presiden dengan Pak Menko Perekonomian mengenai rencana revisi undang-undang koperasi supaya nanti penjahat keuangan di perbankan tidak pindah ke koperasi," ujarnya, Rabu (8/2/2023).

Dia melanjutkan revisi UU Perkoperasian harus segera dilakukan. Sebab, makin banyak kasus penipuan dan penggelapan dana nasabah koperasi simpan pinjam, seperti KSP Indosurya dan berbagai kasus koperasi lainnya.

"Di koperasi simpan pinjam aturannya masih lemah yang masih riskan saat ini, yaitu fintech akan mendirikan dalam bentuk koperasi. Pinjaman online [pinjol] butuh koperasi. [Masalah] ini harus segera selesai," tegasnya.


Tidak hanya itu, Teten juga menilai aturan terkait pengawasan koperasi simpan pinjam saat ini masih lemah karena pemerintah tidak memiliki kewenangan pengawasan di dalam aturan tersebut.

Adapun, pengawasan hanya dilakukan oleh pengawas yang diangkat sendiri oleh koperasi. Alhasil, sistem pengawasan seperti ini dinilai sudah tidak memadai lagi.

"Faktanya ini [UU Koperasi] enggak memadai lagi, enggak cukup lagi. Jadi kalau di bank kan sudah ada kalau gagal bayar ada LPS, pengawasnya ada OJK. Di koperasi ini enggak ada, karena itu saya sudah sampaikan ke Presiden dengan Pak Menko Ekonomi mengenai rencana revisi UU Koperasi," paparnya.

Oleh sebab itu, dia memastikan bahwa setidaknya akan ada tiga hal baru yang diusulkan masuk ke dalam revisi UU Koperasi. Pertama adalah pembentukan sebuah otoritas pengawas koperasi layaknya otoritas pengawas di sektor jasa keuangan.

"Ini seperti OJK, tapi memang khusus untuk koperasi. Di Amerika sudah dilakukan dan juga di Jepang, jadi kita mungkin bisa meniru pengalaman itu," ucapnya.

Kedua, akan ada lembaga penjamin penyimpanan uang di koperasi, bentuknya semacam Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang ada di sektor perbankan.

"Yang ketiga akan ada apex, jadi perlu ada apex-nya juga. Apex ini seperti di bank kan sudah ada, kalau bank misalnya kekurangan likuiditas kan bisa dipinjamkan dulu. Nah, ini di koperasi juga perlu," tandasnya. (Denis Riantiza Meilanova)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Jaffry Prabu Prakoso

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.