Kresna Life: Kontroversi Putusan PTUN

Keputusan PTUN yang menyoal pencabutan izin usaha asuransi jiwa Kresna Life dianggap kurang tepat. Putusan OJK yang mencabut izin usahanya dibatalkan PTUN.

Tim Redaksi

12 Mar 2024 - 21.04
A-
A+
Kresna Life: Kontroversi Putusan PTUN

Nasabah Kresna Life berunjukrasa di depan kantor pusat perusahaan di Jakarta menuntut pengembalian polis yang gagal bayar.Istimewa./Istimewa

Bisnis, JAKARTA - Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memenangkan PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) terhadap putusan OJK, bisa menimbulkan pertanyaan dan preseden buruk di masyarakat luas. Padahal, melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tindakan pencabutan izin Kresna Life sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengamat Asuransi dari Universitas Padjajaran (Unpad) Reza Ronaldo menilai hasil putusan PTUN mengabulkan tuntutan Kresna Life dan membatakan sanksi bagi perusahaan asuransi tersebut merupakan putusan yang kurang tepat.

“OJK telah mencabut izin usaha Kresna Life berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku, serta mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan yang parah,” ungkapnya, Selasa (12/3/2024).

Di sisi lain, PTUN menilai bahwa OJK tidak memberikan kesempatan kepada Kresna Life untuk menyelesaikan masalahnya. 

“Menurut hemat saya, OJK telah melakukan kewenangannya dengan baik sesuai Peraturan OJK yang ada terkait solvabilitas perusahaan asuransi dan lain-lain. Saya berpendapat, OJK perlu mengambil langkah tegas memastikan bahwa keputusannya dipatuhi dan pengawasan terhadap perusahaan asuransi tetap efektif," kata Reza.

Untuk itu menurutnya, putusan PTUN bisa menjadi preseden buruk bagi industri asuransi ke depan, terutama preseden buruk bagi penegakkan pengawasan OJK terhadap perusahaan asuransi. Hal tersebut akan dapat membuat perusahaan lain terdorong untuk menggugat OJK di PTUN jika mereka dikenai sanksi. 

Reza menegaskan, langkah OJK dalam mencabut izin Kresna Life sudah tepat sesuai dengan regulasi pengawasan yang ada. Hal ini mengingat kondisi keuangan perusahaan yang sudah sangat parah. “Apa yang dilakukan OJK untuk melindungi konsumen dan mencegah kerugian yang lebih besar,” katanya.

Namun, keputusan PTUN tentunya juga berdasarkan pertimbangan yang matang dan didukung oleh Fakta/Bukti yang ada. Namun Keputusan PTUN yang memenangkan Kresna Life menimbulkan berbagai pertanyaan dan kekhawatiran. 

Menurutnya, OJK perlu mengambil langkah tegas untuk memastikan bahwa keputusannya harus dipatuhi dan pengawasan terhadap perusahaan asuransi tetap berjalan dengan efektif.

Untuk itu, dia menyarankan OJK agar melakukan beberapa langkah upaya dalam menghadapi putusan PTUN. Pertama, OJK diharapkan terus memperkuat argumentasi dan bukti dalam proses pengadilan. Kedua, OJK perlu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada publik tentang kewenangan dan tugas OJK dalam mengawasi industri keuangan.

“Ketiga, OJK terus bekerja sama dengan lembaga terkait untuk memperkuat penegakan hukum di sektor keuangan,” tambahnya.

Diketahui pada  23 Februari 2024, PTUN Jakarta dengan nomor perkara 475/G/2023/PTUN.JKT membatalkan keputusan pencabutan izin usaha terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life). 

Atasan putusan tersebut, OJK bakal mengajukan banding terkait pembatalan sanksi administratif kepada Kresna Life.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Otoritas Jasa Keuangan Ogi Prastomiyono. /Bisnis - Abdullah Azzam

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menegaskan pencabutan izin Kresna Life sudah sesuai ketentuan yang berlaku. 

“Langkah banding akan ditempuh OJK demi melindungi konsumen dan kepentingan para pemegang polis asuransi jiwa tersebut,” katanya di Jakarta, Senin (4/3/2024).

Ogi menyampaikan, OJK telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Kresna Life (Dalam Likuidasi) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik saat pengawasan sebagai perusahaan yang masih memiliki izin usaha maupun pada saat perusahaan dalam proses likuidasi. 

Dia menjelaskan, pengenaan sanksi dilakukan secara bertahap sesuai pelanggaran yang terjadi dengan tetap memberikan kesempatan kepada pemegang saham Kresna Life untuk memperbaiki kondisi kesehatan perusahaan. 

“Namun hingga batas waktu yang ditentukan, tidak terdapat upaya perbaikan berupa penambahan modal oleh pemegang saham pengendali dan tidak terdapat investor strategis di Kresna Life,” ungkap Ogi.

Selama pengawasan terhadap Kresna Life, OJK melihat tidak ada itikad baik dari perusahaan, termasuk hingga proses likuidasi. Sanksi juga dijatuhkan bertahap sesuai pelanggaran yang terjadi dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga : AAJI Mencatat Premi Unit-Linked Turun 22,6% Secara Tahunan 

Nasib Tim Likuidasi

Tim Likuidasi PT Asuransi Jiwa Kresna atau Kresna Life (Dalam Likuidasi) buka suara terkait Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memutuskan pembatalan keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang pencabutan izin usaha.

Ketua Tim Likuidasi Kresna Life (Dalam Likuidasi) Huakanala Hubudi menuturkan bahwa sampai hari ini, Rabu (28/2/2024), pihaknya belum mendapat Salinan putusan PTUN No.475/G/PTUN.JKT. Huakanala menuturkan bahwa hingga saat ini tim likuidasi Kresna Life masih tetap dapat menjalankan tugasnya sampai ada pembatalan yang berkekuatan hukum tetap.

Di samping itu, Huakanala menyampaikan bahwa tim likuidasi juga telah menyelesaikan proses pendaftaran tagihan para pemegang polis yang kedua.

“Masih terlalu dini ketika klaim melalui tim likuidasi tidak berlaku lagi. Tim likuidasi telah menyelesaikan proses pendaftaran tagihan para pemegang polis yang kedua,” kata Huakanala kepada Bisnis, Rabu (28/2/2024).

Huakanala mengatakan bahwa tim likuidasi masih menunggu dan mengikuti prosedur yang ada serta mematuhi semua proses hukum yang ada.

“Apabila semua tahapan prosedur sudah dilalui maka tidak tertutup kemungkinan pembayaran klaim dapat dilakukan oleh tim likuidasi,” ujarnya.

Baca Juga : Rotasi Komisaris Baru Asabri ala Erick Thohir 

Dia menyampaikan bahwa tim likuidasi akan mengikuti serta taat pada proses hukum yang terjadi dan senantiasa selalu menjunjung tinggi kepentingan dari para pemegang polis.

“Saya secara pribadi berpendapat sesuai keilmuan hukum bahwa  putusan PTUN ini tidak berdampak apapun terhadap tim likuidasi, karena putusan PTUN merupakan putusan pada tahapan awal dan bukan Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap  yang dikenal sebagai Inkracht van gewijsde,” tuturnya.

Huakanala menjelaskan bahwa jika dirunut dari proses kelahiran tim likuidasi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diaktanotarialkan, serta diumumkan di berita negara dan penunjukan tim likuidasi berdasarkan surat persetujuan OJK, maka tim likuidasi merupakan tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

“Keberadaan tim likuidasi ini masih eksis berdasarkan asas iustae causa, asas ini mempunyai pengertian suatu keputusan tata usaha negara selalu dianggap sah,” tuturnya.

Huakanala menambahkan bahwa keabsahan itu baru hilang jika ada keputusan baru yang membatalkan atau mencabut yang lama.

“Dalam hal ini tim likuidasi masih tetap dapat menjalankan tugasnya sampai ada pembatalan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi, tim likuidasi tidak bubar dan masih tetap seperti semula sesuai rencana yang ada,” pungkasnya.(Rika Anggraeni, Rinaldi Azka)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Rinaldi Azka
Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.