Krisis Global, Indonesia Ingatkan Adanya Ancaman Nontradisional

Krisis energi dan krisis pangan menjadi dua hal yang tidak boleh dilupakan di tengah situasi tantangan keamanan saat ini. Sementara itu, konflik yang terjadi di satu kawasan bisa saja terjadi di kawasan lainnya.

Saeno
Aug 7, 2022 - 1:13 PM
A-
A+
Krisis Global, Indonesia Ingatkan Adanya Ancaman Nontradisional

Menlu Retno Marsudi mengingatkan ancaman nontradisonal kini mengancam perdamaian dunia./Antara-Muhammad Adimaja

Bisnis, JAKARTA – Indonesia mengajak negara-negara sahabat mewaspadai sejumlah ancaman nontradisional yang ada saat ini. Krisis energi dan krisis pangan menjadi dua hal yang tidak boleh dilupakan di tengah situasi tantangan keamanan saat ini. Sementara itu, konflik yang terjadi di satu kawasan bisa saja terjadi di kawasan lainnya.

Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam rangkaian kegiatan di Vietnama pada 4 dan 5 Agustus 2022. 

Peringatan soal ancaman nontradisional disampaikan Menlu Retno dalam Asean Regional Forum (ARF) di Phnom Penh, 5 Agustus 2022. 

Pertemuan ARF merupakan pertemuan terakhir dalam rangkaian pertemuan ASEAN Ministerial Meeting and Post Ministerial Conferences (AMM/PMC) yang berlangsung di Vietnam.

Menlu Retno mengingatkan bahwa konflik yang terjadi di kawasan lain dapat terjadi di kawasan Asean. Ketegangan yang ada saat ini di berbagai bagian dunia dapat meningkat dan memburuk. Terkait situasi yang terjadi saat ini, negara-negara di dunia tidak dapat tinggal diam.

Menlu menyarankan agar dialog dan paradigma kolaborasi terus diperkuat. Begitu pula dengan penghormatan terhadap hukum-hukum internasional.

“Jangan melupakan bahwa selain menghadapi tantangan tradisional terkait keamanan, dunia tidak boleh lupa mengenai tantangan non-tradisional. Tantangan ini penting untuk terus diatasi melalui kerja sama karena menyangkut langsung kepentingan rakyat,” ujar Menlu Retno.

BACA JUGA: Menlu RI: Indo-Pasifik Terlalu Luas untuk Didominasi Satu Negara

Para Menlu peserta ARF menegaskan urgensi ARF tetap menjadi forum yang berperan dalam meningkatkan saling pengertian dan saling percaya serta transparansi di kawasan. 

Pertemuan juga telah mengadopsi beberapa dokumen, termasuk ARF Statement to Promote Peace, Stability and Prosperity in the Region through Preventive Measures. 

Dalam dokumen ini, Indonesia berhasil untuk pertama kalinya membuat rujukan AOIP di dalam ARF. Statement mengakui pentingnya prinsip dan tujuan AOIP di dalam ARF.  

Asean-Russia Ministeral Meeting 

Sebelumnya, pada 4 Agustus 2022, para Menlu dari Asean itu berjumpa mitranya dari Rusia dalam Asean-Russia Ministeral Meeting.

Dalam pertemuan tersebut Indonesia menekankan pentingnya kemitraan Asean-Rusia membawa perdamaian dan kemakmuran.

“Dengan penghormatan terhadap prinsip-prinsip ini, maka kemitraan ASEAN-Rusia akan berlangsung lebih langgeng", lanjut Menlu Retno.

Menlu Retno juga kembali menyampaikan harapan Indonesia agar konflik di Ukraina dapat diselesaikan secara damai.

Sebelumnya, harapan tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat bertemu Presiden Putin pada Juli 2022.

Terkait isu ketahanan pangan, lanjut Menlu Retno, Indonesia menyampaikan bahwa dampak perang sangat dirasakan oleh semua negara, termasuk negara-negara di kawasan.

Oleh karena itu, upaya reintegrasi ekspor pangan dan pupuk Rusia dalam rantai pasok dunia perlu terus didorong.

“Indonesia juga mendukung tercapainya kesepakatan Black Sea Initiative dan mengharapkan Rusia terus mendukung pelaksanaannya," kata Menlu RI.


Menlu Rusia Sergey Lavrov/TASS.


Terkait perkembangan di Myanmar, Menlu Retno menyampakan tidak terdapat kemajuan yang signifikan dalam pelaksanaan 5 Points of Consensus (5PCs). Indonesia juga melihat tidak adanya komitmen Junta Militer Myanmar untuk melaksanakan 5PCs.

Indonesia berharap kunjungan Menlu Rusia Sergey Lavrov ke Myanmar, sebelum pertemuan Asean, tidak mengirimkan pesan yang berlawanan dengan dorongan Asean agar Junta dapat segera mengimplementasikan 5PCs.

Asia Timur, Taiwan, dan Indo-Pasifik

Sementara itu, dalam pertemuan ke-12 para menteri luar negeri Asia Timur (12th East Asia Summit (EAS) Foreign Ministers’ Meeting) Menlu Retno menekankan bahwa EAS adalah “kapal” bersama untuk meniptakan stabilitas dan perdamaian.

 “Jika Indo-Pasifik adalah laut yang dipenuhi dinamika, maka EAS adalah “kapal” dimana kita mendayung bersama untuk mencapai tujuan, yaitu perdamaian dan stabilitas”, kata Menlu Retno dalam pertemuan yang juga berlangsung di Phnom Penh, Jumat (5/8/2022).

Menlu Retno menyampaikan kekhawatiran atas situasi dunia saat ini.


Selat Taiwan/worldatlas.com


Menurut Menlu Retno perang bukan lagi sesuatu yang tidak mungkin terjadi, namun sudah merupakan bagian realitas. Perang di Ukraina merupakan salah satu contoh dari realitas ini.

Kawasan lain bukan tidak mungkin akan mengalami hal yang sama, mengingat saat ini terlihat sejumlah flashpoints yang dapat berubah menjadi konflik terbuka, termasuk Myanmar dan situasi di Selat Taiwan.

“Oleh karena itu, dunia saat ini sangat memerlukan kearifan dan tanggung jawab semua pemimpin, semua negara, agar perdamaian dan stabilitas terjaga”, menurut Menlu Retno.


  
 Kawasan Indo-Pasifik juga menjadi perhatian Indonesia dalam Pertemuan para Menlu EAS.

 “Indo-Pasifik merupakan kawasan yang sangat strategis bagi dunia, termasuk bagi pemulihan ekonomi dunia”, ujar Menlu Retno.

BACA JUGA: Ketegangan China-Taiwan Berefek ke Indonesia, Apa Saja?

Untuk mencapai stabilitas dan perdamaian di Indo-Pasifik, Menlu Retno menyampaikan tiga pemikiran untuk EAS.

Pertama, EAS harus terus dibangun dengan menggunakan paradigma kolaborasi.

Menurut Menlu Retno Asean Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) dibuat memang untuk menebarkan paradigma kolaborasi tidak saja di Asean melainkan juga lebih jauh dari kawasan Asia Tenggara. Menlu Retno menegaskan bahwa yang diperlukan saat ini adalah kerja sama konkret.

“Kerja sama ini hanya dapat dilakukan jika semua menjalankan positive sum game, di mana semua pihak akan memiliki keuntungan dengan adanya kerja sama ini,” ujar Menlu Retno.

Kedua, EAS harus dinavigasi dengan menggunakan Piagam PBB dan Hukum Internasional.

“Pada saat lautan gelap dan guideless, maka Piagam PBB dan Hukum Internasional seharusnya menjadi lighthouse-nya,” ujar Menlu Retno.

Selain itu, Menlu Retno menegaskan pentingnya penghormatan terhadap prinsip dan norma yang sudah disepakati bersama termasuk yang ada dalam Piagam PBB dan Bali Principles 2011. 

Menlu Retno menekankan bahwa penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah adalah prinsip yang tidak dapat ditawar.


Peta Indo-Pasific/gasam.org.tr


Ketiga, EAS harus menjadi model bagi arsitektur kawasan. Isu inklusivitas menjadi kunci dan Asean terus membuka pintu bagi kerja sama dengan semua pihak melalui Asean-led mechanism.

Menlu Retno mengajak semua negara bekerja sama menciptakan stabilitas, perdamaian dan kemakmuran di Kawasan Indo-Pasifik.

BACA JUGA: Pengetatan Moneter Goda Bank Sentral Asean Naikkan Suku Bunga

Pertemuan EAS adalah forum Asean yang memfasilitasi bertemunya 18 negara di kawasan Indo-Pasifik. Pertemuan dihadiri Menteri Luar Negeri dan perwakilan Menlu dari Indonesia, Brunei, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Australia, RRT, India, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, Rusia, dan Amerika Serikat.

Dalam pertemuan kali ini, sebagai incoming chair EAS, Menlu Indonesia mendapatkan kesempatan pertama berbicara di antara para menteri luar negeri negara partisipan EAS lainnya.

Editor: Saeno