insentif fiskal

ruang fiskal

konsolidasi fiskal

Badan Kebijakan Fiskal

makan siang gratis

Prabowo-Gibran

APBN

APBN 2025

Bisnis, JAKARTA - Konsistensi pemangku kebijakan dalam menjaga disiplin fiskal diuji. Rencana belanja pemerintahan baru yang cukup ambisius dipandang bakal menyebabkan ruang fiskal jangka menengah rawan goyah. Sederet lembaga internasional pun mulai menyalakan alarm yang patut diperhatikan pemerintah.Termutakhir, Ficth Rating mengingatkan kepada pemerintah untuk mewaspadai adanya lonjakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang rentang menganga apabila kebijakan belanja rezim baru tidak terkelola dengan baik.Peringatan dari lembaga itu pun bukannya tanpa alasan. Sebab tatkala defisit fiskal kian lebar, maka peringkat utang Indonesia bakal jeblok sehingga pemerintah kesulitan mengumpulkan dana untuk memenuhi pembiayaan di luar penerimaan perpajakan.Ketika peringkat utang kurang ciamik, mau tak mau otoritas fiskal harus berani memberikan imbal hasil yang lebih menarik untuk menarik minat investor.Akan tetapi, langkah tersebut berisiko membebani pembayaran bunga utang negara pada masa mendatang.Aneka faktor inilah yang perlu diperhitungkan oleh otoritas fiskal dalam menyusun Rancangan APBN 2025 yang akan dijalankan oleh pemerintahan baru, yakni pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.Head of Asia-Pacific Sovereigns Fitch Thomas Rookmaaker, mengatakan risiko pelebaran defisit menjadi isu yang perlu dicermati mengingat Indonesia telah mampu menjalankan konsolidasi fiskal pascapandemi Covid-19.Buktinya, pada tahun lalu saja defisit APBN hanya berada pada level 1,65% terhadap produk domestik bruto (PDB), sangat rendah dibandingkan dengan batas maksimal yang sebesar 3% dari PDB.Persoalannya, pemerintah baru tampaknya akan melakukan belanja besar-besaran melalui program populis yang dijanjikan selama musim kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.Tak ayal, ketidakpastian seputar kebijakan fiskal jangka menengah masih menantang. Sebab, selain komitmen pemerintahan baru untuk melanjutkan kebijakan seputar penghiliran dan infrastruktur, ruang fiskal jangka menengah bakal lebih ketat seiring dengan ambisi menuntaskan janji kampanye.Pada saat bersamaan, Indonesia juga harus bergulat dengan melambatnya pertumbuhan di pasar ekspor dan harga komoditas sumber daya alam (SDA), tingginya suku bunga acuan, serta meningkatnya ketegangan geopolitik yang membatasi penerimaan negara.<img src="https://assets.bisnisindonesia.id/2024/05/16/1715867601542-31-blob" style="width: 300px;" class="fr-fic fr-dib">&ldquo;Ada sejumlah janji kampanye yang juga berarti pengeluaran [negara] yang lebih tinggi,&rdquo; kata Thomas di Jakarta, Rabu (15/5).Dia memperkirakan, defisit anggaran ketika APBN dijalankan oleh rezim baru bisa mencapai 2,9%. Memang, angka itu masih di bawah batas atas yang sebesar 3%.Akan tetapi, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu jumlah tersebut terbilang melesat dengan sangat tajam.Thomas menambahkan, peringkat kredit Indonesia terancam bila defisit melampaui 3% karena mendorong kenaikan rasio utang terhadap PDB.Sekadar mengabarkan, per Maret 2024, Fitch mempertahankan peringkat utang atau rating kredit Indonesia pada posisi BBB dengan outlook stabil. Pada periode tersebut pula, utang pemerintah tercatat 38,79% terhadap PDB.Dalam rangka mengimbangi defisit yang lebar, Thomas melihat Pemerintah Indonesia wajib mendorong penerimaan negara yang lebih tinggi untuk menghindari utang lebih menggunung.Baca Juga : <a href="https://bisnisindonesia.id/article/pertaruhan-fiskal-prabowo-untuk-bangun-ikn" target="_blank" rel="noreferrer noopener" style="-webkit-user-drag: none; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; user-select: text; cursor: text; text-decoration: none; color: inherit;"><span data-contrast="none" lang="ID-ID" style="-webkit-user-drag: none; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; user-select: text; font-variant: normal; color: rgb(0, 112, 192); font-size: 12pt; font-style: normal; text-decoration: underline; text-transform: none; line-height: 19.425px; font-family: Raleway, Raleway_EmbeddedFont, Raleway_MSFontService, sans-serif; font-weight: bold;">Pertaruhan Fiskal Prabowo untuk Bangun IKN</a>Estimasi Fitch itu terbilang realistis. Sebab pada tahun ini saja, pemerintah mengubah batas maksimal defisit fiskal dari sebelumnya 2,4% menjadi 2,8%.Pelonggaran itu dilakukan untuk mendukung penebalan program sosial yang telah dilakukan pemerintah pada tahun ini.Sementara itu, dua lembaga internasional juga memiliki proyeksi sama, yakni International Monetary Fund (IMF) serta Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).IMF dalam Fiscal Monitor April 2024, memprediksi defisit fiskal pada tahun depan pada posisi 2,7% terhadap PDB. Penghitungan itu mengacu pada kebijakan belanja yang cukup ekspansif terutama untuk belanja modal dan terbatasnya improvisasi pada aspek perpajakan.Adapun OECD dalam laporan berjudul OECD Economic Outlook May 2024, memasang proyeksi defisit yang serupa dengan IMF untuk tahun depan.Menurut OECD, komitmen pemerintahan baru yang akan menjabat pada Oktober mendatang untuk menggelembungkan belanja sosial, maka defisit pun bakal lebih lebar.Baca Juga : <a href="https://bisnisindonesia.id/article/inflasi-as-yang-melandai-bangkitkan-harapan-pemangkasan-suku-bunga" target="_blank" rel="noreferrer noopener" style="-webkit-user-drag: none; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; user-select: text; cursor: text; text-decoration: none; color: inherit;"><span data-contrast="none" lang="ID-ID" style="-webkit-user-drag: none; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; user-select: text; font-variant: normal; color: rgb(0, 112, 192); font-size: 12pt; font-style: normal; text-decoration: underline; text-transform: none; line-height: 19.425px; font-family: Raleway, Raleway_EmbeddedFont, Raleway_MSFontService, sans-serif; font-weight: bold;">Inflasi AS yang Melandai Bangkitkan Harapan Pemangkasan Suku Bunga</a><span data-ccp-props='{"134233117":false,"134233118":false,"134245418":true,"134245529":true,"201341983":0,"335551550":0,"335551620":0,"335557856":16777215,"335559738":0,"335559739":0,"335559740":259}' style='-webkit-user-drag: none; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; user-select: text; font-size: 12pt; line-height: 20.5042px; font-family: "Calibri Light", "Calibri Light_EmbeddedFont", "Calibri Light_MSFontService", sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);'>&nbsp;BASIS PAJAKKeberlanjutan fiskal jangka menengah dan panjang panjang perlu diimbangi dengan perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan pajak, serta upaya untuk memastikan belanja pemerintah yang efisien, termasuk melalui dukungan yang terfokus pada rumah tangga rentan.Sementara itu, kalangan ekonom mengingatkan kepada pemerintah agar menyusun skema perpajakan yang ciamik untuk mengantisipasi pelonggaran defisit fiskal.Pengamat Perpajakan Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan Pemerintahan Prabowo-Gibran perlu berani mengambil kebijakan yang tidak populis tetapi bisa tepat sasaran.Di antaranya mengurangi fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta memangkas ambang batas pengusaha kena pajak (PKP) PPN yang dari beberapa studi ilmiah memang perlu dilakukan namun selalu terhambat karena pertimbangan politik.Selain itu juga menaikkan tarif PPN dari 1% menjadi 12% yang apabila mengacu pada UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP harus dieksekusi pada 1 Januari 2025.Baca Juga : <a href="https://bisnisindonesia.id/article/meski-diganti-sri-mulyani-urusi-apbn-pertama-saat-prabowo-jadi-presiden" target="_blank" rel="noreferrer noopener" style="-webkit-user-drag: none; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; user-select: text; cursor: text; text-decoration: none; color: inherit;"><span data-contrast="none" lang="ID-ID" style="-webkit-user-drag: none; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; user-select: text; font-variant: normal; color: rgb(0, 112, 192); font-size: 12pt; font-style: normal; text-decoration: underline; text-transform: none; line-height: 19.425px; font-family: Raleway, Raleway_EmbeddedFont, Raleway_MSFontService, sans-serif; font-weight: bold;">Meski Diganti, Sri Mulyani Urusi APBN Pertama Saat Prabowo Jadi Presiden</a><span data-ccp-props='{"134233117":false,"134233118":false,"134245418":true,"134245529":true,"201341983":0,"335551550":0,"335551620":0,"335557856":16777215,"335559738":0,"335559739":0,"335559740":259}' style='-webkit-user-drag: none; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; user-select: text; font-size: 12pt; line-height: 20.5042px; font-family: "Calibri Light", "Calibri Light_EmbeddedFont", "Calibri Light_MSFontService", sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);'>&nbsp;Perlu pula melanjutkan reformasi pajak yang telah berlangsung baik administrasi maupun regulasi. Apalagi, sejauh ini ada beberapa aksi yang belum tereksekusi misalnya ketentuan bantuan penagihan pajak dari negara mitra serta pajak natura.Namun, menurutnya, secara historis pemerintahan baru hampir tidak pernah mengeksekusi kebijakan yang bisa mereduksi popularitas. Di sinilah konsistensi dari rezim baru diuji.&ldquo;Karena pastinya ada pertimbangan politik,&rdquo; katanya kepada Bisnis.Merespons beragam analisis fiskal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menuturkan APBN 2025 yang disusun dalam masa transisi ini akan berfokus pada kebijakan menguatkan fundamental ekonomi di tengah tekanan global.Penguatan fundamental yang dimaksud adalah dengan mengoptimalisasi investasi di bidang sumber daya manusia (SDM), penghiliran dalam rangka menciptakan nilai tambah, serta investasi maksimal di infrastruktur.&ldquo;Kita akan terus berkonsultasi [dengan presiden terpilih] dan dari sisi ekonomi terutama penyusunan anggaran kita harus menyiapkan sesuai dengan si&shy;klus anggaran yang diatur oleh UU,&rdquo; katanya.(Tegar Arief Fadly)

Termutakhir, Ficth Rating mengingatkan kepada pemerintah untuk mewaspadai adanya lonjakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang rentang menganga apabila kebijakan belanja rezim baru tidak terkelola dengan baik.

Lampu Merah Kebijakan Fiskal Jangka Menengah

Pusat Koperasi Credit Union Indonesia (Puskopcuina) meraih penghargaan dunia atas inovasinya dalam digitalisasi layanan keuangan dan memudahkan masyarakat dalam penjualan produk usaha.

Dunia Akui Digitalisasi Pusat Koperasi CU Indonesia

Mobil berteknologi hibrida listrik tampaknya masih akan terus melaju kencang meski pemerintah berencana menaikkan tarif pajaknya. Hal ini tampak semakin beragamnya pilihan model baru di GIIAS 2024.

Mobil Hibrida Melawan Tekanan Pasar

Bagi pencari properti yang ingin memiliki rumah di tengah kota dapat menjadikan rumah seken di Jakarta sebagai opsi hunian. Hal ini karena opsi harga hunian bervariasi menjangkau kelas menengah dan menengah-atas.

Menerka Prospek Pasar Rumah Seken di Jakarta Setelah Ibu Kota Pindah

Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan mundur sebagai calon presiden dari Partai Demokrat untuk Pilpres 2024.

Joe Biden Resmi Mundur dari Pilpres AS 2024

Kinerja pasar saham yang tidak baik membuat investor beralih ke kripto. Beberapa sekuritas merevisi target IHSG.

Tren Investasi di Pasar Modal Mulai Beralih ke Kripto

Di tengah iklim suku bunga tinggi, ekspektasi penurunan suku bunga masih ada di tengah ketatnya likuiditas.