Bisnis, JAKARTA - Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit (CPOPC) telah mencapai tonggak monumental terkait pengembangan minyak sawit berkelanjutan global dalam Pertemuan Tingkat Menteri ke-9, Sabtu (4/9/2021).
Agenda penting dalam The 9th Ministerial Meeting Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) di antaranya adopsi/pengesahan melalui penandatanganan Protocol to Amend, Adoption of CPOPC Work Plan and Budget 2022 and Annual Contribution 2022, Adoption of Global Framework of Principles of Sustainable Palm Oil, Adoption of CPOPC Policy and Strategy Direction, Adoption of Rules of Procedure of MM and SOM of CPOPC.
Pertemuan ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berperan sebagai Ketua Delegasi Indonesia serta menjadi Chairperson bersama Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas Malaysia Datuk Zuraida Kamaruddin.
Pertemuan kali ini terdiri atas beberapa sesi, yang antara lain diikuti oleh Anggota CPOPC yaitu Indonesia dan Malaysia, serta Negara Pengamat/Observer Countries yaitu Kolombia, Ghana, Honduras dan Papua Nugini.
Kolombia diwakili oleh Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Rodolfo Enrique Zea Navarro, Ghana diwakili oleh High Commissioner Ghana untuk Malaysia Akua Sekyia Ahenkora Sekyia Ahenkora. Selain itu hadir pula Wakil Menteri Pertanian dan Peternakan Honduras David Ernesto Wainwright, dan Menteri Pertanian dan Peternakan Papua Nugini John Simon.
"Hari ini, kami telah mencapai tonggak dari pengembangan minyak sawit berkelanjutan global sebagai negara produsen minyak sawit," ujar Airlangga di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri ke-9 Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit (CPOPC), di Jakarta, Sabtu (4/12/2021).
Menurut Airlangga, anggota CPOPC telah menyetujui protokol untuk mengubah Piagam CPOPC, baik anggota maupun anggota baru seluruhnya akan mengikuti prosedur ratifikasi internal untuk mengadopsi dokumen tersebut.
PENCAPAIAN MEETING
Terdapat beberapa hal penting yang telah dicapai negara-negara anggota setelah meeting kali ini.
Pertama, kedua negara anggota sudah menyetujui Protokol untuk Mengubah Piagam (Protocol to Amend) CPOPC, dan harus mementingkan hal ini untuk melakukan prosedur ratifikasi dalam proses internal masing-masing negara. Anggota yang akan datang juga harus meratifikasi protokol tersebut sebelum diizinkan bergabung.
“Anggota yang masuk akan memperkuat organisasi CPOC dan meningkatkan upaya kami untuk mempromosikan pengembangan kelapa sawit berkelanjutan secara global. Ke depannya, Sekretariat akan diperkuat, dari yang tadinya dipimpin oleh Direktur Eksekutif akan ditingkatkan menjadi Sekretaris Jenderal,” jelas Airlangga.
Kedua, harus membuat roadmap yang jelas untuk menarik negara-negara prioritas menjadi anggota CPOPC sesuai kriteria yang tercantum dalam Protocol to Amend. Sekretariat CPOPC harus menyiapkan laporan kemajuan dalam isu keanggotaan ini.
“Perluasan keanggotaan harus menjadi salah satu key performance indicators di 2022,” ujarnya.
Ketiga, setelah mengadopsi The Global Framework of Principles on Sustainable Palm Oil, Sekretariat harus menyediakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengimplementasikan kerangka kerja ini dengan partner internasional yang relevan, khususnya dalam sistem PBB maupun dengan produsen minyak nabati besar, sehingga membantu menyadarkan visi bersama untuk membuat satu standar keberlanjutan bagi minyak yang dapat dikonsumsi.
Keempat, Sekretariat CPOC juga harus dapat menerjemahkan isu prioritas yang berisi Strategy and Policy Direction menjadi berbagi program dan inisiatif. “Strategi ini tidak terbatas pada manajemen penawaran, permintaan dan perkiraan harga, tetapi juga semua masalah kritis yang dihadapi oleh anggota dan non-anggota dengan cara yang lebih koheren dan terkoordinasi,” jelas Airlangga.
Kelima, kampanye advokasi juga harus dimonitor, ditelaah, dan diberi masukan supaya semuanya bersinergi dan menghasilkan sesuatu yang mempunyai impact terukur untuk mempromosikan minyak sawit berkelanjutan, sekaligus mengurangi sentimen negatif.
Keenam, sejalan dengan Presidensi G20 Indonesia yang dimulai pada bulan ini, Sekretariat CPOPC juga merencanakan untuk menyebarkan perspektif dan kepentingan dari negara-negara produsen minyak sawit tersebut dalam beberapa forum G20.
“Sesuai kesepakatan dengan Menteri Zuraida, Pertemuan selanjutnya CPOPC akan dilaksanakan pada Juni 2022 di Indonesia,” imbuh Airlangga.
Ketujuh, salah satu visi utama CPOPC adalah untuk menyejahterakan hidup dari jutaan petani kelapa sawit di berbagai negara produsen minyak sawit di seluruh dunia. Untuk itu, Sekretariat CPOPC harus membuat program yang didedikasikan untuk para petani tersebut.
“The Global Smallholders Forum adalah aktivitas penting yang memfasilitasi dan mengonsolidasi masalah penting dari smallholders minyak sawit global, dan untuk mendukung mereka mencapai standar keberlanjutan seperti yang tercantum dalam SDG’s,” jelasnya.
Terakhir, Sekretariat juga harus memberikan lebih banyak masukan dan rekomendasi untuk negara anggota mengenai kebijakan dan regulasi yang terus berkembang, dan untuk negara lain yang juga mengonsumsi minyak sawit, yang pastinya akan mempengaruhi industri minyak sawit.
KAMPANYE ANTISAWIT
Menteri Zuraida dari Malaysia menyampaikan perhatiannya terhadap sentimen kampanye anti sawit yang dimunculkan oleh berbagai pihak. Dia menilai kelapa sawit jauh lebih efisien dibandingkan dengan komoditas minyak nabati lainnya, dan propaganda negatif ini perlu mendapatkan respon serius dari CPOPC.
“Indonesia dan Malaysia akan pastikan memberi maklumat yang jelas bahwa kita adalah progressive countries, kampanye negatif itu tidak benar, dan kita juga mampu menjadi pelopor dalam pasar atau industri minyak sawit. Kemudian, proses empat negara observer untuk jadi anggota CPOPC akan dipercepat,” katanya.
Menurutnya, CPOPC perlu lebih menekankan pada informasi yang mudah dicerna dan berukuran gigitan dalam bentuk narasi dan grafik untuk mengubah persepsi.
"Peran CPOPC diperlukan sebagai badan yang mendorong keterlibatan dalam pengembangan industri minyak sawit berkelanjutan secara global. CPOPC juga memiliki peran penting dalam membantu jutaan petani kelapa sawit dan pemangku kepentingan di seluruh dunia. Upaya ini akan membantu memastikan bahwa industri minyak sawit berkomitmen penuh terhadap tujuan pembangunan (SDGs) PBB," katanya.
Ia menambahkan, anggota yang akan masuk jadi anggota CPOPC yaitu Kolombia, Ghana, Honduras dan Papua Nugini bisa memperkuat organisasi tersebut dan meningkatkan upaya mempromosikan pengembangan kelapa sawit berkelanjutan secara global.
Dijelaskannya, pertemuan ini menghasilkan sejumlah poin penting yang di adopsi dari kerangka prinsip global tentang Minyak Sawit Berkelanjutan.
Kerangka kerja CPOPC ini nantinya akan masuk dalam keterlibatan kemitraan internasional, terutama sistem PBB serta organisasi internasional terkait lainnya.
MENCIPTAKAN PELUANG
Menko Airlangga menyampaikan, pandemi Covid-19 masih terus menghantui dan dapat menghambat laju pemulihan perekonomian global. Namun di saat yang sama, harga komoditas yang terus meningkat khususnya kelapa sawit juga menciptakan peluang bagi negara produsen untuk mendukung perbaikan ekonomi.
Pada 2021, nilai ekspor minyak sawit mencapai US$29 miliar, meningkat 115% dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya. Untuk menjaga momentum positif minyak sawit berkelanjutan, Indonesia sedang dalam proses memfinalisasi sertifikasi rantai pasok minyak kelapa sawit downstream.
“Tren berkembang mengenai kebijakan diskriminatif terhadap minyak sawit akan merugikan pembangunan sektor minyak sawit. Maka itu, penting bagi CPOPC untuk mempertahankan peran pentingnya untuk mendukung dan menjaga kepentingan bersama negara-negara produsen minyak sawit,” ujar Menko Airlangga di Jakarta, seperti yang dikutip dari siaran resmi, Sabtu (4/12/2021).
Di dalam pertemuan ini, dibahas perspektif negara anggota mengenai market outlook, kenaikan harga, kestabilan harga, dan program mandatori Biodiesel (B30).
Di dalam pertemuan ini, CPOPC membahas perspektif negara anggota mengenai market outlook, kenaikan harga, kestabilan harga, dan program mandatori Biodiesel (B30). Oleh karena itu, perlu kerja sama dan kolaborasi antara negara produsen (CPOPC).
"Dengan dimulainya kepemimpinan Indonesia di G20 tahun 2022, CPOPC akan melihat kemungkinan untuk memanfaatkan forum ini untuk mempelopori perspektif dan kepentingan negara-negara produsen minyak sawit," ujar Airlangga. (Dany Saputra, Antara)