Langkah Sejengkal Menuju Siaran Digital

Sebanyak 90 wilayah di Indonesia siap untuk menggelar siaran digital pada 2022.

Leo Dwi Jatmiko & Hendra Wibawa
Nov 17, 2021 - 12:02 PM
A-
A+
Langkah Sejengkal Menuju Siaran Digital

Bisnis, JAKARTA — Infrastruktur migrasi siaran televisi analog ke digital tahap pertama diklaim sudah siap untuk menopang proses analog switch off (ASO) di 90 wilayah dari target 112 daerah pada 2022.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan sebanyak 90 wilayah itu adalah 80,63 persen dari total wilayah yang siap untuk menggelar siaran digital.

“Dari 112 wilayah layanan siaran yang menjadi target ASO, 80,63 persen telah memiliki infrastruktur multiplexing,” katanya di Jakarta, Selasa (16/11/2021).

Dengan tersediannya multiplexing (mux), dia menegaskan masyarakat di daerah-daerah tersebut sudah dapat menyaksikan siaran digital saat ini via simultant broadcast (simulcast).

Simulcast adalah penyelenggaraan siaran digital dan siaran analog secara bersamaan oleh lembaga penyiaran.

Johnny menuturkan khusus untuk 56 wilayah yang akan menjadi target ASO tahap pertama, secara persentase kesiapan infrastruktur mux sudah 100 persen.

“Di sana cukup untuk menampung peralihan setiap siaran televisi analog secara keseluruhan,” kata Johnny.

Untuk daerah yang masuk ASO tahap kedua dan ketiga, Johnny mengatakan pembangunan infrastruktur ditargetkan selesai dua bulan sebelum masa ASO pada masing-masing tahapan.

Dari 31 wilayah target ASO tahap II, sebanyak 17 wilayah atau 54,84 persen telah tersedia infrastruktur mux. Untuk ASO tahap III, dari 25 wilayah target ASO, sebanyak 17 wilayah atau 68 persen juga telah siap dengan infrastruktur mux.

“Jadi kalau tahap kedua 25 Agustus 2022, dua bulan sebelumnya tahap kedua infrastruktur harus siap. Pada 2 November 2022 atau tahap ketiga, maka dua bulan sebelumnya harus sudah siap agar memudahkan pelaksanaan ASO,” katanya.

DISKON SEWA

Ketua Umum Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATSDI) Eris Munandar berharap kenaikan potongan harga atau diskon sewa Mux yang diberikan oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI. Potongan harga 70 persen hanya berlaku bagi Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK).

Menurutnya, TVRI memberikan kemudahan perihal sewa mux. Skema pembayaran yang fleksibel, meringankan lembaga penyiaran swasta (LPS) yang jumlah lebih dari 600 LPS, dalam menggelar siaran digital.

Jika sewa mux kepada sesama LPS harus membayar di depan dan berlangganan langsung selama 6 bulan, TVRI menyediakan skema langganan per bulan.

“TVRI bisa ada potongan harga dan pembayarannya fleksibel per bulan, kalau mux swasta harus enam bulan di awal,” kata Eris.

Hanya saja, sambungnya, potongan harga 70 persen yang diberikan oleh TVRI berlaku bagi LPK, bukan ke LPS.

Data Kemenkominfo menyebutkan jumlah LPK saat ini sekitar 14 LPK, sementara itu LPS berjumlah 666 LPS. Artinya penerima potongan harga besar hanya terjadi bagi sebagian kecil lembaga penyiaran.

Untuk LPS, kata Eris, potongan tarif sewa sekitar 30 dari total. Jika kawasan Jabodatebek biaya sewa mux TVRI mencapai Rp40 juta per bulan, artinya LPS harus membayar Rp32 juta per bulan. Biaya ini dinilai masih terlalu mahal.

Dengan biaya sewa yang terlalu mahal, dia khawatir tidak LPS yang sanggup menyewa mux TVRI, terlebih di tengah kondisi pandemi Covid-19. Pemasukan dari iklan berkurang.

Dia mengusulkan potongan harga sewa dinaikkan menjadi 50—60 persen, minimal hingga 2 November 2022 atau saat batas akhir siaran analog digelar. Dengan cara itu, LPS digital di daerah-daerah dapat sedikit bernapas dan bisnisnya berkelanjutan.

“Jangan sampai dengan harga mux ini, prinsip keberagaman isi yang merupakan cita-cita siaran digital menjadi hilang,” kata Eris.

Dia mengatakan sebagai lembaga penyiaran yang infrastrukturnya dibangun oleh pemerintah, seharusnya TVRI tidak menetapkan tarif tinggi.

Seandainya tarif sewa mux dibanderol sekitar Rp40 juta dan LPS yang menyewa lima LPS, Eris menilai dalam sebulan TVRI mengantongi pendapatan senilai Rp200 juta. Artinya, dalam 2,5 tahun pendapatan TVRI mencapai di atas Rp5 miliar atau melebih modal membangun mux.

Sementara itu, TVRI menyatakan bakal memberikan harga sewa mux yang terjangkau bagi lembaga penyiaran swasta.

TVRI bahkan berani memberi potongan harga hingga 70 persen sebagai upaya menyukseskan program siaran digital di Tanah Air.

Direktur Utama TVRI, Imam Brotoseno mengatakan TVRI menetapkan tarif mux sesuai dengan Peraturan Menteri No.6/2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran.

Dalam peraturan disebutkan bahwa harga sewa bergantung pada aspek seperti nilai investasi penggelaran mux, sarana dan prasarana lahan, dan standar kualitas peralatan.

LPP maupun LPS pemilik Mux akan menggunakan formulasi yang sama dalam menyewakan mux kepada lembaga penyiaran.

“Untuk harga TVRI kami menetapkan harga price ceiling [pagu harga]. Jadi kami masih bisa memberikan potongan harga bahkan bisa sampai 70 persen,” kata Imam.

Selain potongan harga, TVRI juga menetapkan pembayaran per termin atau dengan skema cicil, sehingga LPS tidak harus membayar langsung di depan 100 persen.

Imam tidak menjelaskan secara detail harga sewa mux per bulan, karena masing-masing wilayah berbeda tergantung dari nilai investasi hingga keandalan infrastruktur .

Mengenai pembagian mux, kata Imam, kebijakan dari pemerintah mengenai menangnya TVRI di seluruh wilayah. TVRI tidak terlibat dalam pembagian mux tersebut.

“Kami tidak terlibat dalam hal itu,” kata Imam.

Anggota Komisi I DPR, Niko Siahaan mengatakan menerima laporan dari LPS mengenai tarif sewa mux yang mahal.

Niko pun mempertanyakan mengenai skema penarifan sewa mux oleh LPS dan LPP penyelenggara mux. Dia meminta pemerintah terlibat dalam pengawasan harga sewa mux.

“Siapa yang menentukan tarif itu?” kata Niko.

Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari juga mempertanyakan arus uang yang dibayarkan oleh LPS untuk sewa mux.

Editor: Wike D. Herlinda
Anda belum memiliki akses untuk melihat konten

Untuk melanjutkannya, silahkan Login Di Sini