Bisnis, JAKARTA – Proyek moda raya terpadu (MRT) rupanya diminati oleh investor asing. Kementerian Perhubungan menyebut bahwa Jepang, Korea Selatan, dan Inggris akan berinvestasi pada proyek MRT Jakarta.
Saai ini, pembangunan proyek MRT fase 2A telah berlangsung dengan rute Bundaran HI – Kota. Selanjutnya, rute Bundaran HI – Kota akan diteruskan hingga Ancol atau dalam Proyek MRT Fase 2B Kota – Ancol.
Sementara itu, proyek MRT Fase 3 atau Timur – Barat (East – West) rute Cikarang – Balaraja kini tengah direncanakan dengan panjang jalur sekitar 87 kilometer (Km) yang merupakan rute terpanjang. Kemudian, secara simultan juga dilaksanakan proyek MRT Fase 4 Fatmawati – TMII.
“Yang membanggakan, investor tidak hanya dari Jepang, tapi Korea Selatan dan Inggris akan masuk sebagai konsorsium yang akan memberikan loan [pinjaman kredit],” ujarnya dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (2/11/2022).
Kemenhub menargetkan proses konstruksi proyek MRT Fase 3 Timur – Barat atau East –West Line (Balaraja – Cikarang) dimulai pada 2024.
“Jadi East – West itu sedang kami lakukan feasibility study [studi kelayakan]. MRT-nya itu dari Cibitung sampai Balaraja. Kita harapkan itu bisa selesai 2023, dan 2024 kami sudah mulai,” ucapnya.
Seperti diketahui, partisipasi Jepang dalam pengembangan MRT telah dimulai sejak proyek MRT Fase 1 Lebak Bulus – Bundaran HI dan lanjut pada proyek MRT Fase 2. Teranyar, Japan International Cooperation Agency atau JICA baru saja meneken kerja sama studi Proyek MRT Timur – Barat dengan Indonesia pada 24 Oktober lalu.
“Melalui MoU ini, JICA akan mendukung pemerintah Indonesia dalam memperluas sistem transportasi umum dengan memperluas jangkauan MRT Jalur Timur-Barat,” katanya.
Baca Juga: Jepang, Korsel, Inggris Beri Lampu Hijau Biayai Proyek MRT Jakarta
Pada MoU baru tersebut, JICA sepakat memberikan dua macam dukungan teknis kepada Indonesia dalam pengembangan Proyek Fase 3 MRT Jakarta. Pertama, yakni kerja sama teknis untuk struktur implementasi di bawah Institutional and Financial Study for Jakarta Mass Rapid Transit for East – West Line Project atau disebut CMS.
Rincian target outcome CMS nantinya meliputi rekomendasi rencana detail badan pelaksana proyek, tata kelola dan struktur organisasi, serta rekomendasi skema pembiayaan dan implementasi untuk pembangunan. Hal ini termasuk Operasi dan Pemeliharaan (O&M) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, formulasi kebijakan Transit Oriented Development (TOD), dan kerangka regulasi terkait konsep kelembagaan dan skema keuangan untuk mendukung DJKA Kemenhub dalam membangun konsensus.
Kedua, kerja sama teknis untuk sistem di bawah System Engineering Services of Interoperability Standard for East – West Line Project atau disebut SESIS dengan memanfaatkan keahlian Jepang. Target outcome untuk SESIS nantinya secara rinci meliputi serangkaian spesifikasi teknis untuk interoperabilitas atau standar operabilitas, sistem manajemen keselamatan, dan pedoman spesifikasi teknis untuk harmonisasi teknis.
Sebelumnya, JICA juga telah berkontribusi di antaranya dengan memberikan pinjaman lunak Official Development Assistance (ODA) kepada proyek MRT Fase 1 Lebak Bulus – Bundaran HI dan Fase 2 Bundaran HI – Kota.
Terkait dengan pembiayaan proyek, proyek MRT Fase 3 Cikarang – Balaraja, maupun Fase 4 Fatmawati – TMII akan dilakukan dengan lelang (tender). Hal itu, lanjutnya, lantaran adanya potensi partisipasi negara lain selain Jepang, yakni Inggris dan Korea Selatan.
“Keuntungan kita dengan adanya multinasional atau banyak negara maka bisa buka tender. Semua bisa ikut, dan kita bisa mendapatkan harga lebih murah,” ujarnya.
Baca Juga: Menilik Rencana PT MRT Jakarta akan Akuisisi Saham PT KCI
Terkait dengan pendanaan, Budi mengungkap bahwa akan dilaksanakan kerja sama investasi pengembangan proyek MRT dengan Jepang, Korea Selatan, dan Inggris pada bulan ini. Rencananya, akan dilaksanakan di sela-sela kegiatan KTT G20.
“Kami rencanakan saat G20 ada signing antara pihak Indonesia, yakni Kemenhub dan DKI Jakarta, dengan pihak Jepang, Korea Selatan, dan Inggris. Sehingga ini ada suatu payung konkret yang direncanakan,” tuturnya.
Menurutnya, angkutan massal perkotaan menjadi salah satu keharusan yang ditekankan oleh Presiden Jokowi. Proyek pembangunan angkutan massal di wilayah perkotaan yang tengah berlangsung harus diselesaikan, dan juga harus direncanakan dan dikembangkan lagi ke depannya.
Kementerian Perhubungan akan mendukung visi Presiden Jokowi yang mengutamakan angkutan massal perkotaan dengan menjadikan DKI Jakarta sebagai contoh. Sedangkan daerah-daerah lain di Tanah Air akan dimulai dengan studi kajian terkait angkutan massal.
“Tentu waktu dari pembangunan ini dikaitkan dengan kemampuan finansial dari pemerintah dan pemerintah daerah,” ucapnya. (Dany Saputra)