Lukas Bong Tetap Pimpin AREBI, Ini Pesan untuk Regulator

Lukas Bong kembali memimpin AREBI. Dia meminta pemerintah agar menerbitkan regulasi yang mndukung broker properti.

M. Syahran W. Lubis

24 Nov 2021 - 19.45
A-
A+
Lukas Bong Tetap Pimpin AREBI, Ini Pesan untuk Regulator

Lukas Bong tetap memimpin AREBI./Istimewa

Bisnis, JAKARTA – Lukas Bong terpilih kembali sebagai Ketua Umum Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) untuk masa bakti hingga 3 tahun ke depan.

Lukas, mantan Ketua DPD AREBI DKI Jakarta dan kini Dewan Kehormatan AREBI DKI, terpilih lagi untuk memimpin organisasi itu setelah dalam Munas AREBI pada Rabu (24/11/2021) yang digelar secara daring menjadi calon tunggal.

Lukas mengemukakan visi yakni AREBI mampu bersinergi dengan stakeholder dan pemerintah, serta memiliki peran strategis dalam membangun industri jasa perantara perdagangan properti yang profesional, eksis, dan tangguh baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional.

Dia juga menyampaikan empat misi. Pertama, menggalang koordinasi dan dukungan dari pemerintah, instansi dan lembaga terkait untuk kemajuan industri broker properti di Indonesia. Kedua, memberikan payung hukum dan penegakan kode etik bagi seluruh anggota AREBI. Ketiga, membangun networking dan digitalisasi AREBI secara menyeluruh. Keempat, memberikan manfaat dan kesejahteraan kepada para anggota AREBI. 

Lukas mengatakan industri broker properti butuh perhatian lagi dari pemerintah. AREBI tidak bisa menata industri broker properti sendiri jika tidak didukung peraturan dari pemerintah yang bisa memajukan industri broker properti.

Saat ini regulator atau pemerintah belum banyak mengatur industri broker properti. Contohnya pada awal tahun ini keluar aturan tentang pencabutan ketentuan yang mewajibkan perusahaan agen properti memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIU-P4).

“AREBI tidak sepakat karena SIU-P4 sangat penting untuk mendukung kemajuan industri properti. Mengapa? Salah satu syarat mendapatkan SIU-P4 adalah setiap perusahaan agen properti wajib memiliki 2 tenaga ahli bersertifikat. Dengan dicabutnya SIU-P4, otomatis dua tenaga ahli ini tidak diperlukan lagi,” ujar Lukas.

Dia menambahkan seharusnya setiap agen properti merupakan ahli di bidangnya dan wajib memiliki sertifikasi atau berlisensi. Sertifikasi broker properti juga merupakan salah satu upaya dalam memberantas mafia tanah. Jadi, regulator harusnya mendukung dengan membuat aturan yang mendorong kemajuan industri broker properti.

“AREBI akan mendorong regulator agar sertifikasi diwajibkan bagi setiap individu yang terjun di industri broker properti sehingga dapat memberikan pelayanan yang proper dan profesional bagi masyarakat pengguna jasanya,” kata Lukas.

Jika broker properti bersertifikat bisa memberikan pelayanan yang proper dan profesional, lanjutnya, masyarakat akan puas sehingga akan semakin banyak lagi pengguna jasa broker properti dan industri broker properti pun akan semakin berkembang dan mendorong industri properti, lalu mendorong lagi ekonomi Indonesia. “Untuk itu AREBI akan terus mendorong agar broker properti memiliki sertifikat/lisensi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Broker Properti Indonesia (BPI)”.

AREBI, ujarnya, juga meminta agar pemerintah memperpanjang insentif bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di sektor properti di tahun 2022 karena sangat berdampak positif juga kepada agen properti. Insentif bebas PPN akan mendorong penjualan di tengah pandemi Covid-19.

Begitu juga insentif berupa keringanan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang akan meningkatkan minat masyarakat terhadap rumah second sehingga akan berdampak positif kepada industri properti secondary. “Jika pasar sekunder properti bergerak, properti primer bisa lari lebih kencang lagi.”

Lukas melanjutkan bahwa AREBI optimistis tahun depan kondisi bisnis properti akan semakin baik karena program vaksinasi yang terus berjalan, pandemi Covid-19 yang semakin terkendali, banyaknya insentif di sektor properti, kemudahan yang diberikan oleh developer dan perbankan.

‘It’s ime to buy property, dan kini masyarakat semakin banyak yang memanfaatkan momentum ini untuk memiliki properti, baik end-user maupun investasi,” papar Lukas.

AREBI adalah satu–satunya organisasi profesi dimana para anggotanya terdiri dari perusahaan yang bergerak dalam Jasa Perantara Perdagangan Properti.

Saat ini ada 11 DPD AREBI  yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Kepulauan Riau, Riau, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat. Sementara jumlah Caretaker (Kandidat DPD) ada 5 yakni Jawa Timur, Yogyakarta, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah.

DPC AREBI saat ini berjumlah 11. DPD AREBI DKI Jakarta memiliki 5 DPC yakni DPC Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Jakarta Pusat. DPD AREBI Jawa Barat memiliki 3 DPC yakni DPC Bogor, Bandung Raya dan Bekasi. DPD AREBI Jawa Tengah memiliki 2 DPC yakni DPC Solo Raya dan Semarang. Sedangkan Caretaker DPD AREBI Jawa TImur memiliki 1 DPC yakni Malang.

Sejak 2002 hingga Oktober 2021, AREBI telah melakukan training sebanyak 5.062 peserta. Sementara Uji Kompetensi (UJK) di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Broker Properti Indonesia (BPI) sebanyak 2.032 peserta yang dilakukan secara offline (2016-2020) dan sebanyak 340 peserta yang dilakukan secara online (2020-2021) sehingga total berjumlah 2.372 peserta.

Sedangkan yang telah melakukan Perpanjangan Sertifikat Uji Kompetensi/RCC hingga 23 November 2021, secara offline sebanyak 287 peserta (2019-2020) dan secara online sebanyak 193 peserta (2020-2021) sehingga total sebanyak 480 peserta.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Syahran Lubis

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.