'Maju Salah, Mundur Kena' dalam Rencana Revisi Aturan JHT

Mengutak-atik Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2/2022 tentunya tidak dapat dilakukan dengan sembrono. Salah-salah, bongkar pasang ketentuan yang menyangkut bantalan sosial bagi tenaga kerja bisa berujung pada pelanggaran undang-undang lebih lanjut, terutama UU SJSN.

Wike D. Herlinda
Feb 22, 2022 - 1:00 PM
A-
A+
'Maju Salah, Mundur Kena' dalam Rencana Revisi Aturan JHT

Ratusan buruh melakukan aksi protes menentang tata cara pencairan dana JHT di halaman kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta, Rabu (16/2/2022). Bisnis/Fanny Kusumawardhani

Bisnis, JAKARTA — Hingga kini publik masih bertanya-tanya tentang arah dari revisi aturan baru pencairan jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan, setelah Presiden Joko Widodo bersabda agar regulasi yang menuai kontroversi di kalangan pekerja tersebut segera dibenahi. 

Mengutak-atik Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2/2022 tentang Tata Cara dan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) tentunya tidak dapat dilakukan dengan sembrono

(BACA JUGA: Tilik Mudarat & Manfaat Bongkar Pasang Aturan JHT)

Salah-salah, bongkar pasang ketentuan yang menyangkut bantalan sosial bagi tenaga kerja bisa berujung pada pelanggaran undang-undang lebih lanjut, terutama Undang-Undang No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). 

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menilai penyelarasan revisi Permenaker No. 2/2022 dengan UU SJSN mutlak dibutuhkan agar tujuan pemerintah mengembalikan JHT sesuai muruahnya dapat tercapai tanpa mengorbankan pekerja.

(BACA JUGA: Menengok Mereka yang Paling Rentan Disakiti Aturan Baru JHT)

“Kalupun harus direvisi, yang tidak seperti [Permenaker] No. 2 sekarang, sebenarnya ada potensi pelanggaran terhadap Pasal 35 dan 37 UU SJSN, bila UU SJSN itu tidak direvisi,” kata Timboel, Selasa (22/2/2022).

Peserta BP Jamsostek Cabang Palembang melakukan klaim JHT melalui Layanan Tanpa Fisik (Lapak Fisik) yang disediakan BP Jamsostek. Bisnis-Dinda wulandari

Jika melihat dalam pasal-pasal tersebut, jelas tertulis bahwa proses pencairan JHT sebelum usia 56 tahun diperbolehkan dengan syarat pekerja mengalami cacat total tetap, pensiun, dan meninggal.

Dengan demikian, satu-satunya jalan jika pemerintah hendak merombak lagi Permenaker No. 2/2022 adalah dengan turut merevisi UU SJSN.

“Kalau mau revisi, mulai dari Pasal 35 dan 37 UU SJSN terlebih dahulu. Permenaker No. 2/2022 ini sudah sesuai dengan UU SJSN, jika kembali ke Permenaker No. 19/2015 malahan akan membuat pelanggaran lagi,” lanjutnya.

Timboel—yang juga Ketua BPJS Watch—menduga mungkin saja di dalam revisi Permenaker No. 2/2022 tersebut akan ditambahkan klausul mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai syarat pencairan JHT.

“Saya yakin Menteri Ketenagakerjaan lagi pusing mau direvisi ke arah mana. Ubah terlebih dahulu UU SJSN, maka Kementerian Ketenagakerjaan akan lebih mudah [membuat aturan turunan pencairan JHT]. Permenaker enggak boleh melanggar UU juga,” tegasnya. 

Lebih lanjut, dia juga menyarankan pemerintah untuk melibatkan banyak pihak dalam pembahasan revisi UU SJSN dan Permenaker No. 2/2022. Namun, apabila pemerintah ditenggat mepet untuk segera memperbaiki aturan baru pencairan JHT, ada cara lain yang dapat ditempuh. 

“Saran saya, kalau mau cepat, gunakan perppu [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang]. Kalau mau revisi lewat Mahkamah Konstitusi, prosesnya akan lama. Paling mudah perppu dengan segala konsekuensinya,” jelas Timboel. 

DAMPAK BERGANDA

Lebih lanjut, Timboel memperingatkan mengenai dampak jangka panjang utak-atik aturan pencairan JHT. 

Setidaknya terdapat dua dampak yang akan dirasakan pekerja pada masa mendatang jika Permenaker No. 2/2022 dianulir.

Pertama, pekerja berisiko tidak memiliki tabungan pada masa tua jika JHT dicairkan sebelum waktunya. 

Kedua, pekerja yang mengambil JHT sebelum waktunya otomatis akan mendapatkan imbal hasil yang sedikit, mengingat dana JHT disimpan pada deposito yang memiliki bunga rendah.

Bagaimanapun, kalangan pengusaha dan serikat pekerja menyambut baik arahan Presiden Joko Widodo agar Menteri Ketenagakerjaan merevisi dan menyederhanakan Permenaker No. 2/2022 sehingga memudahkan pencairan JHT.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz Wuhadji berpendapat sejatinya Permenaker No. 2/2022 yang mengatur batas pencairan JHT pada usia 56 tahun sudah tepat. 

“Namun, kiranya tetep harus ada fleksibilitas. Kiranya perlu dipertimbangkan bagi pekerja yang terkena PHK terutama pada masa pandemi Covid-19,” ujarnya. 

Senada dengan Timboel, Adi meminta pemerintah membuat aturan yang diselaraskan dengan aturan-aturan lain yang berlaku saat ini. Mengingat, jika Permenaker No. 2/2022 dikembalikan ke Permenaker No. 19/2015, maka regulasi tersebut tidak akan sesuai dengan amanat UU SJSN. 

“Menyikapi sistem jaminan sosial ini, sebagai anak bangsa, kiranya lebih mengedepankan Merah Putih kita. Saya yakin Ibu Menaker [Ida Fauziyah] dalam rangka mencari solusi yang terbaik, prinsipnya keadilan yang adil dan tepat” kata Adi.

Adi pun mengajak para pelaku usaha untuk tidak semata-mata mencari keuntungan sendiri di balik polemik JHT ini, tetapi bagaimana memberi manfaat berkesinambungan bagi hajat masyarakat.

Melihat kontroversi JHT akibat kurangnya koordinasi dan komunikasi, Adi menitipkan kepada Menaker untuk memperbaiki koordinasi, komunikasi, dan informasi yang komprehensif agar beleid yang dihasilkan nantinya sesuai tujuan dan tepat sasaran.  

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi turut menyambut baik arahan Jokowi. Hal itu menunjukkan bahwa pemerintah mendengar dan memahami keresahan pekerja untuk dapat mencairkan JHT sebelum pensiun atau usia 56 tahun.

“Kami menyambut baik. Namun, kami perlu tahu apa yang direvisi. Apakah soal waktu pencairan? Atau mungkin ada teknis persyaratan yang bukan usia?” ujar Ristadi.

Meskipun belum mengetahui revisi apa yang akan dilakukan, Ristadi bersama KSPN berharap Permenaker No. 2/2022 dapat dicabut dan kembali ke Permenaker No. 19/2015.

Menurut Ristadi, ada jalan tengah yang dapat diambil yaitu dengan memangkas persyaratan kepesertaan. Berdasarkan aturan, yang semula 10 tahun menjadi 5 tahun dan masa tunggu setelah PHK selama 1 bulan.

“Namun, kelihatannya pemerintah kalau sudah mengeluarkan kebijakan seperti itu kemudian ada keberatan dari masyarakat, tentu dia akan menjaga muruah kepemerintahannya,” jelas Ristadi.

PENGARUH TIPIS

Dari tinjauan ekonom, utak-atik aturan pencairan JHT dinilai tidak akan berdampak signifikan pada pasar kerja. Penyebabnya, pemerintah diyakini tidak akan serta-merta mengembalikan Permenaker No. 2/2022 kepada aturan terdahulu.

“Jika kita berasumsi bekerja sampai usia tua, itu gak ada pengaruhnya. Akan ada dampak, jika Anda besok berharap kena pemutusan hubungan kerja  atau PHK,” kata Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah.

Menurutnya, dampak akan sangat terasa bagi pekerja atau buruh yang ‘berkeinginan’ terkena PHK, padahal pekerja yang terkena PHK pun di situasi saat ini mendapatkan keuntungan ganda, jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) dan atau JHT.

Dia berpendapat rencana revisi Permenaker No. 2/2022 hanyalah untuk meredakan kontroversi di tengah masyarakat. Toh, masih belum ada kejelasan arah mengenai revisi tersebut, akankah dicabut atau diubah isinya.

Pun demikian, Piter meminta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk tidak buru-buru dalam melakukan revisi Permenaker No. 2/2022. 

Piter melihat pemerintah sebelumnya melakukan kesalahan dalam pembentukan Permenaker No. 2/2022 tersebut karena terkesan buru-buru, tidak dengan perencanaan dan analisis yang mendalam. Informasi yang disampaikan pun terasa tumpang tindih dan tidak selaras.

Maka dari itu, dosen Perbanas Institute itu meminta agar revisi ini dilakukan dengan saksama dan penuh perencanaan. “Kalau ingin diubah, tolong perubahan dilakukan dengan cermat dengan tidak buru-buru,” kata Piter.

Sebelum melakukan revisi aturan pun, dia menyarankan pemerintah berkomunikasi kepada para pekerja agar para tenaga kerja merasa dilibatkan atas kebijakan yang akan memengaruhi nasib mereka.

“Sampaikan kepada pekerja, ‘Kami akan melakukan perubahan, tetapi akan kami lakukan dengan saksama dan hati-hati, dengan mengajak lebih banyak pihak untuk berbicara’. Begitu caranya, jangan mentang-mentang yang minta Pak Jokowi langsung diubah, nanti masalah lagi,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memanggil Menaker Ida Fauziyah dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada Senin (21/2/2022) dalam rangka mengarahkan para menterinya tersebut untuk menyederhanakan tata cara dan persyaratan pembayaran JHT agar dapat dicairkan pekerja yang mengalami masa sulit saat ini. 

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan pengaturan tata cara dan persyaratan JHT itu akan dimaktubkan ke dalam revisi permenaker atau peraturan lain. 

“[Tujuannya] agar dana JHT itu bisa diambil oleh individu pekerja yang sedang mengalami masa-masa sulit sekarang ini, terutama [bagi] yang sedang menghadapi PHK,” tuturnya. 

Hingga berita ini diturunkan, perwakilan Kemenaker dan BPJS Ketenagerjaan tidak memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi terkait dengan rencana revisi Permenaker No. 2/2022 tersebut. (Annasa Rizki)


Editor: Wike Dita Herlinda
company-logo

Lanjutkan Membaca

'Maju Salah, Mundur Kena' dalam Rencana Revisi Aturan JHT

Dengan paket langganan dibawah ini :

Tidak memerlukan komitmen. Batalkan kapan saja.

Penawaran terbatas. Ini adalah penawaran untuk Langganan Akses Digital Dasar. Metode pembayaran Anda secara otomatis akan ditagih di muka setiap empat minggu. Anda akan dikenai tarif penawaran perkenalan setiap empat minggu untuk periode perkenalan selama satu tahun, dan setelah itu akan dikenakan tarif standar setiap empat minggu hingga Anda membatalkan. Semua langganan diperpanjang secara otomatis. Anda bisa membatalkannya kapan saja. Pembatalan mulai berlaku pada awal siklus penagihan Anda berikutnya. Langganan Akses Digital Dasar tidak termasuk edisi. Pembatasan dan pajak lain mungkin berlaku. Penawaran dan harga dapat berubah tanpa pemberitahuan.

Copyright © Bisnis Indonesia Butuh Bantuan ?FAQ