Bisnis, JAKARTA — Makin tidak terkendalinya pola konsumsi masyarakat terhadap bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite membuat bayangan akan jebolnya kuota subsidi BBM pada tahun ini makin jelas.
Terlebih, dengan adanya spekulasi mengenai pembatasan pembelian Pertalite hingga kenaikan harga membuat lonjakan konsumsi makin tidak terbendung.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahkan blak-blakan menyebutkan bahwa stok Pertalite akan habis pada September nanti, jika tidak segera dilakukan tindakan tertentu terhadap kebijakan subsidi maupun konsumsi BBM subsidi.
Baca juga: Fakta Kondisi APBN dan Sinyal Kuat Harga BBM Subsidi Naik
Tidak jauh berbeda, stok Solar berpotensi habis pada Oktober 2022. “Artinya, tiap bulan 2,4 juta kiloliter [Pertalite] habis. Jika [tren] ini diikuti, akhir September 2022 habis [kuota] untuk Pertalite,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja Komite IV DPD dengan Menteri Keuangan, Bappenas, dan Bank Indonesia pada Kamis (25/8/2022).
Yang jelas, tingkat konsumsi BBM saat ini sudah melebihi asumsi sehingga anggaran subsidi BBM terkuras, padahal ketika pemerintah menganggarkan subsidi BBM Rp502 triliun, terdapat penetapan volume BBM yang akan mendapatkan subsidi.
Baca juga: Bikin Panik, Simpang Siur Kenaikan Harga BBM Kini Mengambang?
Hingga akhir 2022, ditetapkan bahwa kuota Pertalite adalah 23 juta kilo liter dan Solar 15,1 juta kilo liter. Nyatanya, pada Juli 2022 jatah Pertalite yang sudah terpakai mencapai 16,84 juta kilo liter atau 73 persen dari kuota.
Sementara itu, jatah Solar telah telah terpakai 9,88 juta kilo liter atau 65 persen dari kuota tersedia. Sri menegaskan kepada para anggota DPD bahwa pemerintah tidak akan mencabut subsidi BBM, tetapi saat ini tantangannya adalah kuota BBM bersubsidi akan segera habis.
Pemerintah kemudian harus memilih berbagai opsi kebijakan, mulai dari menambah subsidi, mengontrol konsumsi, atau bahkan menaikkan harga BBM.
“Pertanyaannya, [subsidi] mau nambah atau enggak? Kalau nambah dari mana anggarannya? Suruh ngutang?” kata Sri Mulyani.
Sebelumnya, Sri Mulyani memperkirakan bahwa jika kondisi saat ini terus berlanjut, kebutuhan anggaran subsidi BBM akan meningkat Rp189 triliun, sehingga totalnya pada 2022 bisa mencapai Rp700 triliun.
Perhitungan itu bahkan hanya mencakup Pertalite dan Solar, belum termasuk liquid petroleum gas (LPG) 3 kilogram dan listrik.
Baca juga: Menanti Akhir dari Sinyal Kuat Kenaikan Harga BBM Subsidi
“Kalau tidak dilakukan apa-apa, tidak ada pembatasan, tidak ada apa-apa, maka Rp502 triliun tidak akan cukup. Nambah lagi bisa mencapai Rp698 triliun,” ujar Sri Mulyani usai rapat kerja dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat atau Banggar DPR, Selasa (23/8/2022).
Yang jelas, hingga saat ini pemerintah belum juga memutuskan apakah akan menahan atau menaikkan harga BBM, meskipun isu tersebut menjadi bola liar di masyarakat.
Presiden Jokowi bahkan mengisyaratkan bahwa harga BBM bersubsidi masih akan ditahan, mengingat skema perubahan harga Pertalite menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga akan dikalkulasi dan diputuskan dengan sangat hati-hati.
Harapannya, keputusan soal harga Pertalite yang memiliki kadar oktan (research octane number/RON) 90 tersebut tidak menurunkan daya beli masyarakat dan konsumsi rumah tangga.
Pemerintah juga akan memitigasi dampak dari perubahan harga Pertalite terhadap laju inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi. “Semuanya saya suruh hitung betul, hitung betul-betul sebelum diputuskan,” kata Jokowi dalam keterangannya usai meninjau progres renovasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta, Selasa (23/8/2022).
Kendati demikian, menurut sejumlah ekonom, rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM subsidi tidak tepat jika dilakukan saat ini. Sebab, kenaikan harga Pertalite dan Solar sudah pasti akan memicu inflasi.
Selain itu, kondisi masyarakat saat ini belum siap menghadapi kenaikan harga BBM, apalagi setelah inflasi bahan pangan (volatile food) secara tahunan hampir menyentuh 11 persen YoY pada Juli 2022. (Wibi Pangestu Pratama)