Bisnis, JAKARTA— Tahun kedua pandemi Covid-19 turut menjadi masa pemulihan bagi sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) yang juga mengingatkan terhadap misi pembangunan.
Tekanan ekonomi yang terjadi pada Covid-19 diakui terasa terhadap kinerja BUMN di Tanah Air. Tercatat, 90 persen perusahaan BUMN merasakan dampak negatif sedangkan hanya 10 persen yang aman dari tekanan akibat pandemi.
Sekretaris Kementerian BUMN Susyanto mengatakan tahun ini koreksi kinerja pada tahun lalu telah berlalu. Kini berganti dengan pemulihan yang membawa asa cerah terhadap kinerja selanjutnya.
"Bahkan laba bersih konsolidasi BUMN Semester I/2021 meningkat 356 persen dibandingkan dengan semester I/2020 lalu. Laba bersih tersebut bahkan meningkat 98 persen dari audited 2020," ujarnya dalam acara Top BUMN Awards 2021, yang diselenggarakan Bisnis Indonesia, Selasa (30/11/2021).
Walau terdampak pandemi, BUMN masih menghasilkan pertumbuhan kinerja keuangan secara konsolidasian sepanjang 2020. BUMN dapat berkontribusi positif kepada negara sebesar Rp377 triliun dari pajak, dividen, dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP).
Menurutnya, pertumbuhan dan kontribusi positif tersebut menunjukkan BUMN dapat bertahan dan berkembang di tengah badai krisis pandemi Covid-19. Adapun, beberapa sektor yang menjadi tulang punggung karena masih mencetak kinerja positif yakni telekomunikasi, kesehatan dan industri sumber daya alam.
Dengan prospek bisnis yang lebih cerah dan tata kelola yang lebih baik, dia menyebut hingga 2024 terdapat 11 BUMN yang menyetor dividen dari 41 BUMN hasil pembentukan klaster usaha.
Target ini, katanya, telah mencerminkan posisi BUMN sebagai pendorong pembangunan, pengelola sepertiga ekonomi Indonesia dan pelaksana program strategis nasional.
"Hadapi tantangan pandemi KemenBUMN terus dorong refocusing BUMN, dengan roadmap BUMN tiga tahap survival dan kelangsungan hidup; restrukturisasi dan realignment serta inovasi dan transformasi," katanya.
Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengungkapkan ingin meningkatkan kinerja BUMN supaya lebih dapat bersaing.
"Yang 30 tidak dipaksakan dividen kalau pemberian pelayanan sangat besar, contoh PT Kereta Api Indonesia (Persero), sulit berikan dividen saat ini, tidak dipaksakan BUMN yang dekat dengan public service memberi dividen," jelasnya beberapa waktu lalu.
Sementara itu, BUMN yang bersifat korporasi sangat diharapkan adanya peningkatan dividen. Erick pun meminta waktu agar pemberian dividen kepada negara dapat kembali pulih seperti masa sebelum Covid-19.
Dia menyebut skenario awal sebelum Covid-19 target dividen awalnya Rp43 triliun pada 2020, kemudian 90 persen BUMN terimbas Covid-19, sehingga hanya 10 persen yang dapat menghasilkan.
"Ada readjustment makanya dividennya Rp26 triliun pada 2020, di tahun ini kami waktu itu Rp33 triliun, dari Komisi VI minta tingkatkan ke Rp36,4 triliun terakhir, ini kami coba lakukan," urainya.
Adapun, target dividen pada 2022 diusahakan kembali seperti masa sebelum Covid-19 atau di atas Rp40 triliun mendekati target awal 2020 sebesar Rp43 triliun.
"Memang targetnya di atas Rp40 triliun. Nah, cuma kembali, kami minta diberikan waktu untuk penyesuaian," katanya.
Erick juga telah mengumpulkan 108 direksi BUMN dan memberikan arahan langsung terkait kepastian dividen dari masing-masing BUMN dan kebutuhan penyertaan modal negara (PMN) yang harus dapat dibuat jangka panjang sehingga tidak ada permintaan mendadak setiap tahunnya.
Direktur Eksekutif BUMN Institute Achmad Yunus menilai angkah Kementerian BUMN melakukan perubahan melalui pembentukan holding tak semuanya cocok dengan prospek bisnis klaster masing-masing.
Seperti diketahui, sepanjang 2021, BUMN sudah merealisasikan sejumlah konsolidasi BUMN sektor keuangan ultramikro yang mencakup PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dan PT Pegadaian (Persero).
Selain itu, Kementerian BUMN melakukan pembentukan holding kepelabuhan, pangan dan investasi. Dia menilai holding kepelabuhan yang melibatkan PT Pelindo I, II, III dan IV dianggap tepat karena memiliki bidang bisnis yang sama.
"Akan tetapi, untuk BUMN lain seperti holding Danareksa itu tidak jelas, perusahaan investasi membawahkan banyak sektor usaha yang core value dan core business-nya sangat berbeda," katanya.
Sementara itu, dia menilai pembentukan holding ultramikro dengan anggota seperti BRI, PNM dan Pegadaian perlu menggunakan pendekatan yang lebih tepat yakni dengan berkolaborasi bersama koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Dia mengkhawatirkan nantinya pendekatan pembiayaan yang akan diambil oleh holding ini bergaya korporasi.
Secara keseluruhan, pembentukan holding akan memperpanjang tahapan pengambilan keputusan di subholding. Dia juga mengkhawatirkan negara tidak bisa langsung mengendalikan atau mengontrol BUMN strategis, terutama BUMN yang memiliki fokus memberikan pelayanan publik.