Bisnis, JAKARTA - Dimulainya tol laut pada 2023 menandai usia 7 tahun program tersebut. Namun, sederet kendala masih menghantui proyek hasil kebijakan periode pertama Presiden Joko Widodo.
Tol laut resmi dimulai pada 2015 dengan melibatkan sejumlah operator plat merah dan swasta. Beberapa di antaranya seperti PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni, PT ASDP Indonesia Ferry dan sejumlah perusahaan swasta.
Pada dasarnya, tol laut diinisiasi untuk menyeimbangkan harga barang di seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Dalam prakteknya, operator kapal akan melayani distribusi barang dari pelabuhan utama ke daerah ujung timur maupun barat.
Kendati begitu, distribusi barang masih timpang antara muatan saat pergi kapal dengan muatan balik. Pengamat Maritim Saut Gurning menilai kendala utama yang terjadi bagi program Tol Laut masih berkisar pada frekuensi layanan kapal yang belum maksimal, akibat faktor cuaca dan kesiapan (readiness) kapal.
BACA JUGA: Menunggu Inovasi Program Tol Laut Jokowi
Tidak hanya itu, ketersediaan (availability) ruang kapal, kontainer kering, dan kontainer berpendingin juga masih menjadi kendala bagi program strategis pemerintah itu.
Belum lagi ketimpangan antara muatan berangkat dan balik juga masih perlu diperhatikan. Namun, Saut menilai usaha yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan muatan balik telah membuahkan hasil.
"Usaha kargo balik, terus membaik atau meningkat karena informasi komoditas atau produk yang dimiliki berbagai rute Tol Laut di wilayah rural Indonesia tersebut yang semakin dikenal pedagang nasional bahkan internasional," jelasnya, Kamis (5/1/2023).
Menurutnya, dorongan perdagangan domestik yang semakin kuat tahun ini di tengah ketidakpastian permintaan komoditas ke pasar luar negeri, bakal mendorong potensi eksplorasi perdagangan antarpulau. Hal tersebut, terang Saut, menjadi nilai plus bagi Tol Laut.
Namun, dia mendorong agar upaya memperkuat kargo balik (backward trips) terus diperkuat, baik lewat kemampuan konsolidasi di daerah, peningkatan nilai tambah komoditas, maupun dukungan instrumen digitalisasi untuk membantu interaksi pasar komoditas khususnya bagi potensi domestik.
"Khususnya produk perikanan tangkap, perikanan budidaya termasuk rumput laut, peternakan dan bahan galian atau tambang," lanjutnya.
DAMPAK TOL LAUT
Akademisi dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) tersebut menilai dampak penurunan harga berkat Tol Laut tetap terjadi khususnya di wilayah Indonesia Timur, dan juga wilayah Indonesia Barat.
Realisasi penurunan barang, lanjut Saut, masih tetap terjadi di sembilan wilayah seperti yang terjadi hingga semester I/2022. Daerah-daerah itu, tuturnya, secara faktual menikmati harga barang yang lebih murah, ketimbang daerah yang tidak dilayani program Tol Laut.
Dia mencontohkan daerah-daerah seperti Natuna, dan Anambas di Sumatera; Rote Ndao di NTT; Tidore dan Halmahera Timur serta Halmahera Utara di Maluku Utara; Kabupaten Buru termasuk Buru Elatab di Maluku; lalu Supriori dan Fakfak di Papua serta Papua Barat.
"Variasi penurunan dalam rentang 15-45 persen. Namun lebih dominan atau modusnya ke angka 15 persen," tutupnya.
Berdasarkan data Kemenhub, hingga pertengahan Desember 2022, muatan berangkat angkutan Tol Laut di total 33 trayek yang dilayani mencapai 20.000 twenty-foot equivalent per units atau TEUs. Akan tetapi, muatan baliknya baru mencapai 6.600 TEUs.
Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Arif Toha tak menampik bahwa mengatasi ketimpangan antara muatan berangkat dan balik akan membutuhkan dukungan lintas kementerian/lembaga. Dia menyebut perlunya kolaborasi dan sinergi antara dengan BUMN sekaligus peranan pemerintah daerah.
"Kami sangat berharap dengan adanya peranan Pemda maka diharapkan dapat meningkatkan muatan balik berupa produk unggulan daerahnya masing-masing sehingga kedepan dapat membantu mengurangi biaya operasional kapal tol laut.”
.jpg)
TARGET TUMBUH
Tahun ini, Kementerian Perhubungan membuka 39 trayek yang dilayani dalam program tersebut. 20 trayek penugasan kepada perusahaan pelat merah dan 19 lainnya diperuntukkan kepada swasta.
Rinciannya, PT Pelni melayani 11 trayek, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) melayani lima trayek, dan PT Djakarta Lloyd (Persero) melayani empat trayek. Sedangkan sisanya 19 trayek akan dilelang kepada perusahaan nonpemerintah.
Sementara itu, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni menargetkan pertumbuhan 21,59 persen dari muatan yang diangkut untuk penugasan program Tol Laut di 2023.
Berdasarkan catatan kinerja Tol Laut oleh Pelni di 2022, produksi muatan yang diangkut di berbagai trayek mencapai 14.508 twenty-foot equivalent per units (TEUs). Produksi tersebut 115,86 persen di atas target tahun lalu yakni 12.521 TEUs.
Untuk tahun ini, BUMN pelayaran itu menargetkan produksi untuk program Tol Laut oleh perseroan bisa mencapai 15.225 TEUs.
"Target tol laut di Tahun 2023 sebesar 15.225 TEUs atau naik sebesar 21,59 persen dari 2022," jelas Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut PT Pelni Yossianis Marciano.
Pekan ini, Pelni melepas pelayaran perdana program Tol Laut 2023. Adapun kapal yang beroperasi yakni KM Kendhaga Nusantara 7 dengan rute Tanjung Perak–Larantuka (Tabilota)–Lembata (Lewoleba)–Kalabahi–Tanjung Perak. Muatan pada pelayaran perdana ini sebagian besar berisi bahan pangan seperti, minyak, beras, gula, dan tepung terigu.
Secara total, kapal tersebut akan membawa muatan sebanyak 57 twenty-foot equivalent per units atau TEUs dari Surabaya ke Nusa Tenggara Timur (NTT). (Dany Saputra)