Bisnis, JAKARTA — Proyek revamping kilang Trans Pacific Petrochemical Indotama dinilai tidak menarik bagi investor, mengingat peliknya persoalan yang menyelubungi proyek tersebut.
Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai di tengah kondisi TPPI yang terganjal kasus korupsi dan lilitan utang yang besar menimbulkan keraguan bagi para calon investor.
"Ada kekhawatiran dari calon investor terkait dengan kepastian hukum dari TPPI ini, apalagi TPPI ini kan sahamnya dimiliki juga oleh Kementerian Keuangan," ujarnya kepada Bisnis, belum lama ini.
Menurut dia, pendanaan melalui pinjaman bisa menjadi salah satu opsi untuk merampungkan proyek dengan nilai investasi US$238 juta tersebut. Dengan nilai proyek yang besar, imbuhnya, skema kemitraan merupakan salah satu solusi.
Mamit meyakini Pertamina masih memiliki kemampuan untuk mendapatkan pendanaan melalui skema pinjaman. "Saya kira [Pertamina] masih ada ruang untuk itu, meskipun ruang tersebut tidak terlalu besar," ungkapnya.
Sebelumnya, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama perlu adanya audit kembali dalam proses tender di proyek Olefin Complex Development Project di kawasan kilang TPPI yang sudah dilakukan PT Kilang Pertamina Internasional (KPI).
"Perlu turunkan audit periksa," kata Komisaris Utama yang akrab disapa Ahok kepada Bisnis, Senin (20/9/2021).
Karyawan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) menunjuk lokasi tanah yang akan dimanfaatkan Pertamina untuk pembangunan kilang minyak, di Tuban, Jawa Timur, Selasa (1/11)./Antara-Aguk Sudarmojo
Untuk diketahui, setelah mengakuisisi PT TPPI pada akhir 2019, Pertamina melalui Subholding Refining & Petrokimia, PT KPI menyiapkan pembangunan fasilitas produksi olefin dan aromatik di Kawasan TPPI, Kabupaten Tuban, Jawa Timur.
Melalui Subholding Refinery & Petrochemical mengundang secara terbuka perusahaan kelas dunia yang berpengalaman dalam pembangunan olefin untuk menjadi mitra strategis dalam mewujudkan fasilitas produksi olefin dan aromatik di Tanah Air.
Di sisi lain, terkait dengan pendanaan yang masih belum didapatkan juga menjadi salah satu persoalan proyek tersebut.
Sumber Bisnis mengatakan, proyek revamping kilang TPPI sebetulnya telah melewati proses feasibility study (FS), tetapi proyek itu masih terganjal pada tahapan final investment decision (FID) karena belum adanya pendanaan dari sumber pinjaman.
Dalam revamping kilang itu, sumber Bisnis menyebut pendanaan yang digunakan bersumber dari hasil usaha TPPI, Pertamina, dan sumber pendanaan dari pinjaman eksternal.
“Saat ini proyek itu masih menunggu pinjaman masuk yang akan digunakan untuk tahapan procurement dan construction,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (2/12/2021).
Meskipun demikian, Corporate Secretary PT Kilang Pertamina Internasional Ifki Sukarya menyebut bahwa Pertamina akan mengerjakan proyek revamping kilang TPPI fase 2 tanpa mitra. Adapun, untuk proyek revamping tersebut investasi yang diperlukan adalah senilai US$238 juta.
Dia menjelaskan bahwa proyek revamping aromatic TPPI terbagi dalam dua fase yakni fase 1 pembangunan Outside Battery Limit (OSBL) yang terdiri atas pembangunan 5 unit tangki untuk maximized produk paraxylene 600.000 ton.
Sementara itu, pengerjaan pada fase 2 upgrading Inside Battery Limit (ISBL) unit proses untuk meningkatkan kapasitas dari 600.000 ton per tahun ke 780.000 ton per tahun yang akan selesai pada medio 2023.
"Untuk serapan investasi berkisar US$238 juta. Tanpa partner," ujar Ifky kepada Bisnis, Kamis (2/12/2021).
Ifky mengungkapkan, pengerjaan fase 1 (OSBL telah menunjukkan progres yang on track pada capaian 98% sampai dengan November 2021. Untuk proyek tahap 1 itu memiliki nilai proyek sebesar Rp379,75 miliar.
Pertamina menargetkan proyek itu bisa diselesaikan dalam waktu dekat jika mengacu pada perkembangan proyek yang mengalami kemajuan.
"Dengan progress OSBL yang positif di angka 98%, PT TPPI akan melakukan proses peresmian seremonial pada Desember 2021 untuk menandai momentum selesainya tahapan tersebut," katanya.
Ifki menuturkan perseroan bersama dengan TPPI telah melakukan upaya-upaya strategis dalam mengawal proyek OSBL. Dia memastikan adanya pendefinisian scope of work (SOW) proyek secara jelas sehingga tidak ada peluang terjadinya change order selama berjalannya proyek.
Pengelolaan hubungan dengan kontraktor diklaim menjadi faktor lain yang membuat pengerjaan OSBL berjalan sesuai dengan jadwal.
“Pihak TPPI terus memastikan kondusivitas pengerjaan proyek dengan memberikan bantuan yang dibutuhkan kontraktor dalam tahap EPC,” jelasnya.
Presiden Joko Widodo menyoroti proyek pengolahan petrokimia kilang TPPI yang tak kunjung rampung, padahal proyek itu dinilai dapat menyelesaikan masalah impor produk petrokimia yang selama ini banyak dibutuhkan di dalam negeri.
Jokowi menyebut proyek itu sudah lama terkatung-katung, bahkan sejak dirinya baru menjabat sebagai presiden pada periode pertamanya yakni 2014. Sejak saat itu, proyek itu terus mendapatkan perhatiannya dengan harapan bisa segera diselesaikan.
"Saya dilantik saya langsung ke TPPI, setelah saya dilantik 2014 saya langsung ke TPPI, karena saya tahu kalau barang ini bisa jalan itu bisa menyelesaikan banyak hal, itu barang subtitusi impor ada di situ semuanya. Turunan dari ini banyak sekali petrokimia-petrokimia ada di situ," ujar Jokowi saat pengarahan kepada komisaris dan direksi Pertamina dan PLN.
Jokowi menambahkan, negara menaruh harapan besar pada proyek kilang petrokimia TPPI untuk bisa menekan impor yang nantinya berujung pada membaiknya neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan Indonesia. Menurutnya banyak produk olahan yang bisa dihasilkan dari proyek itu.
Kementerian Perindustrian mencatat, kebutuhan domestik paraxylene mencapai 1 juta ton per tahun, sedangkan pemasok dari dalam negeri selain TPPI adalah Kilang RU IV Pertamina yang mempunyai kapasitas produksi sekitar 200.000 ton per tahun.
Bersama dengan produksi paraxylene Pertamina sebesar 220.000 ton per tahun, total produksi paraxylene dalam negeri menjadi 500.000 ton per tahun.
"TPPI sudah turunannya segitu banyaknya, saya geleng-geleng betul barang kaya gini gak cepet-cepet dijalankan Kalau saya 24 jam penuh saya kerjain agar ini segera jalan Pertamina dapat keuntungan dari situ, negara dapat keuntungan dari subtitusi impornya, kemudian neraca perdagangan kita baik neraca transaksi berjalan kita menjadi baik," ungkap Jokowi.