Masalah Penyediaan Pasokan Minyak Goreng versi Kemenperin

Kemenperin menjelaskan hal yang menjadi masalah utama penyediaan pasokan dalam negeri pada sidang kasus minyak goreng di KPPU.

Jaffry Prabu Prakoso

11 Jan 2023 - 15.25
A-
A+
Masalah Penyediaan Pasokan Minyak Goreng versi Kemenperin

Pedagang menjajakan minyak goreng curah.

Bisnis, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membeberkan masalah utama penyediaan pasokan minyak goreng dalam negeri dalam persidangan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Berdasarkan siaran pers yang dikutip, Rabu (11/1/2023), PT Multimas Nabati Asahan sebagai Terlapor XXIII menghadirkan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan pada Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sebagai Saksi.

Saksi tersebut terlibat di berbagai tim lintas kementerian, di antaranya Tim Pembinaan Industri Turunan Minyak Sawit, Tim Pembinaan Sektor Industri Hasil Perkebunan Nonpangan, Tim Lintas Kementerian Pembinaan Komoditas Kelapa Sawit, serta Tim Penyusun Harga Preferensi Crude Palm Oil (CPO).

Konsumen melihat stok minyak goreng aneka merek tersedia di etalase pasar swalayan Karanganyar pada Kamis (17/3/2022)/ Solopos.com-Indah Septiyaning Wardani.

Saksi tersebut menuturkan bahwa permasalahan utama dalam penyediaan minyak goreng dalam negeri adalah timpangnya persebaran lokasi pabrik dengan konsentrasi konsumen, sehingga diperlukan adanya upaya desentralisasi produksi.

Kemenperin dilibatkan langsung oleh Kementerian Perdagangan dalam penyusunan peraturan untuk penyediaan minyak goreng dalam negeri, khususnya pada penyusunan kebijakan terkait domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 8/2022.

Baca juga: Para Taipan yang Kuasai Pasar Minyak Goreng di Indonesia

Dijelaskan bahwa setelah kebijakan tersebut, banyak produsen industri nonminyak gorerng gulung tikar akibat kesulitan mendapatkan CPO untuk proses produksi.

Atas kondisi tersebut, pemerintah melakukan rapat koordinasi terbatas pada 13 Maret 2022. Setelah rapat tersebut, penyaluran CPO untuk industri minyak goreng dilakukan oleh Kemenperin berkolaborasi dengan Satgas Pangan.

Dalam keterangannya, Saksi mengamini adanya kaitan antara kenaikan harga CPO di pasar internasional dengan kenaikan harga minyak goreng. Ini mengingat CPO merupakan salah satu international comodity.

Baca juga: Kaleidoskop 2022: Meredam Gejolak Perdagangan RI

Kebutuhan masyarakat global yang tinggi disebabkan karena beberapa minyak substitusi gagal panen. Kenaikan harga tertinggi terjadi pada dua periode yaitu Maret dan April 2022.

Saksi juga turut menjelaskan mengenai gambaran industri kelapa sawit serta regulasi yang menjadi domain Kementerian Perindustrian. Dalam industri sawit di Indonesia, terdapat 104 perusahaan minyak goreng yang mempunyai izin.

Berdasarkan data yang diperoleh dari aplikasi Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (Simirah) 1, pada 2021 terdapat 75 perusahaan minyak goreng yang terverifikasi. Kemudian pada Simirah 2, bertambah empat menjadi 79 perusahaan.

Penambahan pemain tersebut merupakan dampak dari adanya konsistensi kebijakan pemerintah terkait dengan industri kelapa sawit yang dianggap menarik bagi para pelaku industri sehingga jumlahnya bertambah.

Kapasitas produksi CPO pada program Simirah 1 (tercatat sampai dengan 31 Mei 2022) adalah sebesar 43,25 juta ton per tahun kapasitas terpasang. Pada Simirah 2 (Juni 2022), ada perusahaan baru yang mendaftar, dan berdasarkan verifikasi memiliki kapasitas terpasang sebesar 44,88 juta ton/tahun. (Rio Sandy Pradana)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Jaffry Prabu Prakoso

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.