Masuk Kuartal IV/2021, Transaksi via DANA Meroket 328 Persen

Secara tahunan, terjadi peningkatan signifikan dalam aktivitas transaksi QRIS, pembelian pulsa ponsel, pembayaran tagihan, dan dagang-el melalui platform dompet digital DANA.

Redaksi

21 Nov 2021 - 15.23
A-
A+
Masuk Kuartal IV/2021, Transaksi via DANA Meroket 328 Persen

Wanita memegang smartphone dengan aplikasi dompet digital. /ANTARA

Bisnis, JAKARTA — Aktivitas pengiriman uang melalui aplikasi DANA diklaim meroket 328% pada Oktober 2021 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Pada periode tersebut, secara tahunan juga terjadi peningkatan signifikan dalam aktivitas transaksi QRIS (267%), pembelian pulsa ponsel (141%), pembayaran tagihan (159%), dan dagang-el (39,9%). 

Chief Marketing Officer DANA Monita Moerdani mengatakan pertumbuhan tren transaksi digital mengindikasikan meningkatnya penetrasi ekonomi digital yang kian terintegrasi. 

Masyarakat juga dinilai makin terbuka untuk menggunakan layanan-layanan digital termasuk dompet digital dan dagang-el. 

“DANA selalu berupaya menyempurnakan kapabilitas layanan dan memperluas kemitraan maupun sinergi dan kolaborasi agar pengguna dapat terus mengandalkan DANA dalam berbagai aktivitasnya,” kata  Monita, Sabtu (20/11/2021). 

Selain itu, perusahaan mencatat transaksi online merchant menggunakan dompet digital DANA makin digemari pengguna. 

Sebanyak 49% dari transaksi online merchant di DANA adalah kalangan muda dengan usia 21 – 30 tahun.

Pengguna online merchant dengan dompet digital DANA tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Jawa Barat hingga Maluku dan Papua.

Monita mengatakan meningkatnya penetrasi internet serta makin banyaknya pengguna ponsel cerdas, ditambah dengan regulasi yang mendukung dan kondisi pandemi Covid-19 telah mendorong perubahan gaya hidup konsumen di Indonesia. 

Transaksi digital  menjadi pilihan yang terindikasi baik dari pertumbuhan jumlah pengguna platform digital maupun nilai transaksi. 

“Hal ini menjadi sinyal positif bagi perkembangan industri digital ke depan serta upaya pemulihan ekonomi nasional,” kata Monita.  

Merujuk data e-Conomy SEA 2021 (Google, Temasek, Bain & Company), ada 21 juta konsumen digital baru selama pandemi 2020 hingga semester I/2021. 

Sebanyak 72% dari konsumen baru ini berasal dari area nonmetropolitan, yang secara positif menunjukkan peningkatan penetrasi digital di pasar terbesar Indonesia.

PERLINDUNGAN KONSUMEN

Sejalan dengan makin tingginya penggunaan dompet digital dalam transaksi dagang-el di Tanah Air, kalangan pengamat ekonomi digital menyarankan agar pemerintah segera menyelesaikan peraturan terkait dengan perlindungan data pribadi.

Keberadaan aturan tersebut diprediksi akan memicu layanan perlindungan konsumen yang lebih baik.

Koordinator Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Dianta Sebayang menyebut para startup yang banyak mengandalkan transaksi digital harus terus memperbaiki sistem keamanannya.

Menurut Dianta, konsumen hari ini sangat memperhatikan tingkat keamanan sebuah platform digital. Dengan demikian, ketika ada aplikasi yang terbukti tidak memiliki sistem keamanan memadai, akan ditinggalkan. 

Peneliti ekonomi digital Institut for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menyebut salah satu peraturan dasar yang harus dimiliki oleh pemerintah dalam melindungi data konsumen adalah undang-undang perlindungan data pribadi. 

"Adanya UU PDP tersebut membuat perusahaan teknologi, termasuk finansial technology dan e-commerce bisa membuat sistem yang handal. Sayangnya, di Indonesia belum ada tuh UU-nya. Dari jaman dahulu kala masih dibahas mulu, gak pernah diketok palu," ujarnya.

Terkait dengan keamanan data pelanggan dompet digital, Ovo terus berusaha mengedepankan kemanan bagi konsumen saat melakukan transaksi digital melalui sistem kemanan berlapis. 

Head of Corporate Communications OVO Harumi Supit menyebut sejak awal kehadirannya, OVO selalu mengutamakan kemudahan dan keamanan transaksi digital.

Hal ini merupakan bentuk komitmen OVO dalam menghadirkan layanan pembayaran digital yang aman dan nyaman. 

"Seluruh layanan pembayaran dan finansial yang kami hadirkan sedari awal sudah dilengkapi dengan berbagai perlindungan bagi para pengguna," ujarnya.

Menurut Harumi, sebagai perusahaan teknologi finansial, Ovo menerapkan  sistem keamanan berlapis (layered-security system), yang terus ditingkatkan mengacu pada standar keamanan industri, sesuai peraturan Bank Indonesia. 

Selain itu, dia melanjutkan, Ovo menerapkan fitur keamanan lainnya, seperti kode OTP dan PIN untuk mengakses maupun melakukan transaksi melalui aplikasi Ovo. 

Perusahaan juga melakukan upaya edukasi melalui berbagai kanal, termasuk sosial media agar pengguna dapat menjaga kerahasiaan data dan terus bertransaksi digital secara aman. 

Tidak mau kalah, GoPay pun makin memperkuat inisiatif perlindungan konsumen di Indonesia.

GoPay menggandeng Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak perlindungan konsumen. BPKN turut mengapresiasi kecepatan layanan konsumen GoPay.

Wakil Ketua BPKN RI Muhammad Mufti Mubarok menyebut para konsumen harus memahami haknya serta cara melakukan klaim atas hak tersebut dalam transaksi di platform digital.

“Kepercayaan konsumen adalah modal utama perekonomian negara. Oleh karena itu, BPKN senantiasa mendorong ekosistem usaha yang kondusif," ujarnya

Mufti berharap konsumen dapat memperoleh haknya dan pelaku usaha sigap terhadap pengaduan konsumen. Pada 2021, jumlah pengaduan yang diterima BPKN meningkat dua kali lipat jika dibandingkan dengan 2021. 

Menurut Mufti data tersebut menunjukkan kesadaran dan pemahaman konsumen meningkat. Kondisi tersebut harus diimbangi dengan kepatuhan dan tindakan responsif dari pelaku usaha untuk menanggapi  pengaduan serta memulihkan hak konsumen  yang  mengalami  kerugian. 

BPKN mengapresiasi langkah Gopay dalam  upaya melindungi pengguna dengan melakukan edukasi hak-hak konsumen serta penyediaan fitur khusus untuk kenyamanan konsumen. 

“Program proteksi Jaminan Saldo Kembali Gopay merupakan salah satu pemenuhan hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang serta jasa," ucapnya. 

Mufti mengatakan kecepatan penyelesaian kasus di Gopay terhadap pengaduan konsumen  juga sangat cepat. Hal itu dapat menjadi contoh  bagi startup lain. (Leo Dwi Jatmiko/Thovan Sugandi)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Wike D. Herlinda

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.