Melihat Penerapan ESG Sinar Mas Land Raih Peringkat Pertama Risiko Rendah Industri Properti

Dalam catatan Bursa Efek Indonesia (BEI), Sinar Mas Land melalui emiten properti PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) mencatat skor Environment, Social, and Governance (ESG) risk 14,8 atau rendah risiko (low risk).

Yanita Petriella

27 Mar 2024 - 23.05
A-
A+
Melihat Penerapan ESG Sinar Mas Land Raih Peringkat Pertama Risiko Rendah Industri Properti

Salah satu bangunan gedung hijau milik Sinar Mas Land di BSD City. /Dok Sinar Mas Land

Bisnis, JAKARTA – Perubahan iklim menjadi salah satu masalah global yang kini terjadi di berbagai belahan dunia. 

Krisis iklim telah mendorong Indonesia dan 194 negara lain untuk menandatangani Paris Agreement tahun 2016 yang diwujudkan dengan Nationally Determined Contribution (NDC). 

Target yang dipasang dalam NDC ini diyakini tidak hanya baik bagi lingkungan, namun juga dapat memicu pengembangan investasi hijau di Indonesia. 

Hal ini terlihat dari kewajiban yang diterapkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) mengenai penyampaian laporan berkelanjutan (ESG report) oleh emiten. 

Selain itu, juga terdapat desakan masyarakat terhadap perusahaan yang menjalankan proses bisnis yang berkelanjutan yang semakin tinggi untuk sektor properti. 

Berdasarkan laporan Climate Transparency, sektor konstruksi menyumbang 39% dampak emisi karbon terhadap perubahan iklim yang bersumber dari pembakaran bahan bakar untuk pembangunan hingga jaringan listrik dan peralatan rumah tangga. 

Untuk memitigasi perubahan iklim yang terjadi saat ini, Pemerintah Indonesia melakukan transisi energi secara bertahap dari yang sebelumnya menggunakan energi fosil, kemudian beralih menuju energi bersih dan terbarukan. 

Transisi energi ini dikampanyekan Pemerintah Indonesia melalui program Net Zero Emissions (NZE) 2060 untuk mempercepat pencapaian target NDC tahun 2030 sebanyak 32% hingga 43,2% atau setara dengan 912 hingga 1.225 juta ton CO2e.

Dalam catatan Bursa Efek Indonesia (BEI), Sinar Mas Land melalui emiten properti PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) mencatat skor Environment, Social, and Governance (ESG) risk 14,8 atau rendah risiko (low risk). 

Emiten berkode BSDE ini berada di peringkat ketiga, setelah PT Erajaya Swasembada Tbk yang berada di peringkat pertama dengan nilai 12,67 dan peringkat kedua yang diduduki PT Jasa Marga Tbk dengan nilai 12,92. BSDE menduduki peringkat pertama untuk sebagai emiten properti yang memiliki risiko rendah ESG. 

Di sisi lain, Sinarmas Land Ltd juga menjadi satu-satunya pengembang Indonesia yang masuk dalam Top Rated ESG Companies List di Asia Pasifik dengan nilai 14,5. 

Peringkat ESG risk menjadi penting ketika investor menganalisis potensi investasinya pada masa depan sehingga tidak dapat diabaikan perusahaan. 

ESG risk ratings mengukur paparan perusahaan terhadap risiko ESG yang bersifat material dan spesifik pada suatu industri, serta seberapa baik perusahaan mengelola risiko tersebut. Semakin rendah skornya, maka semakin rendah risiko keparahan ESG perusahaan tersebut.

Chief Risk & Sustainability Officer Sinar Mas Land M. Reza Abdulmajid mengatakan ESG risk ratings ini menjadi sangat penting bagi perusahaan karena menjadi standar bagi investor dalam berinvestasi. 

ESG risk ratings BSDE terus mengalami improvement atau perbaikan setiap tahunnya. Pada 2021, ESG risk ratings BSDE dengan nilai 16,7, lalu mencapai 15,8 di 2022, dan berada di level 14,5 tahun 2023. 

Pihaknya terus berkomitmen untuk menurunkan risiko ESG ratings dengan membuat roadmap untuk penilaian ESG selanjutnya. Sinar Mas Land berharap setiap tahunnya terdapat perbaikan nilai ESG risk ratings

“ESG risk ratings itu penurunannya, kalau di bawah 10 itu risiko sangat rendah, di level 10 – 20 itu risiko rendah sebenarnya. Untuk di posisi di bawah 13 itu penurunannya jauh lebih sulit karena hal-hal terkait untuk menurunkan tadi banyak faktor eksternal yang berpengaruh misal investasi besar, regulasi, dukungan pemerintah, dan market-nya sudah mature atau siap menerima produk green. Kalau masih di atas 20 ESG risk ratings itu penurunannya masih banyak dilakukan internal,” ujarnya menjawab pertanyaan Bisnis, Rabu (27/3/2024). 

Terkait dengan besaran anggaran yang digelontorkan perusahaan agar memiliki risiko rendah ESG, Reza menuturkan dana tersebut tergantung dengan kebutuhan setiap program seperti terkait renewable energy certificate. Namun, biasanya besaran anggaran sekitar 3% hingga 5% dari biaya operasional. 

“Ini bukan jadi patokan. Dari program kami lakukan membutuhkan budget berapa dan budget setiap program beda-beda. Untuk buat suatu program, impact-nya apa ini,” katanya.

Baca Juga: Tren Gedung Perkantoran Bersertifikat Hijau Kian Dilirik


Adapun Sinar Mas Land menargetkan dekarbonisasi perusahaan sebesar 35% dari sektor energi pada 2034 mendatang. Hal itu dilakukan dengan penggunaan listrik hijau sertifikat Energi Baru Terbarukan (EBT) atau Renewable Energy Certificate (REC) dari PT PLN (Persero).

REC ini diberikan PLN untuk lima gedung milik Sinar Mas Land di antaranya Sinarmas Land Plaza Thamrin, Sinarmas Land Plaza BSD City, My Republic Plaza BSD City, Green Office Park 1 BSD City, dan Green Office Park 9 BSD City dengan penyediaan tahap 1 sebesar 613 mWh yang dilakukan secara bertahap dan akan tercapai 100% pada Januari 2025.

Selain mengoptimalkan sertifikat EBT, terdapat 14 gedung perkantoran milik Sinas Mas Land juga telah mendapatkan sertifikasi green building dari Green Building Council Indonesia (GBCI). Ditargetkan hingga akhir tahun ini terdapat 2 gedung milik Sinar Mas Land yang tersertifikasi green building

Sinar Mas Land berkomitmen untuk menerapkan konsep sustainable development dalam setiap produk hunian hingga kegiatan bisnis perusahaan. Upaya keberlanjutan yang dilakukan Sinar Mas Land di antaranya green building, low carbon emission, energy saving, water resource management, green waste management, less plastic, hingga green habit. 

“Kami juga bekerja sama dengan Chandra Asri untuk mengaplikasikan aspal dengan campuran sampah plastik di jalan township milik Sinar Mas Land,” tutur Reza. 


Butuh Insentif Perbankan

Dalam kesempatan yang sama, Advisor President Office Sinar Mas Land Ignesjz Kemalawarta menuturkan selama ini pemerintah tidak pernah memberikan insentif dalam pembangunan green building. Hal ini berbeda dengan Pemerintah Singapura dimana dalam pembangunan green building diberikan dana atau ditukar dengan koefisien dasar bangunan (KDB). 

Pembiayaan properti hijau sangat ditunggu oleh pengembang. Pasalnya, hingga saat ini perbankan masih enggan dalam memberikan pembiayaan properti hijau. 

“Kalau pembiayaan properti hijau, bank harus memberikan bunga rendah, bank tidak rela. Perbankan memiliki pembiayaan berkelanjutan. Tapi bank masih enggak mau nerapin ini, perlu dorongan OJK agar ada insentif keuangan bangunan hijau. Bunga rendah ini diberikan ke konsumen yang membeli properti hijau, bunga rendah dari pasar biasanya,” terangnya.

Dalam membangun gedung komersial mengusung konsep hijau tentu memiliki biaya konstruksi yang lebih mahal sekitar 4% hingga 5% jika dibandingkan dengan gedung konvensional. Namun, meskipun biaya konstruksi lebih mahal dapat diimbangi dengan biaya operasional yang cenderung lebih rendah dibandingkan dengan gedung tidak mengung konsep hijau. 

“Ada kenaikan biaya dan itu bisa kembali dalam 3 tahun. Kalau di rumah yang mengusung green itu penambahan biayanya 1% hingga 2% dengan rumah yang biasa non green,” ujar Ignesjz. 

Baca Juga: Taktik Jitu BSDE Kejar Target Prapenjualan di Tahun Pemilu

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Rinaldi Azka
Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.