Melonggarkan Aturan TKDN, Mempercepat Laju Kendaraan Listrik

Di samping memberikan insentif, pemerintah mewajibkan pemenuhan standar tingkat kandungan dalam negeri untuk kendaraan listrik. Belakangan, kalangan pabrikan angkat tangan.

Fatkhul Maskur

24 Nov 2021 - 16.48
A-
A+
Melonggarkan Aturan TKDN, Mempercepat Laju Kendaraan Listrik

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjajal mobil listrik murni Toyota dalam proyek EV Smart Mobility di Bali, Rabu (31/3/2021). - Kementerian Perindustrian

Bisnis, JAKARTA — Di samping memberikan insentif, pemerintah mewajibkan pemenuhan standar tingkat kandungan dalam negeri untuk kendaraan listrik. Belakangan, kalangan pabrikan angkat tangan.

Ketentuan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) mobil listrik telah diatur dalam Perpres Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Untuk Transportasi Jalan, yang diturunkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No. 27/2020.

Dalam Perpres No. 55/2019, pemerintah menetapkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebesar 40% untuk roda dua sampai 2023. Sedangkan untuk kendaraan roda empat, TKDN-nya dipatok sebesar 35% pada tahun ini, dan meningkat menjadi 40% pada 2022 hingga 2023.

Akan tetapi, kalangan industri mengalami kesulitan mencapai standar yang ditetapkan oleh pemerintah itu. Atas dasar aspirasi kalangan pabrikan, Kemenperin berinisiatif untuk merevisi aturan tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Andi Komara, Pembina Industri Ahli Muda di Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan (Imatap) Kemenperin, dalam acara Indonesia Electric Motor Show 2021, Rabu (24/11/2021). 

"Berdasarkan kemampuan industri saat ini dan aspirasi dari perusahaan industri, cukup sulit mencapai pendalaman lokalisasi. Meskipun kami sudah memasukkan faktor R&D dan perakitan, ternyata masih cukup sulit untuk memenuhi target TKDN yang ada di Perpres 55," kata Andi.

Dia menjelaskan, pada usulan revisi Permenperin No. 27/2020, Kemenperin mengajukan perubahan pada sejumlah poin penghitungan TKDN. Komponen utama yakni baterai listrik akan diubah bobotnya menjadi 30% hingga 2023, dan dikembalikan menjadi 35% pada 2024 dan seterusnya. 

Adapun komponen drive train juga diturunkan proporsinya dari 13% menjadi 10%. Komponen pendukung seperti sistem kemudi, suspensi, sistem pengereman, sistem roda, dan sistem elektronik dan pendingin udara juga diturunkan masing-masing menjadi 2%, 1%, 2%, 1%, dan 4%. 

Sebaliknya, komponen perakitan akan dinaikkan dari sebelumnya 10% menjadi 20%. Di tengah optimisme dan dorongan pemerintah terhadap pengembangan kendaraan listrik, tidak bisa dipungkiri bahwa penetrasi pasar mobil dan motor berbahan bakar setrum masih di bawah harapan. 

"Volumenya masih kecil, sampai Juli 2021 untuk populasi KBLBB (kendaraan bermotor listrik berbasis baterai) hanya 950 unit. Itu sangat kecil dan belum memenuhi skala ekonomi untuk dilakukan pendalaman. Makanya kami coba melakukan revisi Permenperin 27/2020, kami coba mengubah proporsi atau bobot," ujarnya.

Sementara itu, jumlah pabrikan kendaraan listrik di Indonesia tercatat ada 26 entitas dengan sebagian besarnya memproduksi roda dua. Sebanyak 3 perusahaan memproduksi bus listrik dengan kapasitas 1.680 unit per tahun. 

Satu perusahaan mobil listrik tercatat baru memiliki kapasitas produksi 1.000 unit per tahun sampai 2025 dan bisa meningkat menjadi 3.000 unit per tahun setelahnya. Sisanya, sebanyak 22 perusahaan memproduksi kendaraan roda dua listrik dengan kapasitas 1,04 juta unit per tahun.

Demi mempercepat laju kendaraan listrik, ketentuan TKDN pun akan diperlonggar.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Fatkhul Maskur

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.