Memacu Kualitas Jasa Konsultan Kunci Sukses Pembangunan

Kualitas konsultan dan tenaga ahli konstruksi mengalami penurunan sehingga berdampak dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Konsultan sangat berperan penting dalam setiap tahapan konstruksi mulai dari perencanaan, pengawasan hingga evaluasi.

Yanita Petriella

14 Des 2023 - 11.55
A-
A+
Memacu Kualitas Jasa Konsultan Kunci Sukses Pembangunan

Ilustrasi proyek konstruksi

Bisnis, JAKARTA – Tenaga kerja konstruksi ahli di Indonesia mengalami penurunan. Padahal, tenaga ahli ini memiliki peranan penting dalam mensukseskan sebuah proyek infrastruktur di Indonesia.

Dunia konstruksi tengah mengalami keterbatasan sumber daya manusia dimana rasio sarjana teknik di Indonesia per 1 juta penduduk masih lebih kecil dibandingkan dengan Vietnam, Amerika Serikat, dan Korea Selatan yakni hanya 5.300 orang per 1 juta penduduk. Di Vietnam, jumlah rasio sarjana teknik mencapai 9.000 orang per 1 juta penduduk. Kemudian, di Amerika Serikat, jumlah rasio sarjana teknik mencapai 20.000 orang per 1 juta penduduk dan Korea Selatan mencapai 25.000 orang per 1 juta penduduk.

Lulusan sarjana teknik di Indonesia hingga Januari 2022 mencapai 1,45 juta orang. Setiap tahunnya pertambahan jumlah lulusan sarjana teknik mencapai 27.000 per tahun. Defisit Insinyur ini sangat berdampak dalam mendukung pembangunan 514 kabupaten/kota di 38 provinsi.

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), jumlah tenaga kerja konstruksi ahli di Indonesia pada Desember 2023 mencapai 116.930 orang, menyusut dari periode yang sama tahun 2021 yang mencapai 184.833 orang dan di 2022 yang mencapai 120.777 orang. Selain itu, juga terjadi gap antara kebutuhan dengan ketersediaan tenaga kerja konstruksi ahli.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Rachman Arief Dienaputra mengatakan kualitas tenaga ahli saat ini mengalami penurunan. Menurutnya, penting untuk melakukan penguatan kepada para konsultan di bidang konstruksi sehingga bisa lebih profesional. Konsultan harus memperhatikan aspek kualitas pekerjaan, estetika bangunan dan keberlanjutan lingkungan. 

Terlebih, konsultan sangat berperan penting dalam setiap tahapan konstruksi mulai dari perencanaan, pengawasan hingga evaluasi. 

“Ada statement dari teman-teman konsultan kalau negara hebat kalau ada konsultan hebat. Itu betul adanya. Mereka harus lebih profesional sehingga pembangunan infrastruktur kita bisa lebih terjaga dengan baik,” ujarnya, Rabu malam (13/12/2023). 

Pemerintah terus mendorong asosiasi yang menaungi tenaga ahli konstruksi ini untuk masif melaksanakan capacity building. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas konsultan dengan memberikan insentif, pengawasan kebijakan, pembinaan sumber daya manusia, dan mengeluarkan beleid yang mendukung tenaga ahli. 

Baca Juga: Inkindo Minta Beleid Jasa Konsultan Non Konstruksi Segera Terbit


Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Erie Heryadi berharap biaya sertifikasi konsultan di bidang konstruksi dapat dibiayai oleh negara melalui APBN. Pasalnya, selama ini biaya sertifikasi konsultan bisa dimanfaatkan oleh segelintir orang dan menjadi lahan bisnis yang subur. 

“Sertifikasi harus dibiayai oleh pemerintah karena sertifikasi merupakan ukuran kompetensi untuk orang,” katanya. 

Menurutnya, sertifikasi konsultan sebaiknya tidak menjadi bisnis karena bisa disalahgunakan dan membuat perkembangan sebuah asosiasi tidak sehat. Pasalnya, tangung jawab sertifikasi berada di tangan asosiasi dan menjadi syarat untuk mengikuti sebuah tender konstruksi. 

Erie tak menampik adanya persaingan yang tidak sehat antara organisasi jasa konsultan di Tanah Air. Pasalnya, saat ini terdapat 5 organisasi jasa konsultan dimana yang terbesar yakni Inkindo dengan jumlah anggota 6.748 badan usaha. 

“Misalnya ingin mendapatkan status madya, bisa dibayar. Sertifikat harusnya seminggu atau dua minggu baru keluar tetapi keran dibayar, satu hari saja bisa jadi sertifikat. Model bisnis ini bikin asosiasi enggak sehat,” ucapnya. 

Di Inkindo sendiri, proses untuk mengantongi sertifikasi konsultan perlu proses yang cukup panjang. Mulai dari tahapan sertifikasi, melalui asesor, pengecekan kontrak hingga pengecekan laporan keuangan.   

“Untuk mendapatkan sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Inkindo perlu waktu yang lama karena kita berjalan sesuai regulasi,” tuturnya. 


Tantangan Jasa Konsultan

Erie menambahkan sebagai asosiasi badan usaha jasa konsultasi menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Di satu sisi konsultan dituntut harus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi sesuai perkembangan Industri 4.0, dimana digitalisasi sudah menjadi mandatory dalam proyek-proyek pemerintah seperti penggunaan BIM (Building Information Modelling), LiDar, dan lain-lain.

Namun demikian, dari sisi regulasi yang ada belum menunjang dari aspek pembiayaannya, sehingga hal tersebut sangat meberatkan usaha jasa konsultansi. 

Selain itu, Inkindo juga menghadapi tantangan ekosistem usaha jasa konsultasi yang belum kondusif. Salah satunya rendahnya ketersediaan tenaga ahli jasa konsultasi yang memiliki sertifikat keahlian baik pada konsultan konstruksi maupun non konstruksi. 

Ekspor jasa konsultansi ke luar negeri yang berpotensi menghasilkan devisa tinggi, belum didukung oleh sistem perbankan nasional dalam hal pemberian kredit modal kerja dengan bunga rendah.

Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan dunia usaha jasa konsultansi tidak lagi berjalan kondusif dan cenderung menurunkan minat anggota untuk menjalankan usahanya. Apabila hal-hal tersebut di atas tidak bisa diatasi, maka dalam jangka panjang akan terjadi degradasi kualitas konsultan nasional secara serius, karena kurangnya SDM terbaik yang mau terjun menjadi konsultan” terang Erie

Dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045, Inkindo akan terus mendorong pemerintah untuk menciptakan dunia usaha jasa konsultasi semakin kondusif ke depannya serta menempatkan jasa konsultasi menjadi bagian penting dalam pembangunan negara ini. 

Erie berharap Inkindo dapat terus dilibatkan oleh pemerintah menjadi mitra strategisnya dalam penyelesaian permasalahan serta mendukung pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. 

Menurutnya, jasa konsultasi dengan modal utama SDM yang memiliki kapasitas brainware tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Untuk itu, diperlukan kebijakan-kebijakan affirmative pemerintah untuk meningkatkan peran konsultan nasional dalam pembangunan, sehingga konsultan nasional menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Tidak ada negara yang maju tanpa konsultan yang maju. Untuk itu kebijakan affirmataive pemerintah dalam hal regulasi yang  kondusif sangat butuhkan. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Nindya Aldila

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.