Bisnis, JAKARTA – Berbagai upaya dilakukan agar semua orang dalam memiliki rumah pertama tak terkecuali mereka yang merupakan kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Adapun backlog hunian yang mencapai 12,75 persen terdiri dari non Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), sedangkan sisanya 87,25 persen merupakan kalangan MBR yang terdiri dari 19,6 persen fixed income atau pekerja tetap dan 74 persen dari kalangan informal atau non fixed income. Untuk diketahui, backlog adalah kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Backlog dihitung berdasarkan kebutuhan satu unit rumah untuk satu rumah tangga atau kepala keluarga (KK).
Selama ini yang sulit untuk mendapatkan pembiayaan atau Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk rumah subsidi yakni MBR yang non fixed income atau berpenghasilan tak tetap. Mereka dinilai unbankable karena penghasilan yang diperoleh harian dan besarannya pun tak menentu.
PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk melalui anak usahanya yaitu UUS BTN (BTN Syariah) mengembangkan kerjasamanya dengan Muhammadiyah. Hal itu dilakukan dalam rangka meningkatkan penyaluran pembiayaan perumahan. Selain itu juga sebagai upaya mengurangi backlog hunian.
UUS BTN menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang pelaksanaan penyaluran pembiayaan perumahan melalui program tabungan rumah Tapera bagi peserta pekerja mandiri Muhammadiyah. PKS Tripartit tersebut ditandatangani oleh Bank BTN, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan Majelis Ekonomi Bisnis dan Pariwisata (MEBP) PP Muhammadiyah.
Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu berharap dapat memudahkan warga Muhammadiyah untuk memiliki rumah dengan akses pembiayaan yang mudah dan murah yaitu dengan dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau KPR sejahtera dengan akad syariah.
“Program pembiayaan pemilikan rumah dengan dukungan FLPP atau KPR sejahtera yang diterbitkan oleh bank dengan skema akad syariah sesuai dengan ketentuan perbankan syariah dari BTN Syariah,” ujarnya, Selasa (25/7/2023).
Baca Juga: Berkejaran Target Waktu Pengentasan Angka Backlog Hunian di 2045
Menurutnya, pembiayaan tersebut mengakomodasi peserta pekerja mandiri Muhammadiyah yang belum memiliki rumah melalui skema saving plan. Nasabah cukup menabung sebesar angsuran dan iuran Tapera selama 3 bulan sebagai syarat untuk dapat mengakses program pembiayaan yang dimaksud.
Jika lolos verifikasi, nasabah dapat melanjutkan akad KPR Sejahtera dengan uang muka sebesar 1 persen, angsuran tetap dengan marjin sebesar 5 persen, dan jangka waktu hingga 20 tahun.
Untuk syarat pengajuan antara lain seluruh warga Muhammadiyah yang belum pernah memiliki rumah dan memiliki penghasilan maksimal Rp7 juta untuk yang belum menikah dan senilai Rp8 juta bagi yang telah menikah.
“Penandatanganan PKS ini sebanyak 30 nasabah offline dan akad secara online melalui zoom sebanyak 373 nasabah. Diharapkan kerjasama ini pada 2023 BTN Syariah dapat menyerap 2.000 unit rumah bagi warga Muhammadiyah,” kata Nixon.
BTN Syariah membidik potensi pembiayaan dari kerjasama ini senilai kurang lebih Rp500 miliar termasuk di dalamnya KPR sejahtera/subsidi. Di sisi lain, potensi dana pihak ketiga diharapkan meningkat menjadi sekitar Rp1,2 triliun.
Dengan jaringan outlet BTN syariah di seluruh Indonesia sebanyak 33 kantor cabang syariah, 67 kantor cabang pembantu syariah, dan 5 kantor kas syariah serta pengalaman lebih dari 18 tahun melayani masyarakat Indonesia, Nixon optimistis target tersebut dapat tercapai.
Pada tahap pertama, penyaluran pembiayaan FLPP BTN Syariah ini akan ada 2.000 rumah yang disalurkan untuk pekerja mandiri informal Muhammadiyah. Nantinya, jika 2.000 rumah sudah disalurkan, ada kemungkinan ditambah jumlah rumah yang akan disalurkan. Adapun proses pengajuan pembiayaan FLPP untuk warga muhammadiyah ini seperti mendaftar pembiayaan konvensional atau KPR subsidi.
“Caranya mudah, ini persis kayak KPR subsidi gimana, datang ke BTN, kemudian di-tag rumahnya di mana nanti langsung dilayani, seperti biasa,” ucap Nixon.
Untuk diketahui, laba bersih BTN Syariah tumbuh positif pada semester I/2023. Laba bersih UUS BTN tersebut tercatat melonjak hampir mencapai sekitar 50 persen menjadi Rp281,21 miliar pada semester I tahun 2023 dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp190,90 miliar.
Capaian positif BTN Syariah tersebut didukung pertumbuhan bisnis yang stabil. Tercatat semester ini pembiayaan syariah tumbuh sekitar 16 persen menjadi Rp33,90 triliun dibandingkan akhir Juni 2022 sebesar Rp29,24 triliun
Sementara total DPK yang berhasil dihimpun BTN Syariah sepanjang semester I tahun 2023 mencapai Rp34,93 triliun tumbuh 14,56 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp30,49 triliun. Dengan capaian tersebut, aset BTN Syariah berhasil tumbuh 14,69 persen menjadi Rp46,27 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp40,35 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayan Indonesia sekaligus Ketua PP Muhammadiyah Muhadjir Effendy berpendapat kerja sama antara PP Muhammadiyah bersama dengan BTN dan BP Tapera merupakan bentuk simbiosis mutualisme yang saling berbagi manfaat. Menurutnya, dengan menggandeng PP Muhammadiyah dan warga Muhammadiyah turut serta mensukseskan program pemenuhan rumah dari pemerintah.
“Tolong dibuat skema yang lebih fleksibel, terutama warga yang sudah memiliki lahan untuk jadi perumahan, Insya Allah tidak ada kredit macet kalau bekerjasama dengan Muhammidiyah. Mudah-mudahan ini menjadi kerja sama yang saling membagi manfaat. Kita mensukseskan program pemerintah sekaligus ikut mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah layak huni terutama untuk warga Muhammadiyah,” tuturnya.
Baca Juga: Mencari Cara Kaum Milenial Bisa Memiliki Properti Hunian Pertama
Ketua MEBP PP Muhammadiyah Arif Budimanta menambahkan kerja sama ini dapat terus mendatang di masa mendatang. Apalagi, jumlah warga Muhammadiyah mencapai 60 juta. Kendati demikian, pihaknya tak memiliki data pasti jumlah warga Muhammadiyah yang belum memiliki rumah.
“Dalam waktu 3 minggu sudah 400-an, jadi kalau 2.000 mungkin bisa tercapai September, maka kemudian ada extension, Insya Allah akan difasilitiasi sampai 5.000 untuk tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih banyak lagi,” katanya.
Sementara itu, Komisioner BP Tapera Adi Setianto menuturkan tujuan dari kerjasama ini untuk mewujudkan perluasan kepesertaan pekerja mandiri informal sebagai peserta dan percepatan penyaluran rumah Tapera bagi warga Muhammadiyah. Adapun targetnya adalah segmen dari pekerja mandiri informal dengan penghasilan tidak tetap seperti wiraswasta, UMKM, pemuka agama, penceramah, serta status pekerjaan tidak tetap seperti para pekerja kontrak, guru, dan staf honorer.
“Penerima manfaat merupakan peserta unbankable dan bankable. Untuk kategori pertama Peserta yang dinyatakan unbankable oleh bank akan tetap mendapat kesempatan menerima manfaat rumah Tapera dengan cara menabung (tabungan dan angsuran) selama 3 bulan secara konsisten sebelum dinyatakan menjadi bankable oleh bank,” ucapnya.
Adapun untuk peserta kategori ke-2 yang dinyatakan bankable dapat langsung menerima manfaat dan selanjutnya diharapkan dapat membayar angsuran dan tabungan rumah Tapera. Nantinya, tabungan beserta pengembangannya akan dikembalikan pada saat tenor berakhir.
“Dengan nabung 3 bulan rutin, Insya Allah sudah dianggap bankable sehingga eligible untuk dapat FLPP. Bagi peserta yang sudah memiliki rekam jejak menabung rutin dan dinyatakan eligible, mereka bisa langsung menerima manfaat Tapera. Tabungan peserta akan dikembalikan ketika tenor KPR telah berakhir, sehingga peserta juga bisa mendapatkan tabungan hari tua,” terangnya.
Baca Juga: Seribu Jurus Menjinakkan Bom Waktu Angka Backlog Perumahan
Genjot FLPP Pekerja Informal
Adi optimistis BP Tapera akan tetap mencapai target penyaluran FLPP sesuai target RPJMN yaitu sebanyak 220.000 unit rumah.
Keoptimisan dapat menyalurkan pembiayaan FLPP dengan optimal karena BP Tapera akan meluncurkan produk skema pembiayaan FLPP bagi pekerja mandiri yang termasuk pada segmen MBR melalui tabungan rumah tapera (TRT) berbasis saving plan. Harapannya dengan fokus pemerintah, BP Tapera, dan pihak terkait terhadap program ini dapat memperluas akses pekerja mandiri atau informal dalam mendapatkan akses pembiayaan rumah pertama, khususnya untuk mencapai target 50.000 untuk pekerja mandiri atau informal di tahun 2023.
Melalui program tabungan rumah Tapera, pekerja mandiri atau informal akan mendapat kesempatan untuk mendapatkan pembiayaan rumah pertama atau yang disebut rumah Tapera yang layak huni, tepat kualitas, dan tepat sasaran
“Dari target yang RPJMN sebesar 220.000 unit rumah, BP Tapera dapat mencapai realisasi 221.000 unit karena dana yang belum disalurkan kita kembangkan, sehingga terdapat dana yang jumlahnya sebesar Rp26,21 triliun dengan harga yang sekarang, BP Tapera dapat menyalurkan sebanyak 221.000 unit rumah,” ujarnya.
Adapun perluasan kepesertaan BP Tapera pada tahun ini dengan menyasar pekerja mandiri yakni pekerja informal dan pegawai honorer atau kontrak.
“Insya Allah pada Juli hingga Agustus kami bisa memulai implementasinya untuk pekerja mandiri, dengan target penyaluran sebanyak 50.000 pekerja mandiri dari target 220.000 unit rumah,” katanya.
Adi menerangkan kriteria pekerja mandiri yang mendapatkan pembiayaan FLPP yakni masyarakat bukan penerima upah atau pekerja informal serta masyarakat berstatus pekerja tidak tetap atau honorer, dan ini menggunakan skema tabungan, tetapi pembayarannya memakai FLPP.
“Kami akan mengkoordinasikan hal tersebut melalui agregator atau semacam asosiasinya supaya mudah agar mereka ikut juga menyeleksi. Kalau ini sudah berjalan, maka pekerja mandiri bisa mendaftar kepesertaan BP Tapera secara mandiri seperti pada umumnya,” tuturnya.
Sebelumnya, BP Tapera berkolaborasi dengan BTN untuk meluncurkan tabungan rumah Tapera untuk pekerja mandiri atau informal. Pekerja seperti ojek online, sopir taksi, profesi di bidang usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), atau pekerja kontrak akan mendapatkan kesempatan mengikuti program Tabungan rumah Tapera untuk pembiayaan rumah pertama.