Membedah Komitmen Capres-Cawapres Atasi Masalah Backlog Hunian

Tiga pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) kompak mengangkat isu perumahan rakyat di dalam visi misinya. Terlebih, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah besar untuk mengentaskan angka kekurangan hunian atau backlog yang mencapai 12,7 unit rumah.

Yanita Petriella

8 Nov 2023 - 00.00
A-
A+
Membedah Komitmen Capres-Cawapres Atasi Masalah Backlog Hunian

Anak-anak bermain sepak bola di salah satu perumahan bersubsidi di Bogor, Jawa Barat, Jumat (27:1:2023). Bisnis:Himawan L Nugraha.jpg

Bisnis, JAKARTA – Sektor properti khususnya perumahan rakyat rupanya menjadi concern bagi tiga pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) di dalam visi misinya baik itu pasangan Anies Baswedan–Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Ganjar Pranowo–Mahfud MD, dan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka. 

Terlebih, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah untuk menurunkan angka kekurangan hunian atau backlog yang mencapai 12,7 unit rumah. Apalagi pemerintah menargetkan dapat zero backlog pada 2045 mendatang seiring rencana mencapai Indonesia Emas.  

Selain itu, isu perumahan ini memerlukan kehadiran pemerintah dalam menjamin ketersediaan rumah layak huni dengan harga terjangkau oleh masyarakat. Untuk itu, program kerja tentang bidang perumahan bisa menjadi salah satu aspek yang perlu dilihat dalam visi misi tiga pasangan capres dan cawapres ini. 

Di dalam dokumen visi dan misinya, pasangan Anies–Cak Imin akan memberikan kemudahan akses hunian. Hal itu dilakukan dengan menyediakan hunian layak, dekat pusat kota, dan dengan harga terjangkau bagi semua kalangan termasuk anak muda dan pekerja informal.
Kemudian, menyediakan program KPR bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk anak muda yang belum memiliki rumah; serta menyediakan hunian layak dengan sistem sewa yang terjangkau. Selanjutnya, Anies-Cak imin juga memiliki agenda khusus yang berisi manfaat bagi 28 kelompok masyarakat, atau disebut dengan 28 simpul kesejahteraan.

Salah satunya bagi kelompok generasi Z dan Milenial, yaitu dengan menyediakan minimal 2 juta hunian terjangkau di pusat kota yang tersambung dengan transportasi umum. 

Pasangan ini juga akan melanjutkan program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) termasuk untuk anak muda yang belum memiliki rumah. 

Anies–Cak Imin menargetkan berkurangnya angka backlog kepemilikan rumah di Indonesia berkurang menjadi 8 juta unit pada 2029. Target tersebut Merujuk sumber data dari Kementerian PUPR, pasangan ini memaparkan data backlog kepemilikan rumah dalam lima tahun terakhir yaitu sebanyak 12,16 juta unit tahun 2018, 12,14 juta unit di tahun 2019, sebanyak12,47 juta unit di tahun 2020, sebanyak 12,71 juta unit tahun 2021, dan sebanyak 10,5 juta unit di tahun 2022. 

Selanjutnya, pasangan Ganjar–Mahfud di dalam visi dan misinya memiliki program aksi yang salah satunya yakni Rumah Kita sebanyak 10 juta hunian. Program tersebut merupakan pembangunan hunian baru atau renovasi seperti rumah sederhana, rumah susun milik (rusunami), rumah susun sewa (rusunawa) yang disertai ketersediaan lahan yang strategis dan terjangkau dari pusat perekonomian serta transportasi umum. 

Program Rumah Kita ini ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, pekerja sektor informal, buruh, dan anak muda dengan skema pembiayaan yang mudah dan murah. Di samping itu, pasangan Ganjar–Mahfud juga akan menjalan program aksi yaitu tempat tinggal–tempat kerja–trotoar–transportasi publik atau program 4T terintegrasi. Program ini akan menghubungkan tempat tinggal dan tempat kerja dengan sarana transportasi yang masif, nyaman, murah, dan tepat waktu disertai penyediaan trotoar yang ramah pejalan kaki. 

Lalu, program aksi lainnya yang terkait yakni Kampung Sehat yakni memperbaiki kampung kumuh di desa dan kota,dengan hunian layak, sanitasi sehat, air minum dan air bersih, fasilitas umum dan sosial memadai, dan ruang terbuka hijau yang mencukupi.

Selanjutnya, pasangan Prabowo–Gibran mencanangkan 8 misi asta cita, 8 program hasil terbaik cepat, dan 17 program prioritas. Mengenai janji penyediaan rumah murah, diketahui merupakan salah satu dari 8 program hasil terbaik cepat. Di dalamnya tertulis melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan. 

Tak hanya itu, penyediaan rumah murah juga termasuk dalam 17 program prioritas pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) itu. Program prioritas itu menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa serta rakyat yang membutuhkan. Rencananya, pasangan Probowo–Gibran bakal membangun dan merenovasi sebanyak 40 rumah per desa atau kelurahan per tahun yang akan dicapai sebanyak 3 juta unit rumah setiap tahunnya dimulai tahun kedua dengan komposisi 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.

Baca Juga: Mencari Jalan Keluar Pengentasan Angka Backlog 12,7 Juta Rumah


Direktur Eksekutif Pusat Studi Properti Indonesia (PSPI) Panangian Simanungkalit mengapresiasi ketiga pasangan capres dan cawapres yang telah mengangkat isu perumahan rakyat di dalam visi misinya. Menurutnya, isu perumahan rakyat ini menjadi penting di tengah permasalahan angka backlog yang masih tinggi dan juga target zero backlog Indonesia emas di 2045. Jika menilik pemilu periode-periode sebelumnya, lanjutnya, belum ada pemilu yang pro-perumahan seperti sekarang ini. 

“Bahwa program yang mereka usung sekarang mungkin masih mentah dan butuh waktu untuk merealisasikan, itu soal lain. Namun kita apresiasi saat ini bahwa kesadaran kolektif dari para elite politik mulai tumbuh untuk menggelorakan program perumahan,” ujarnya, Selasa (7/11/2023). 

Dalam beberapa periode pemilu belakangan ini, urusan pemenuhan perumahan bagi masyarakat hampir tak tersentuh oleh capres dan cawapres sebagai program dan target mereka. 

Bahkan untuk sekadar memasukkan isu perumahan dalam daftar janji pun mereka lupa. Namun melihat visi-misinya sekarang ini, kita patut berharap dan memberikan apresiasi kepada mereka,” katanya.

Dia menilai memang sudah seharusnya sektor properti atau pun perumahan dijadikan isu utama, karena permasalahannya yang tak pernah tuntas. 

“Isu perumahan sejatinya juga merupakan isu yang kuat walaupun terkesan sederhana. Karena bergeraknya sektor properti dan perumahan dapat berkontribusi besar dalam menggerakkan perekonomian nasional. bahkan sektor ini juga mampu menyerap jutaan tenaga kerja,” terangnya. 

Dari kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI yang dirilis pada Mei 2023 lalu, sektor properti yang terdiri dari properti, real estat, dan konstruksi Bangunan selama periode 2018 – 2022 berkontribusi terhadap penciptaan nilai output perekonomian (omzet) sebesar Rp4.740 triliun hingga Rp5.788 triliun per tahun. 

Kontribusi Sektor Properti terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional selama periode 2018 – 2022 sebesar Rp2.349 triliun hingga Rp2.865 triliun per tahun atau setara dengan 14,63% hingga 16,30% dibandingkan dengan PDB Nasional. 

Dari sisi pendapatan pekerja, kontribusi sektor properti sebesar Rp938 triliun hingga Rp1.147 triliun per tahun. Dari sisi tenaga kerja, sektor properti menyediakan kesempatan kerja 13,8 juta orang per tahun atau setara dengan 9,6 persen angkatan kerja nasional tahun 2022 atau 10,2 persen penduduk bekerja tahun 2022. Sektor properti beserta turunannya selama periode 2018 – 2022 juga menghasilkan pendapatan pajak pusat sekitar Rp185 triliun per tahun atau setara 9,26% dari total penerimaan pajak pemerintah pusat. 

Untuk pemerintah daerah, sektor properti serta efek pengganda yang berkontribusi menciptakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp92 triliun per tahun atau setara dengan 31,86 persen dari total penerimaan PAD pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. 

Pada 2022, tingkat kemiskinan di Indonesia sebesar 9,54%. Apabila sektor properti tidak beroperasi, maka tingkat kemiskinan menjadi 17,37%. Selisih antara keduanya sebesar 7,83 persen ditenggarai menjadi kontribusi sektor tersebut dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. 

“Nah, dari data itu bisa kita lihat betapa besarnya kontribusi sektor properti terhadap perekonomian nasional. Jadi memang kita bersyukur juga ketiga pasangan ini memasukkan properti atau perumahan ke dalam program prioritas mereka. Artinya kini ada sedikit progres yang menggembirakan. Tema perumahan sudah mulai disinggung-singgung, meski belum dalam porsi yang besar. Ini ternyata sektor properti juga berpengaruh mengurangi kemiskinan nasional,” tuturnya. 

Panangian meyakini jika ketiga pasangan capres dan cawapres ini berkomitmen memenuhi visi misinya saat terpilih menjadi pemerintahan selanjutnya, maka backlog hunian akan mengalami penurunan besar menjadi setengahnya atau Rp6 juta unit. Dengan demikian, target zero backlog pada 2045 akan tercapai dan bahkan lebih cepat. 

Baca Juga: Merengkuh Asa Kemandirian Pembiayaan Perumahan dan Zero Backlog




Jauh Tertinggal Negara Tetangga

Indonesia juga masih jauh tertinggal dibandingkan Singapura dan Malaysia untuk urusan penyediaan perumahan rakyat. Hal itu karena anggaran perumahan di Indonesia selama ini tidak sampai 3% dari jumlah APBN, sedangkan Singapura dan Malaysia sekitar 10%. 

Di tahun 2024, alokasi anggaran perumahan hanya sebesar Rp9,25 triliun. Minimnya anggaran perumahan ini membuat jurang kebutuhan dan realisasi hunian atau backlog semakin lebar dan tak kunjung terentaskan.

“Bandingkan pula dengan anggaran pertanahan yang mencapai Rp135,44 triliun," ujarnya. 

Dia menawarkan formula yang harus dijalankan pemerintahan mendatang hasil Pemilu 2024 dalam berupaya mengatasi backlog harus dapat membangun setidaknya 1,3 juta unit setiap tahunnya. Jumlah ini harus dapat direalisasikan agar angka backlog 12,7 juta plus kebutuhan hunian 700.000 hingga 800.000 rumah tangga baru per tahun bisa dientaskan dalam kurun waktu 21 tahun mendatang. 

“Karena jika tidak, pengurangan backlog yang sudah diupayakan sejak zaman Presiden Soeharto hingga pemerintahan Joko Widodo, hanya menjadi utopia belaka.” katanya. 

Menurut Panangian, pemerintahan yang akan datang harus mampu membangun 500.000 unit rumah tapak, 500.000 unit rusunami di perkotaan, dan 2 juta rumah di perdesaan. 

Kuantitas hunian tersebut hanya dapat diwujudkan jika dana subsidi yang disalurkan untuk masing-masing jenis dan kriteria hunian ditambah menjadi senilai total Rp101 triliun per tahun. Rincian dana tersebut yakni subsidi Rp50 triliun untuk 500.000 rumah tapak, Rp36 triliun untuk subsidi rusunami, dan Rp15 triliun untuk 2 juta hingga 3 juta rumah tapak di pedesaan.

“Jika tidak Rp101 triliun per tahun, minimal anggaran perumahan bisa mencapai Rp45 triliun per tahun untuk bisa mengatasi backlog saat ini,” ucapnya. 

Selain itu, dia juga mengusulkan adanya program keberlanjutan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% untuk rumah susun atau apartemen dengan harga Rp500 juta. Hal ini sebagai upaya untuk mempermudah kalangan Masyarakat Berpenghasilan Tanggung (MBT) untuk dapat membeli hunian. Pasalnya, kalangan MBT ini tidak dapat membeli rumah MBR namun juga tidak mampu membeli rumah komersial. 

“Pemerintah pusat harus gandeng pemda dan konsultan properti untuk bersama-sama mencari lokasi rusunami di perkotaan yang dekat dengan akses transportasi umum. Rusunami ini harganya sudah dipatok Rp500 juta sehingga mudah untuk mereka bisa membeli. Ini sebagai upaya jangan sampai terjadi homeless di Indonesia,” tutur Panangian. 

Baca Juga: Mimpi Memerdekakan Indonesia dari Masalah Backlog Perumahan



Tantangan Perumahan
Terpisah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan terdapat deretan isu utama dalam sektor perumahan antara lain hunian eksisting yang tidak memenuhi standar layak huni, jumlah suplai rumah yang belum sesuai dengan permintaan konsumen baik karena variabel harga maupun lokasi, penanganan dan pencegahan permukiman kumuh. 

Selain itu, juga terdapat tuntutan permintaan untuk penyediaan hunian yang tidak hanya layak dan juga memenuhi kriteria ramah lingkungan dan ramah teknologi atau green and smart.

“Kita semua memahami bahwa arah kebijakan pembangunan nasional bidang perumahan yaitu penyediaan perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau untuk mewujudkan peningkatan akses masyarakat secara inklusif dan bertahap terhadap layak huni,” ujarnya. 

Pihaknya mengapresiasi stakeholder di industri properti atas peran dan dukungannya dalam mendorong pemenuhan kebutuhan akan rumah layak huni bagi masyarakat dan pemulihan ekonomi di masa pandemi kemarin. 

“Ajang ini menjadi sarana bagaimana para pelaku sektor real estat di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni,” katanya. 

Menurutnya, aspirasi pencari properti merefleksikan dari semua lapisan masyarakat yang terus berkembang dan menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan, serta mencerminkan semangat inovasi yang mendorong perekonomian. Terlebih perumahan telah lama menjadi sektor strategis karena bertugas memberikan multiplier effect yang besar bagi 185 sektor industri lainnya. Perumahan juga sebagai tempat tinggal juga merupakan salah satu kebutuhan primer sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

Baca Juga: Seribu Jurus Menjinakkan Bom Waktu Angka Backlog Perumahan 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Rinaldi Azka
Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.