Mempersiapkan Dana Rp3,82 Triliun untuk Gedung LPS di IKN

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) siapkan dana Rp3,82 triliun untuk membangun gedung di Ibu Kota Nusantara (IKN). Gedung tersebut ditargetkan rampung tahun 2024.

Fahmi Ahmad Burhan

7 Sep 2023 - 16.25
A-
A+
Mempersiapkan Dana Rp3,82 Triliun untuk Gedung LPS di IKN

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyiapkan dana untuk membangun gedung di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar US$250 juta atau sekitar Rp3,82 triliun. Gedung tersebut ditargetkan rampung tahun 2024. Biro Setpres/Oji.

Bisnis, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyiapkan dana untuk membangun gedung di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar US$250 juta atau sekitar Rp3,82 triliun. Gedung tersebut akan mulai dibangun pada Februari 2024.

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pembangunan gedung tersebut merupakan suatu komitmen investasi LPS di IKN. Sementara, gedung tersebut akan dibangun di atas tanah seluas 1,2 hektar.

Dari 1,2 hektar lahan tersebut, 30 persennya merupakan bangunan dan sisanya area terbuka hijau sesuai ketentuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Baca juga: Rincian Pagu Anggaran KKP 2024 Sebesar Rp8,03 Triliun

Purbaya mengatakan pembangunan gedung ditargetkan mulai berlangsung pada Februari 2024. Kemudian, pembangunan ditargetkan rampung pada Agustus 2024.

"Jadi kita punya waktu 6 bulan untuk mulai membangun di sana," katanya dalam konferensi pers Bloomberg CEO Forum 2023 pada Rabu (6/9/2023).

Seiring dengan rencana pembangunan gedung tersebut, LPS pun telah menggelar sayembara desain arsitektur gedung dengan total hadiah mencapai Rp400 juta.




Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS Lana Soelistianingsih mengatakan sayembara tersebut saat ini sedang dalam proses penjurian.

"Saat HUT LPS kita umumkan pemenangnya. Ada 62 desain yang masuk kami pilih tiga. Dan kemudian dipilih satu. Kita berprogres terus di IKN," katanya.

Untuk diketahui, gedung LPS di IKN akan menjadi kantor pusat. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang, sebagaimana tercantum pada Pasal 3 dari UU No. 24/2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang menjelaskan bahwa LPS harus berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

Baca juga: Strategi Utang Baru Sri Mulyani Tahun Depan

Adapun, fungsi utama dari Kantor Pusat LPS di IKN ini adalah untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi dengan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) lainnya yaitu, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjaga sektor keuangan nasional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Jaffry Prabu Prakoso

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.