Menaksir Dampak Larangan Ekspor Timah Indonesia

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diketahui tengah melakukan percepatan pembahasan larangan ekspor timah batangan atau ingot. Nantinya, hasil pembahasan itu akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.

Ibeth Nurbaiti

12 Jul 2022 - 12.12
A-
A+
Menaksir Dampak Larangan Ekspor Timah Indonesia

Pekerja menghitung timah batangan di salah satu pabrik di Kepulauan Bangka Belitung. Bisnis/Endang Muchtar

Bisnis, JAKARTA — Dalam rangka meningkatkan nilai tambah sumber daya alam terutama komoditas mineral, pemerintah terus mendorong pelaku industri untuk mempercepat penghiliran. 

Tak tanggung-tanggung, pemerintah akan melanjutkan kebijakan penyetopan ekspor sejumlah komoditas tambang mineral mentah, seperti bauksit, timah, dan tembaga.

Berkaca pada kebijakan larangan ekspor bijih nikel, produk olahan komoditas itu mampu meningkatkan nilai tambah hingga 10 kali lipat di pasar global.

Baca juga: Menanti Indonesia Naik Kelas dengan Pembangunan Smelter

Tak hanya itu, dengan pemerintah melarang ekspor bijih nikel berdampak pada peningkatan harga komoditas itu di pasar dunia, mengingat posisi Indonesia sebagai pemasok utama nikel di dunia.

Kini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diketahui tengah melakukan percepatan pembahasan larangan ekspor timah batangan atau ingot. Nantinya, hasil pembahasan itu akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.

Langkah itu sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Jokowi untuk menghentikan kegiatan ekspor komoditas bernilai tambah tinggi itu pada akhir 2022. 


Apalagi, Indonesia merupakan produsen timah nomor dua di dunia setelah China, dengan cadangan mencapai 800.000 ton atau 17 persen dari total cadangan timah dunia yang tercatat 4.741.000 ton. 

Kepulauan Bangka Belitung menjadi lokasi cadangan logam timah terbesar di Indonesia dengan persentase 91 persen dari cadangan timah nasional. Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, saat ini terdapat 482 izin usaha pertambangan (IUP) timah di Bangka Belitung, dengan 2 IUP eksplorasi dan 280 IUP operasi produksi.

Baca juga: Tatkala Kilau Batu Bara Indonesia Kian Memukau Dunia

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengatakan timnya tengah menghimpun sejumlah data mutakhir terkait dengan situasi industri timah di dalam negeri yang sebagian besar bertopang pada kegiatan ekspor.

“Kami sedang diskusi dan siapkan laporan bahan kepada Pak Menteri [ESDM] untuk Pak Presiden tentang antisipasi kami terhadap pernyataan beliau untuk larangan ekspor,” kata Ridwan saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR, Jakarta, Selasa (21/6/2022).

Yang jelas, kalau memang nantinya ekspor timah dalam bentuk ingot dilarang, tentunya industri pengolahan di dalam negeri juga harus siap.

Selama ini, menurut data Kementerian ESDM, sekitar 98 persen dari produksi timah di dalam negeri diperuntukkan bagi pasar ekspor. Angka ini menjadikan Indonesia sebagai eksportir timah terbesar di dunia.

“Saat ini 98 persen [timah] dijual ke luar negeri dalam bentuk ingot, hanya 2 persen yang diserap di dalam negeri. Jadi kalau nanti kita betul-betul dilarang ekspor dalam bentuk ingot itu berarti kita harus siapkan industri pengolahannya dalam jumlah yang masif,” kata dia.

Ridwan tidak menampik bahwa tingginya kegiatan ekspor timah dalam bentuk ingot disebabkan karena kegiatan penghiliran timah di dalam negeri yang belum berjalan optimal. Itu sebabnya pemerintah tengah menggencarkan untuk membangun sejumlah industri hilir guna menampung potensi lonjakan ketersediaan timah dari hasil larangan ekspor.

Baca juga: Subsidi BBM yang Bikin Galau, Semua Harus Mengerti

“Bisa saja industrinya dibangun atau seharusnya kita bagun karena sudah sejak tahun 1970-an tin ingot sudah dijual dalam blok timah. Kita memang belum pernah menghilirkan, ada tapi hanya 2 persen,” tuturnya.

Kendati demikian, Kementerian ESDM menetapkan tiga kategori komoditas timah yang masih dapat diekspor di antaranya timah murni batangan dengan kandungan stannum (SN) paling rendah 99,9 persen. 

Selanjutnya, timah solder dengan kandungan SN paling rendah 99,7 persen yang biasa digunakan untuk menyolder dan mengelas. Kemudian, barang lain dari timah dengan kandungan SN paling rendah 96 persen dalam bentuk lembaran, pelat, tabung, peralatan rumah tangga, dan sejenisnya.

Adapun, pemerintah menargetkan produksi timah pada tahun ini sebanyak 70.000 ton logam timah. Sementara itu, realisasi produksi per Mei 2022 sudah mencapai 9.654,72 ton dengan penjualan menyentuh 9.629,68 ton.

Di sisi lain, produksi timah di dalam negeri sepanjang 2021 mencapai 34,61 ribu ton, dengan torehan ekspor mencapai 28,25 ribu ton atau 98 persen dari keseluruhan produksi saat itu.

Direktur Utama PT Timah Tbk. Achmad Ardianto sebelumnya pernah mengatakan bahwa perseroan mendukung penuh rencana pemerintah menyetop ekspor timah dalam bentuk ingot.

Menurut emiten berkode saham TINS itu, jika tahapan pelarangan tepat maka tidak akan berpengaruh besar pada keuangan perseroan.

Baca juga: Memperkuat Struktur Perekonomian dengan Penghiliran Mineral

“PT Timah sebagai BUMN fully support statement, dengan menyiapkan tahapan-tahapannya. Karena pemerintah kan ingin shifting hilirisasi ke dalam negeri, kami akan membantu pentahapannya, baiknya bagaimana supaya tetap bisa memberikan manfaat ke pemerintah dari pajak, lapangan kerja, dan memastikan pertimahan Indonesia tetap berjalan,” ungkapnya, Rabu (25/5/2022).

Menurut dia, jika Indonesia bisa melakukan penghiliran dari produksi hingga pengolahan produk jadi, tentunya akan mengundang lebih banyak investor end user timah yang masuk ke Indonesia, bahkan membangun pabrik pusatnya di Indonesia.


Bagaimana pun, dengan pengembangan industri penghiliran, tidak hanya memberikan manfaat dari sisi nilai dan harga barang di pasar global, tetapi juga berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru di Tanah Air.

Dengan kata lain, pengembangan industri hilir dengan nilai tambah yang lebih tinggi terutama untuk sumber daya alam seperti mineral, dapat memperkuat struktur perekonomian nasional. 

Baca juga: Momentum Naik Kelas Tambang Batu Bara Skala Kecil

Setidaknya, menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo, ada tiga alasan utama mengapa penghiliran sumber daya mineral sangat diperlukan.

Pertama, pembentukan industri hilir akan menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi, sehingga mendukung ekspor dan membuat Indonesia semakin terhubung dengan rantai nilai global.

Kedua, adanya industri hilir akan mengurangi ketergantungan impor produk manufaktur yang bernilai tambah lebih tinggi.

Ketiga, pengembangan industri dengan nilai tambah yang lebih tinggi akan membentuk keterkaitan dalam negeri dengan industri pendukung, sehingga mencapai pertumbuhan yang lebih inklusif. (Nyoman Ary Wahyudi/Mutiara Nabila)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Ibeth Nurbaiti

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.