Menanti Realisasi Janji Manis Harga Baru Rumah Subsidi Awal 2023

Ketentuan harga baru rumah subsidi haruslah disertai dengan sejumlah regulasi dan kebijakan yang kondusif agar program merumahkan rakyat tak terhambat. Pasalnya, selama ini kebijakan pemerintah yang berubah dengan cepat juga menjadi kendala bagi anggota Apersi dalam berkontribusi membangun rumah MBR

Yanita Petriella

18 Des 2022 - 13.30
A-
A+
Menanti Realisasi Janji Manis Harga Baru Rumah Subsidi Awal 2023

Ilustrasi rumah subsidi

Bisnis, JAKARTA – Kabar yang beredar harga baru rumah subsidi akan diberlakukan pada awal tahun 2023 berhembus kencang. Kabar ini pun membuat hati gembira para pengembang rumah subsidi. Pasalnya, sepanjang tahun ini, para pengembang rumah subsidi menanti realisasi janji manis pemerintah untuk memberikan harga baru rumah subsidi yang saat ini sudah tak realistis lagi. 

Adapun harga rumah subsidi saat ini masih menggunakan beleid Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kepmen PUPR) No 242/KPTS/M/2020 yang dikeluarkan pada Maret 2020 yang berisikan aturan pembaharuan terkait harga jual rumah subsidi, batasan penghasilan kredit pemilikan rumah subsidi, besaran suku bunga, lama masa subsidi, batasan luas tanah dan bangunan rumah serta besaran subsidi bantuan uang muka perumahan. 

Meskipun beleid ini mencabut berlakunya Kepmen PUPR No 535/KPTS/M/2019 tentang batasan harga jual rumah sejahtera tapak yang diperoleh melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi yang kala itu diteken oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada 18 Juni 2019, namun tak ada perubahan harga rumah subsidi di Kepmen PUPR nomor 242 tahun 2020. 

Penetapan harga rumah subsidi dalam Kepmen PUPR No 535/KPTS/M/2019 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 tahun 2019 tentang batasan rumah umum, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar, serta perumahan lainnya yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 20 Mei 2019 silam. 

Batasan harga rumah subsidi pada 2019 itu mengalami kenaikan sebesar 3 persen hingga 11 persen atau sekitar Rp7 juta hingga Rp11,5 juta per unit yang tergantung wilayahnya dari harga rumah subsidi tahun 2018.

Rumah subsidi memang menjadi salah satu pilihan favorit para pencari hunian dengan jumlah penghasilan tertentu. Sesuai dengan namanya, pembeli rumah ini mendapatkan bantuan dari pemerintah sehingga bisa mendapatkan rumah dengan harga miring atau harga yang jauh lebih murah dibandingkan rumah komersial.   

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPP Apersi) Junaidi Abdillah berharap awal tahun depan harga baru rumah subsidi benar-benar dapat diberlakukan. 

Menurutnya, terkait kenaikan harga rumah subsidi ini sudah ada lampu hijau dari pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Adapun besaran kenaikan harga rumah subsidi tersebut sekitar tujuh persen dari yang diusulkan sebesar sepuluh persen.

“Soal kenaikan harga rumah subsidi ini sudah cukup lama, dan tertunda-tunda karena kondisi pandemi. Pemerintah akhirnya memutuskan dan memberi sinyal lampu hijau pada awal tahun depan akan ada harga baru rumah subsidi, PMK akan diterbitkan,” ujarnya, Minggu (18/12/2022). 

Harga baru ini akan menjadi angin segar bagi industri properti, khususnya pengembang rumah subsidi, karena sudah tiga tahun harga rumah subsidi tidak ada kenaikan. Padahal kondisinya saat ini harga material bangunan sudah mengalami kenaikan berkali-kali karena efek harga bahan bakar minyak (BBM). 

“Kenaikan harga ini bagi kami Apersi sangat penting sekali karena hampir semua anggota Apersi adalah pengembang yang fokus membangun rumah subsidi yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” katanya. 

Sepanjang tahun ini, Apersi menyuplai hampir 70.000 unit rumah subsidi. Padahal sebelumnya Apersi bisa menyuplai rumah subsidi hingga 100.000 unit setiap tahunnya. Namun pandemi membuat kondisi berbeda, pengembang benar-benar mendapatkan ujian dalam bisnisnya.  

“Tapi bukan hanya faktor pandemi saja yang membuat sektor properti tertahan. Namun aturan, regulasi dari pemerintah yang tiba-tiba terbit dan berubah membuat kondisi jadi berbeda. Pemerintah harus bisa membuat iklim bisnis yang kondusif dengan tidah banyak melakukan, menerbitkan regulasi yang membebani dan menghambat,” tuturnya. 

Dia berharap ketentuan harga baru rumah subsidi haruslah disertai dengan sejumlah regulasi dan kebijakan yang kondusif agar program merumahkan rakyat tak terhambat. Pasalnya, selama ini kebijakan pemerintah yang berubah dengan cepat juga menjadi kendala bagi anggota Apersi dalam berkontribusi membangun rumah untuk MBR. 

“Banyak sekali aturan yang membuat pengembang merasa kesulitan untuk membangun rumah subsidi di daerah. Karena aturan sama dengan membangun rumah komersial atau rumah mewah,” ucapnya.  

Kebijakan pemerintah yang serba dadakan ini menjadi kendala bagi anggota Apersi dalam berkontribusi membangun rumah untuk MBR. Contohnya pemberlakuan Perizinan Bangunan Gedung (PBG) yang disamakan antara rumah subsidi dan rumah komersial.

“Kami berharap kebijakan dan aturan pemerintah memberikan dukungan yang maksimal karena rumah subsidi ini ditujukan untuk MBR yang merupakan program pemerintah. Seperti masalah Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di setiap daerah berbeda beda dan belum memiliki aturan yang jelas,” terangnya. 

Oleh karena itu, dengan adanya sinyal positif kenaikan harga rumah subsidi juga diikuti dengan kondisi dan iklim bisnis yang bersahabat. 


Baca Juga: Dilema Rumah Subsidi: Harga Baru Tertunda & Harus Berkualitas

Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menuturkan saat ini pemerintah memang mempertimbangkan kenaikan harga rumah subsidi akibat naiknya harga BBM yang berdampak pula pada harga material bangunan. Namun demikian, bola keputusan mengeluarkan beleid terkait kenaikan harga rumah subsidi berada di tangan Kementerian Keuangan, bukan Kementerian PUPR. 

“Ada beberapa regulasi yang harus diterbitkan lebih dahulu sebelum mengeluarkan PMK. Kami sudah memberikan pertimbangan Kementerian Keuangan termasuk besaran kenaikan harga rumah subsidi. Waktunya kapan? Saya tidak tahu,” ucapnya. 

Dalam kesempatan berbeda, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan revisi aturan terkait batasan harga rumah subsidi masih digodog oleh kementerian dan lembaga terkait. Terkait alokasi anggaran untuk rumah subsidi sudah ada. Namun demikian, pihaknya belum dapat memberikan kepastian terkait kapan aturan rumah subsidi yang terbaru akan diterbitkan.

“Untuk rumah subsidi saya belum aware mengenai perubahan policy-nya, tetapi nanti saya akan lihat,” ujarnya. 

Sri menerangkan tak ada kendala yang menghambat penerbitan aturan harga baru rumah subsidi. Hanya saja, kebijakan baru masih diolah oleh pemangku kepentingan di level kabinet pemerintah.

“Enggak ada kendala menurut saya,” kata Sri. 

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan ketentuan harga rumah subsidi sebelumnya diatur dalam PMK No. 81/PMK.010/2019. Sehingga nanti pemerintah akan menerbitkan aturan pengganti dari PMK tersebut. Namun, hal itu masih menunggu Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai fasilitas PPN terbit.

“Penyesuaian harga jual rumah subsidi pengganti PMK No. 81/PMK.010/2019 masih menunggu terbitnya RPP yang mengatur fasilitas PPN dibebaskan atau tidak dipungut sebagai peraturan turunan dari UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan,” tuturnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Yanita Petriella

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.